Divisi Komunikasi

M4CR PPIU Sumatera Utara

Mangrove rumpun berjarak simpul pertahanan abrasi pantai

M4CR PPIU Sumatera Utara

Keseimbangan saling mengikat antara mangrove dan masyrakat pesisir.

M4CR PPIU Sumatera Utara

Pengelolaan usaha dari rumah produksi hingga produk go internasional

M4CR PPIU Sumatera Utara

Saling memberi kekuatan untuk membangun rumah baru bagi pesisir Sumatera Utara

M4CR PPIU Sumatera Utara

Saling memberi kekuatan untuk membangun rumah baru bagi pesisir Sumatera Utara

M4CR PPIU Sumatera Utara

Sekolah Lapang untuk peningkatan kapasitas kelompok usaha masyarakat

Tepung Beterbangan, Tawa Bergemuruh: Keluarga Besar PPIU Sumatera Utara Rayakan HUT RI ke-81 lewat "Semarak 17 Agustus"

 

93 personel berbaur tanpa sekat dalam tiga hari penuh lomba, funsport, dan upacara bendera yang membuktikan bahwa kolaborasi terbaik lahir dari kebersamaan yang gembira.

Medan, 17 Agustus 2026 — Jika Anda kebetulan melewati Jl. Bengawan No. 37, Medan, pada Sabtu pagi (15/8), Anda mungkin mengira sedang ada pekan raya: teriakan penyemangat bersahut-sahutan, tawa berderai, dan ... ya ... tepung yang beterbangan di udara. Itulah pembuka Semarak 17 Agustus, rangkaian perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia keluarga besar PPIU M4CR Sumatera Utara yang berlangsung pada 15–17 Agustus 2026.

Selama tiga hari, 93 personel — dari Asisten/Supervisor, Control Facilitator, Fasilitator Livelihood, Fasilitator Sekolah Lapang RM, Fasilitator Teknis, Koordinator Lapangan, Staf Safeguard, Staf Administrasi, Business Coach, hingga Tenaga Operasional Kantor — kompak "menutup laptop sejenak" untuk berlomba, bersorak, dan merayakan kemerdekaan dengan sportivitas penuh.



Hari 1 (15/8): Lomba Klasik yang Tak Pernah Gagal Bikin Heboh

Sejak pukul 10.00 WIB, halaman kantor berubah menjadi arena seru-seruan: Tarik Tambang, Makan Kerupuk, Karton Kerucut, Oper Tepung, Voli Air dan Karung Estafet, plus satu arena yang tensinya tak kalah panas: Mobile Legends, bukti bahwa semangat juang tak kenal medan, termasuk medan digital.

Sorak paling riuh terdengar di Voli Air dan Oper Tepung, tempat "kehormatan" untuk tetap kering dan bersih rela dilepas demi kemenangan tim. Sementara di Cerdas Cermat, adu cepat menjawab pertanyaan membuktikan personel PPIU Sumut tak hanya kuat fisik, tapi juga isi kepala.

 

Hari 2 (16/8): Funsport — Manajer Turun Gunung, Pulang Bawa Piala

Minggu sore, laga futsal di Village Futsal (15.00 WIB) menjadi tontonan wajib, apalagi karena Manajer PPIU Sumatera Utara, Aditya Wahyu Putra, S.Hut., ikut mengenakan jersey dan mengantarkan Tim 4 keluar sebagai juara pertama. Malam harinya, Sport Center Pasar Medan Petisah (18.00–22.00 WIB) menjadi saksi smash-smash terbaik di tiga kategori badminton: Ganda Putra, Ganda Putri, dan Ganda Campuran. Skor boleh ketat, tetapi tepuk tangan untuk setiap poin membuktikan sportivitas tetap juara.

Hari 3 (17/8): Khidmat Bersama Merah Putih

Puncaknya, Senin pukul 09.15 WIB, seluruh personel mengikuti Upacara Pengibaran Bendera memperingati Kemerdekaan RI ke-81 dengan Aditya Wahyu Putra, S.Hut. sebagai pembina upacara. Seluruh petugas dijalankan personel sendiri oleh Fauzul Adi Baskoro (pemimpin upacara), trio bendera Galih, Cindy, dan Pascal, Dino Matius (doa), Al Rahmat (teks Pancasila & Proklamasi), Raihan Fernando (UUD 1945), Fauziah (dirijen), hingga Siti Masruroh (MC). Setelah dua hari penuh tawa, pagi itu menjadi pengingat hangat: di balik semua keseruan, ada khidmat untuk para pejuang bangsa.

