Medan, 14 Agustus 2026 –
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Equator menggelar Ekspose Laporan
Pendahuluan Sekolah Lapang Livelihood Program Mangroves for Coastal
Resilience (M4CR) Provinsi Sumatera Utara (LOT-1) di Ruang Gatot Subroto,
Le Polonia Hotel & Convention Medan, Jumat (14/8). Kegiatan ini menjadi
tonggak awal dimulainya rangkaian pendampingan bagi 18 Kelompok Masyarakat
(Pokmas) pesisir yang tersebar di Kabupaten Asahan, Deli Serdang, Labuhan Batu
Utara, Langkat, dan Serdang Bedagai.
Ekspose ini bertujuan
menyampaikan gambaran umum pelaksanaan kegiatan, ruang lingkup pekerjaan,
mekanisme pelaksanaan, serta jadwal kegiatan kepada seluruh pemangku
kepentingan. Lebih dari itu, forum ini menjadi ruang untuk menyamakan persepsi
agar pelaksanaan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai tujuan
yang telah ditetapkan.
Community Based Livelihood
Coordinator, Muhammad Yusuf, S.Si., M.Si., dalam sambutannya menegaskan
bahwa kegiatan ini memiliki substansi yang jauh melampaui proses administratif.
"Kegiatan ini bukan hanya
proses administrasi saja. Kami berharap laporan ini objektif dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan proyek M4CR. Laporan ini juga
memiliki substansi yang harus dipenuhi dan dapat dipertanggungjawabkan nantinya,"
tegas Yusuf.
Senada dengan itu, Parihutan
Sagala selaku PPK IV Sumatera Utara menekankan pentingnya sinkronisasi
program dengan agenda pembangunan daerah. "Sekolah Lapang Livelihood ini
akan kita terapkan kepada masyarakat dan harus dapat bersinkronisasi dengan
program-program kerja di Sumatera Utara. Kami berharap semua pihak dapat
memberikan yang terbaik," ujarnya.
Sambutan sekaligus pembukaan resmi disampaikan oleh Sigit Budi Nugroho, S.Si., M.Si., Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Wampu Sei Ular. Dalam arahannya, Sigit menggarisbawahi tiga pilar utama yang harus menjadi perhatian bersama:
Pertama, ketepatan dalam
menentukan Sekolah Lapang. "SL M4CR dapat memberikan sustainability.
Bagaimana masyarakat di tingkat tapak dapat terdidik dengan baik pada ekosistem
mangrove ini," jelasnya.
Kedua, pendidikan sebagai
fondasi. "Pendidikan adalah syarat mutlak untuk melahirkan
champion-champion dari tingkat tapak," imbuh Sigit.
Ketiga, kemandirian
masyarakat. "Masyarakat harus mandiri, tidak bergantung pada anggaran.
Inilah PR bagi kita semua. Ketika Sekolah Lapang ini dapat diberikan dengan
baik kepada kelompok masyarakat, mereka harus mampu berdiri sendiri,"
pungkasnya.
Pada sesi pemaparan utama, Dr.
Yayan Hendrayana, S.Hut., M.Si. selaku Team Leader Tim NGO Equator
menyampaikan hasil Laporan Baseline 2026 yang telah dilaksanakan pada 20–25
Juli 2026. Survei menjangkau 150 responden dari 18 kelompok Sekolah
Lapang di 5 kabupaten sasaran.
Beberapa temuan kunci yang
disampaikan antara lain:
- 70,7% responden laki-laki dan 29,3%
perempuan, dengan dominasi usia produktif 35–54 tahun;
- 48,7% rumah tangga bergantung pada hasil laut
sebagai sumber pendapatan utama;
- 91,3% responden pernah mengikuti pelatihan
mangrove, namun materi masih berfokus pada penanaman dan belum banyak
menyentuh pengembangan usaha;
- 96% responden menilai menjaga mangrove sangat
penting bagi keberlanjutan usaha mereka;
- Hanya 1,3% yang memiliki alat
produksi/pengolahan — menunjukkan peluang besar untuk pelatihan nilai
tambah produk;
- 84% responden telah menetap lebih dari 20 tahun
di wilayahnya, menjadi modal pengalaman lokal yang kuat.
"Baseline ini berperan sebagai instrumen perencanaan agar pendekatan, metode pembelajaran, dan pendampingan sesuai kebutuhan lokal masyarakat," ujar Dr. Yayan.
Selain baseline, Dr. Yayan juga
memaparkan hasil Rapid Assessment yang menilai kesiapan 18 Kelompok
Masyarakat melalui empat metode pengumpulan data: wawancara terstruktur,
observasi lapangan, diskusi kelompok, dan telaah data sekunder.
Hasilnya, 17 Pokmas
direkomendasikan mengikuti Sekolah Lapang Livelihood, sementara 1 Pokmas
(KTH Cinta Mangrove) belum direkomendasikan pada tahap ini karena pertimbangan
teknis aksesibilitas — bukan karena rendahnya potensi kelompok.
Ke-17 Pokmas tersebut
dikelompokkan ke dalam 5 cluster berbasis kedekatan wilayah dan kesamaan
jenis komoditas:
Program Sekolah Lapang Livelihood
akan dilaksanakan melalui 6 kali pertemuan per kelompok (3 pertemuan
umum dan 3 pertemuan pendalaman materi), dengan peserta maksimal 15 orang
per kelompok dan keterwakilan perempuan minimal 30%.
Pendekatan pembelajaran
menggunakan metode experiential learning (belajar dari pengalaman),
meliputi observasi lapangan, analisis kondisi dan permasalahan, serta
pengambilan keputusan kelompok secara kolektif.
Jenis usaha yang akan
dikembangkan sangat beragam, mulai dari budidaya kepiting bakau dan kepiting
soka, silvofishery, peternakan kambing dan domba, pengolahan kerupuk udang dan
terasi, budidaya udang vaname, keramba apung ikan kakap putih, hingga ekowisata
mangrove.
Program Mangroves for Coastal
Resilience (M4CR) merupakan inisiatif Pemerintah Indonesia melalui Kementerian
Kehutanan bekerja sama dengan Bank Dunia. Di Provinsi Sumatera Utara, program
ini menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 1.544 hektare yang
terintegrasi dengan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Melalui Ekspose Laporan
Pendahuluan ini, seluruh pemangku kepentingan menegaskan komitmen bersama untuk
mewujudkan masyarakat pesisir yang lebih berdaya, mandiri, dan sejahtera, sekaligus menjadi garda terdepan dalam menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove
Sumatera Utara.