Kata Mereka

"Semarak 17 Agustus ini adalah cara kami mengisi kemerdekaan dengan kegembiraan dan kekompakan. Hari ini kita tertawa dan berkompetisi sehat; esok kita kembali bergandengan tangan menjaga pesisir Sumatera Utara. Kolaborasi yang kuat lahir dari kebersamaan yang tulus," ujar Aditya Wahyu Putra, S.Hut., Manajer PPIU Sumatera Utara.

Ketua Panitia Mhd Dicky Fachrurouzy menambahkan, "Melihat 93 personel dari berbagai posisi berbaur tanpa sekat, saling menyemangati dan bekerja sama menyukseskan acara adalah juara sesungguhnya bagi kami panitia. Tahun depan, kami pastikan lebih seru!"

Kotak Data: Para Juara

  • Tarik Tambang Putra — I: Andre, Ali, Kendri, Radot & Ibrahim; II: Ichsan, Rozy, Rahmad Hidayat, Bani & Fauzul
  • Cerdas Cermat — I: Tim Andre, Radot & Arya; II: Tim Sigit, Adam & Eqy
  • Makan Kerupuk — I: Eqy & Malya; II: Sigit & Yoland
  • Oper Tepung — I: Sigit, Malya, Yoland, Hayya & Eqy; II: Sindy, Yulia, Dila Pendes, Nunung & Ara
  • Voli Air — I: Tim Azum (Fara, Azum, Adi & Ara); II: Tim Andre (Andre, Diki, Arya & Rahmad)
  • Mobile Legends — I: Tim D (Diki, Ikhsan, Eqy, Nugrah & Defri); II: Tim A (Sindy, Jon, Ridho, Marlen & Faisal)
  • Karton Kerucut — I: Aimoko; II: Nugrah
  • Karung Estafet — Putra: Tim Acong (I) & Tim Fauzul (II); Putri: Tim Anggi (I) & Tim Malya (II)
  • Futsal — I: Tim 4 (Aditya, Ali, Andre, Sofwan & Radon); II: Tim 1 (Pohan, Ridwan, Ibrahim, Azum & Ayub)
  • Badminton — Ganda Putra: Ali/Eqy (I), Arya/Al Rahmat (II); Ganda Putri: Tere/Dila Pendes (I), Nugrah/Tiwi (II); Ganda Campuran: Ali/Tere (I), Rahmat Hidayat/Cindy (II)

Sekilas Fakta

  • Kegiatan: Semarak 17 Agustus PPIU M4CR Sumatera Utara, 15–17 Agustus 2026
  • Lokasi: Kantor PPIU Sumut (Jl. Bengawan No. 37, Medan), Village Futsal, Sport Center Pasar Medan Petisah
  • Peserta: 113 personel PPIU Sumatera Utara
  • Ketua Panitia: Mhd Dicky Fachrurouzy | Pembina Upacara: Aditya Wahyu Putra, S.Hut. (Manajer PPIU Sumut)

Tentang PPIU M4CR Sumatera Utara

Provincial Project Implementation Unit (PPIU) Sumatera Utara adalah unit pelaksana tingkat provinsi program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR), yang mendukung rehabilitasi dan pengelolaan mangrove demi ketahanan pesisir Sumatera Utara.

18 Kelompok Masyarakat Pesisir Sumut Siap Bertransformasi: Ekspose Laporan Pendahuluan Sekolah Lapang Livelihood M4CR Resmi Digelar di Medan


Medan, 14 Agustus 2026 – Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Equator menggelar Ekspose Laporan Pendahuluan Sekolah Lapang Livelihood Program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) Provinsi Sumatera Utara (LOT-1) di Ruang Gatot Subroto, Le Polonia Hotel & Convention Medan, Jumat (14/8). Kegiatan ini menjadi tonggak awal dimulainya rangkaian pendampingan bagi 18 Kelompok Masyarakat (Pokmas) pesisir yang tersebar di Kabupaten Asahan, Deli Serdang, Labuhan Batu Utara, Langkat, dan Serdang Bedagai.

Ekspose ini bertujuan menyampaikan gambaran umum pelaksanaan kegiatan, ruang lingkup pekerjaan, mekanisme pelaksanaan, serta jadwal kegiatan kepada seluruh pemangku kepentingan. Lebih dari itu, forum ini menjadi ruang untuk menyamakan persepsi agar pelaksanaan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Community Based Livelihood Coordinator, Muhammad Yusuf, S.Si., M.Si., dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan ini memiliki substansi yang jauh melampaui proses administratif.

"Kegiatan ini bukan hanya proses administrasi saja. Kami berharap laporan ini objektif dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan proyek M4CR. Laporan ini juga memiliki substansi yang harus dipenuhi dan dapat dipertanggungjawabkan nantinya," tegas Yusuf.

Senada dengan itu, Parihutan Sagala selaku PPK IV Sumatera Utara menekankan pentingnya sinkronisasi program dengan agenda pembangunan daerah. "Sekolah Lapang Livelihood ini akan kita terapkan kepada masyarakat dan harus dapat bersinkronisasi dengan program-program kerja di Sumatera Utara. Kami berharap semua pihak dapat memberikan yang terbaik," ujarnya.


Sambutan sekaligus pembukaan resmi disampaikan oleh Sigit Budi Nugroho, S.Si., M.Si., Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Wampu Sei Ular. Dalam arahannya, Sigit menggarisbawahi tiga pilar utama yang harus menjadi perhatian bersama:

Pertama, ketepatan dalam menentukan Sekolah Lapang. "SL M4CR dapat memberikan sustainability. Bagaimana masyarakat di tingkat tapak dapat terdidik dengan baik pada ekosistem mangrove ini," jelasnya.

Kedua, pendidikan sebagai fondasi. "Pendidikan adalah syarat mutlak untuk melahirkan champion-champion dari tingkat tapak," imbuh Sigit.

Ketiga, kemandirian masyarakat. "Masyarakat harus mandiri, tidak bergantung pada anggaran. Inilah PR bagi kita semua. Ketika Sekolah Lapang ini dapat diberikan dengan baik kepada kelompok masyarakat, mereka harus mampu berdiri sendiri," pungkasnya.

Pada sesi pemaparan utama, Dr. Yayan Hendrayana, S.Hut., M.Si. selaku Team Leader Tim NGO Equator menyampaikan hasil Laporan Baseline 2026 yang telah dilaksanakan pada 20–25 Juli 2026. Survei menjangkau 150 responden dari 18 kelompok Sekolah Lapang di 5 kabupaten sasaran.

Beberapa temuan kunci yang disampaikan antara lain:

  • 70,7% responden laki-laki dan 29,3% perempuan, dengan dominasi usia produktif 35–54 tahun;
  • 48,7% rumah tangga bergantung pada hasil laut sebagai sumber pendapatan utama;
  • 91,3% responden pernah mengikuti pelatihan mangrove, namun materi masih berfokus pada penanaman dan belum banyak menyentuh pengembangan usaha;
  • 96% responden menilai menjaga mangrove sangat penting bagi keberlanjutan usaha mereka;
  • Hanya 1,3% yang memiliki alat produksi/pengolahan — menunjukkan peluang besar untuk pelatihan nilai tambah produk;
  • 84% responden telah menetap lebih dari 20 tahun di wilayahnya, menjadi modal pengalaman lokal yang kuat.


"Baseline ini berperan sebagai instrumen perencanaan agar pendekatan, metode pembelajaran, dan pendampingan sesuai kebutuhan lokal masyarakat," ujar Dr. Yayan.

Selain baseline, Dr. Yayan juga memaparkan hasil Rapid Assessment yang menilai kesiapan 18 Kelompok Masyarakat melalui empat metode pengumpulan data: wawancara terstruktur, observasi lapangan, diskusi kelompok, dan telaah data sekunder.

Hasilnya, 17 Pokmas direkomendasikan mengikuti Sekolah Lapang Livelihood, sementara 1 Pokmas (KTH Cinta Mangrove) belum direkomendasikan pada tahap ini karena pertimbangan teknis aksesibilitas — bukan karena rendahnya potensi kelompok.

Ke-17 Pokmas tersebut dikelompokkan ke dalam 5 cluster berbasis kedekatan wilayah dan kesamaan jenis komoditas:


Kendala paling dominan yang dihadapi kelompok adalah keterbatasan akses pasar (38,89%), diikuti ketergantungan pada pengepul, keterbatasan modal usaha, dan transportasi.

Program Sekolah Lapang Livelihood akan dilaksanakan melalui 6 kali pertemuan per kelompok (3 pertemuan umum dan 3 pertemuan pendalaman materi), dengan peserta maksimal 15 orang per kelompok dan keterwakilan perempuan minimal 30%.

Pendekatan pembelajaran menggunakan metode experiential learning (belajar dari pengalaman), meliputi observasi lapangan, analisis kondisi dan permasalahan, serta pengambilan keputusan kelompok secara kolektif.

Jenis usaha yang akan dikembangkan sangat beragam, mulai dari budidaya kepiting bakau dan kepiting soka, silvofishery, peternakan kambing dan domba, pengolahan kerupuk udang dan terasi, budidaya udang vaname, keramba apung ikan kakap putih, hingga ekowisata mangrove.

Program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) merupakan inisiatif Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan bekerja sama dengan Bank Dunia. Di Provinsi Sumatera Utara, program ini menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 1.544 hektare yang terintegrasi dengan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Melalui Ekspose Laporan Pendahuluan ini, seluruh pemangku kepentingan menegaskan komitmen bersama untuk mewujudkan masyarakat pesisir yang lebih berdaya, mandiri, dan sejahtera, sekaligus menjadi garda terdepan dalam menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove Sumatera Utara.



Kemenhut RI Terbitkan Surat Edaran Pencegahan Korupsi, Pungli, dan Gratifikasi di Lingkungan Program M4CR

 


Jakarta, 13 Agustus 2026 – Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Dr. Muhammad Zainal Arifin, S.Hut, M.Si, selaku Executive Director Program Mangrove for Coastal Resilience (M4CR), menerbitkan Surat Edaran Nomor S.28/SPDAS/M4CR/8/2026 tanggal 11 Agustus 2026 tentang Pencegahan Korupsi, Pungutan Liar, Gratifikasi, dan Benturan Kepentingan di Lingkungan Program M4CR.

Surat edaran tersebut ditujukan kepada National Project Manager (NPM) M4CR, Project Implementing Unit (PIU) Manager, Provincial Project Implementing Unit (PPIU) Manager, serta seluruh personel M4CR yang tersebar di empat provinsi pelaksana, yakni Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

Dalam surat edaran itu, ditegaskan bahwa langkah ini merupakan upaya memperkuat komitmen tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel serta membangun zona integritas di lingkungan M4CR. Seluruh personel di tingkat Project Management Office (PMO), PIU, maupun PPIU diamanatkan untuk:

  1. Menolak segala bentuk gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas;
  2. Menolak pemberian pada momentum kegiatan dinas, hari raya keagamaan, ulang tahun, mutasi/promosi jabatan, atau alasan lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;
  3. Tidak melakukan pungutan di luar ketentuan yang berlaku;
  4. Tidak meminta dana dan/atau hadiah, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, karena merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada proses hukum tindak pidana korupsi;
  5. Melaksanakan seluruh kegiatan sesuai ketentuan dalam pedoman Project Operational Manual (POM) yang berlaku.

Surat edaran ini juga mewajibkan seluruh personel PMO, PIU, dan PPIU yang menerima gratifikasi untuk segera melaporkannya melalui mekanisme Feedback and Grievance Redress Mechanism (FGRM) PIU Loan M4CR. Laporan dapat disampaikan melalui nomor HP/WhatsApp 0811-8120-7526 apabila terdapat dugaan tindak pidana korupsi atau bentuk pelanggaran lainnya, baik yang telah terjadi maupun yang berpotensi terjadi.

Selain itu, seluruh personel diwajibkan menjadi teladan integritas serta mendorong pelaporan gratifikasi dan melakukan internalisasi nilai-nilai anti-korupsi secara berkala di lingkungan kerja masing-masing.

Lebih lanjut, NPM M4CR, PIU Manager, dan PPIU Manager diinstruksikan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan melalui sosialisasi internal di masing-masing unit kerja mengenai budaya anti-korupsi dan tata cara pelaporan gratifikasi.

"Sekretaris Direktorat Jenderal PDASRH selaku Executive Director M4CR menegaskan bahwa surat edaran ini merupakan wujud nyata komitmen Kementerian Kehutanan dalam memastikan program M4CR berjalan dengan prinsip good governance. Tidak ada toleransi terhadap praktik korupsi, pungutan liar, gratifikasi, maupun benturan kepentingan di lingkungan program," demikian pernyataan yang tertuang dalam surat tersebut.

Tentang M4CR

Program Mangrove for Coastal Resilience (M4CR) merupakan program rehabilitasi dan pengelolaan ekosistem mangrove untuk ketahanan pesisir yang dilaksanakan di empat provinsi, yaitu Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Program ini berada di bawah koordinasi Ditjen PDASRH Kementerian Kehutanan RI dengan struktur organisasi yang meliputi PMO, PIU, dan PPIU di masing-masing wilayah pelaksana.

"Mangrove Berhasil Bukan Hanya untuk Kita, tetapi untuk Dunia": 7 KTH Sumut Rampungkan Serah Terima Proyek M4CR

 

Pematangsiantar, 12 Agustus 2026 – Sebanyak tujuh Kelompok Tani Hutan (KTH) di Provinsi Sumatera Utara secara resmi menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola Tipe IV Pembuatan Tanaman Mangrove (P0) dan Pengadaan Bantuan Pemerintah dalam Bentuk Uang Kegiatan Hibah Usaha Produktif (Matching Grants) Window 1 Batch 1 Proyek Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) IV. Serah terima berlangsung di Manna Hotel, Pematangsiantar, Rabu (12/8/2026).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Undangan Rapat Nomor UN.290/RM/M4CR/DAS.05.03/B/08/2026 tertanggal 6 Agustus 2026 yang diterbitkan oleh Direktorat Rehabilitasi Mangrove, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.

133 Hektare Mangrove Berhasil Ditanam di Labuhanbatu

Dalam sesi pemaparan hasil penanaman mangrove, Asisten Rehabilitasi Mangrove, Sigit Prasetyo, menyampaikan bahwa lima kelompok masyarakat di Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, telah menyelesaikan 100 persen penanaman mangrove seluas total 133 hektare dengan pola pengkayaan 3.000 batang per hektare menggunakan metode blok.

Kelima kelompok tersebut meliputi KTH Abadi (24 ha), KTH Mulia (23 ha), KTH Sempurna Hijau (41 ha), KTH Cinta Lestari (23 ha), dan KTH Sejahtera (22 ha), dengan total bibit Rhizophora sp. yang ditanam mencapai 399.000 batang.

"Kelima pokmas dari Kecamatan Panai Hilir ini sebelumnya mengajukan addendum waktu pekerjaan. Setelah itu, dilakukan verifikasi ulang untuk memastikan hasil 100 persen penanaman, dan hasilnya inilah yang kita buatkan berita acara serah terima penanaman P0 hari ini," ujar Sigit Prasetyo.


Hibah Usaha Produktif Dorong Ekonomi Pesisir

Pada sesi penyampaian hasil Matching Grants, Control Facilitator Supervisor Icshan Sigalingging memaparkan capaian dua kelompok penerima hibah, yakni KTH Bakau Lestari di Desa Pangkalan Siata, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, dengan komoditas usaha terasi, serta KTH Banjar Mangrove di Desa Paluh Kurau, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, dengan komoditas tambak silvofishery.

Ketua KTH Banjar Mangrove, Hermansyah, mengungkapkan bahwa bantuan hibah telah memungkinkan kelompoknya memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung usaha tambak silvofishery dengan komoditas bibit kepiting seka, udang, dan bandeng.

Sementara itu, Dedek Darmadi dari KTH Bakau Lestari menuturkan bahwa keterbatasan bahan baku udang kecepe sempat menjadi hambatan di awal usaha. "Namun dengan berusaha mencari ke luar desa kami, akhirnya kami mendapatkan bahan baku yang diharapkan untuk usaha komoditas terasi kami," katanya.



Mangrove sebagai Benteng Alami dan Cadangan Karbon

Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Wampu Sei Ular, Taufik Siregar, dalam sambutannya menegaskan bahwa mangrove merupakan benteng alami dari abrasi, perubahan iklim, sekaligus cadangan karbon.

"Atas kerja keras teman-teman kelompok yang saat ini sudah mencapai 100 persen penanaman, memang harus ada sense of belonging di diri kita. Dengan adanya bantuan hibah juga akan menambah perekonomian masyarakat untuk tidak merusak mangrove lagi. Pekerjaan kita masih panjang, masih ada tahapan P1 dan P2. Mangrove ini menjadi tanggung jawab kita bersama dan bukan hanya sesaat saja," tegas Taufik.

Senada dengan itu, Kepala BPDAS Wampu Sei Ular, Sigit Budi Nugroho, menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi dalam rehabilitasi mangrove. "Pemanfaat teknologi menjadi tolak ukur. Teman-teman di PPIU saat ini sudah mengadakan Geotagging dan AI. Industri sudah berjalan. Perlu diadakan ke depannya pelatihan AI dengan teman-teman PPIU untuk nantinya digunakan dalam merehabilitasi mangrove," ujarnya.


Sinergi Lintas Sektor untuk Keberlanjutan

Kepala Bidang Pengelolaan Pesisir, Kelautan, Rehabilitasi Hutan dan Lingkungan Hidup (PPKLRHL) Dinas LHK Provinsi Sumatera Utara, Asep Perry Muhammad Athoriez, S.P., yang mewakili Kepala Dinas LHK Provinsi Sumatera Utara, secara resmi membuka acara tersebut.

"Kita harus dapat manfaat dari ekologis, juga ada usaha yang akan diberikan kepada bapak-bapak kelompok semua. Mangrove berhasil bukan hanya untuk kita, tetapi untuk dunia. Nelayan pasti tahu betapa pentingnya mangrove ini untuk kita dapat mencari makan di sana. Kalau mangrove kita habis, bagaimana kita harus mencari makan," kata Asep Perry.

PPK IV Wilayah Sumatera Utara, Parihutan Sagala, menambahkan bahwa program Matching Grants diharapkan dapat menyebar ke kelompok lainnya. "Kita menjaga mangrove, tentunya bahan seperti udang kecepe akan banyak untuk bahan baku terasi," ujarnya di sela-sela pemaparan.

Berjalan Lancar dan Tertib

Acara yang dihadiri oleh perwakilan Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, PIU dan PPIU M4CR, pemerintah desa, serta seluruh kelompok masyarakat ini berlangsung lancar dan tertib dari pukul 09.30 hingga 18.00 WIB, ditutup dengan penandatanganan berita acara serah terima dan penyelesaian administrasi.

Proyek M4CR (Mangroves for Coastal Resilience) merupakan program rehabilitasi mangrove nasional yang bertujuan memperkuat ketahanan pesisir Indonesia melalui pendekatan berbasis masyarakat, integrasi ekologi dan ekonomi, serta pemanfaatan teknologi terkini.

HARI KONSERVASI ALAM NASIONAL 2026: Merawat Napas Bumi, Menjaga Warisan Anak Cucu: Bersama untuk Indonesia Lestari

 

I. Pendahuluan: Sebuah Tanggal yang Menyimpan Janji

Setiap tanggal 10 Agustus, bangsa Indonesia berhenti sejenak—bukan sekadar untuk merayakan, melainkan untuk mendengarkan. Mendengarkan desah hutan yang kian tipis, mendengar rintih sungai yang perlahan kehilangan kejernihannya, dan mendengar bisikan ribuan spesies yang menggantungkan hidupnya pada seutas benang bernama kepedulian kita.

Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN), yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2009, bukan hanya sebuah peringatan di kalender. Ia adalah cermin—cermin yang memantulkan wajah kita sebagai bangsa yang diberi anugerah 17.508 pulau, 515 kabupaten/kota, lebih dari 30.000 spesies tumbuhan, dan sekitar 8.000 spesies fauna. Sebuah cermin yang bertanya lirih: "Apakah kita sudah cukup menjaga?"

Pada 10 Agustus 2026 ini, dengan tema "Merawat Napas Bumi, Menjaga Warisan Anak Cucu: Bersama untuk Indonesia Lestari", kita diajak untuk tidak sekadar berbicara tentang alam, tetapi merasakan alam sebagai bagian dari detak jantung kita sendiri.

II. Mengapa Tanggal Ini Begitu Bermakna

Pemilihan tanggal 10 Agustus bukan tanpa alasan historis. Tanggal ini merujuk pada tonggak sejarah penetapan kawasan konservasi pertama di Indonesia—sebuah keputusan visioner yang diambil oleh para pendahulu kita ketika kata "biodiversitas" belum populer, ketika "perubahan iklim" belum menjadi judul berita utama. Mereka, dengan segala keterbatasan, telah memahami satu kebenaran abadi:

"Alam yang rusak tidak akan pernah bisa sepenuhnya dipulihkan. Maka menjaganya adalah satu-satunya jalan."

Kini, di tahun 2026, ketika suhu bumi telah melampaui ambang 1,5°C di atas rata-rata praindustri, ketika hutan tropis Kalimantan dan Sumatera kehilangan ribuan hektare setiap tahunnya, ketika terumbu karang di Raja Ampat dan Wakatobi memutih bagai tulang-tulang rapuh—kebenaran itu bukan lagi nasihat. Ia adalah peringatan terakhir.

III. Kondisi Konservasi Indonesia: Antara Harapan dan Luka

Yang Masih Bernapas

Indonesia masih menyimpan keajaiban. Taman Nasional Komodo tetap menjadi rumah bagi 3.000 lebih komodo. Ekosistem Leuser di Aceh masih menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana orangutan, gajah, harimau, dan badak hidup berdampingan dalam satu lanskap. Mangrove seluas 3,3 juta hektare di pesisir Nusantara masih berdiri sebagai benteng alami terhadap abrasi dan tsunami.

Yang Terluka

Namun, kita tidak boleh menutup mata. Sepanjang 2020–2025, Indonesia kehilangan rata-rata 200.000–300.000 hektare hutan per tahun. Populasi orangutan Kalimantan turun di bawah 60.000 individu. Konflik manusia-satwa meningkat 40% dalam lima tahun terakhir. Sampah plastik di laut Indonesia masih mencapai 6,8 juta ton per tahun.

Di balik angka-angka itu, ada cerita yang menyayat: seekor anak orangutan yang ditemukan menangis di atas tunggul pohon yang baru ditebang; sekelompok nelayan di pesisir Jawa yang pulang dengan jaring kosong karena laut telah kehilangan ikannya; sebuah desa di NTT yang kehilangan mata airnya karena hutan di hulu telah gundul.

Mereka bukan statistik. Mereka adalah alasan mengapa 10 Agustus ada.

IV. Tema 2026: Merawat Napas Bumi, Menjaga Warisan Anak Cucu

Tahun ini, HKAN mengusung narasi yang lebih personal, lebih dekat, lebih manusiawi. Alam bukan lagi entitas terpisah yang "ada di luar sana." Alam adalah udara yang dihirup anak-anak kita setiap pagi. Alam adalah air yang mengalir di keran dapur ibu-ibu di pelosok desa. Alam adalah tanah tempat petani menanam padi yang akan menjadi nasi di piring kita malam ini.

"Merawat Napas Bumi" mengingatkan kita bahwa setiap pohon yang kita tanam adalah satu tarikan napas yang kita hadiahkan kepada generasi mendatang. "Menjaga Warisan Anak Cucu" menegaskan bahwa konservasi bukanlah beban hari ini, melainkan investasi cinta untuk mereka yang belum lahir, yang tidak bisa membela dirinya sendiri, yang hanya bisa berharap bahwa kita, hari ini, memilih untuk tidak egois.

V. Output: Capaian Nyata Peringatan HKAN 2026

Peringatan HKAN 2026 tidak berhenti pada seremoni. Ia menghasilkan output konkret yang dapat diukur dan dirasakan:

A. Output Kelembagaan dan Kebijakan

Penandatanganan 12 Surat Keputusan Penetapan Kawasan Konservasi Baru oleh Kementerian Kehutanan, menambah luas kawasan konservasi Indonesia sebesar 450.000 hektare, mencakup ekosistem karst di Sulawesi, hutan mangrove di Papua Selatan, dan padang lamun di Nusa Tenggara Timur.

Peluncuran Sistem Informasi Konservasi Terpadu (SIKAT)—platform digital yang mengintegrasikan data keanekaragaman hayati, pemantauan deforestasi real-time, dan partisipasi masyarakat adat dalam pengelolaan kawasan.

Pengesahan Peraturan Presiden tentang Skema Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (PJEL) yang memberikan kompensasi langsung kepada masyarakat penjaga hutan dan ekosistem.

B. Output Aksi Lapangan

Penanaman 10 juta bibit pohon secara serentak di 515 kabupaten/kota, melibatkan TNI, Polri, pelajar, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas adat.

Restorasi 15.000 hektare lahan kritis melalui program kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal.

Pelepasliaran 2.500 satwa dilindungi ke habitat alaminya, hasil rehabilitasi di 47 pusat penyelamatan satwa di seluruh Indonesia.

Pembersihan 800 titik pesisir dan sungai dari sampah plastik, melibatkan lebih dari 2 juta relawan.

C. Output Edukasi dan Kesadaran Publik

Penyelenggaraan 1.200 kegiatan edukasi konservasi di sekolah-sekolah dari tingkat SD hingga SMA, dengan materi yang disesuaikan konteks lokal.

Peluncuran Kurikulum Muatan Lokal "Alam dan Kehidupan" di 34 provinsi, mengintegrasikan pengetahuan ekologi, kearifan lokal, dan keterampilan hidup berkelanjutan.

Produksi dan distribusi film dokumenter "Napas Terakhir" tentang perjuangan penjaga hutan adat, ditayangkan di 5.000 balai desa dan 200 bioskop komunitas.

D. Output Ekonomi dan Sosial

Penyerahan 500 izin usaha ekowisata berbasis komunitas kepada kelompok masyarakat adat dan lokal di sekitar kawasan konservasi.

Pencairan dana insentif konservasi sebesar Rp 2,3 triliun untuk 12.000 desa penyangga kawasan hutan dan konservasi.

Pembentukan 300 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) baru dengan pendampingan teknis selama lima tahun.

VI. Outcome: Dampak Jangka Panjang bagi Masyarakat Indonesia

Jika output adalah apa yang kita lakukan, maka outcome adalah apa yang berubah dalam kehidupan nyata. HKAN 2026 dirancang untuk menghasilkan transformasi yang menyentuh setiap lapisan masyarakat:

1. Outcome Ekologis: Alam yang Pulih dan Berkelanjutan

Penurunan laju deforestasi sebesar 30% dalam lima tahun ke depan melalui penguatan patroli, teknologi satelit, dan partisipasi masyarakat.

Pemulihan 20% tutupan karang di wilayah segitiga terumbu karang (Coral Triangle) melalui transplantasi dan pengurangan polusi.

Stabilisasi populasi 25 spesies kunci yang terancam punah, termasuk orangutan, harimau Sumatera, badak Jawa, dan elang Jawa.

Peningkatan cadangan karbon Indonesia sebesar 15%, memperkuat posisi negara dalam komitmen Perjanjian Paris dan perdagangan karbon internasional.

2. Outcome Ekonomi: Kesejahteraan yang Tumbuh dari Alam yang Terjaga

Peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan konservasi sebesar 25–40% melalui ekowisata, hasil hutan bukan kayu, dan jasa lingkungan.

Terciptanya 500.000 lapangan kerja hijau (green jobs) di sektor konservasi, restorasi, dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dalam tiga tahun.

Penghematan biaya mitigasi bencana sebesar Rp 18 triliun per tahun berkat perlindungan ekosistem mangrove, hutan lindung, dan daerah aliran sungai.

Penguatan ketahanan pangan lokal melalui perlindungan sumber air, penyerbukan alami, dan kesuburan tanah yang dijaga oleh ekosistem sehat.

3. Outcome Sosial-Budaya: Masyarakat yang Berdaya dan Berakar

Pengakuan dan perlindungan hukum terhadap 1.000 wilayah adat sebagai kawasan konservasi berbasis masyarakat, menghormati kearifan lokal yang telah menjaga alam selama ratusan tahun.

Penguatan identitas budaya masyarakat adat dan lokal sebagai penjaga alam, bukan sekadar objek kebijakan.

Penurunan konflik tenurial dan sosial di sekitar kawasan hutan melalui skema perhutanan sosial yang adil dan transparan.

Meningkatnya partisipasi perempuan dan pemuda dalam pengelolaan sumber daya alam, dengan target minimal 30% kepemimpinan di tingkat tapak.

4. Outcome Pendidikan dan Generasi: Anak-Anak yang Tumbuh Bersama Alam

Terbentuknya generasi yang memahami bahwa menjaga alam bukan pilihan, melainkan kebutuhan hidup.

Integrasi literasi ekologi dalam sistem pendidikan nasional, menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga berhati hijau.

Berkurangnya jarak emosional antara generasi muda dan alam, melalui program sekolah alam, kemah konservasi, dan proyek sains warga (citizen science).

5. Outcome Kesehatan: Udara Bersih, Air Jernih, Hidup Lebih Panjang

Penurunan penyakit pernapasan di wilayah perkotaan berkat peningkatan ruang terbuka hijau dan pengurangan polusi.

Akses air bersih yang lebih terjamin bagi 15 juta masyarakat di hilir daerah aliran sungai yang hutannya dilindungi.

Berkurangnya risiko zoonosis (penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia) melalui perlindungan habitat alami dan pengurangan kontak paksa antara satwa liar dan manusia.

VII. Refleksi: Surat untuk Generasi yang Belum Lahir

Di penghujung peringatan ini, izinkan kita menulis sebuah surat—bukan untuk pemerintah, bukan untuk lembaga, bukan untuk korporasi. Tetapi untuk mereka yang belum ada. Untuk cucu-cucu kita yang suatu hari akan membuka mata di dunia yang kita tinggalkan.

Untuk kamu, yang belum pernah kulihat wajahnya,

Hari ini, 10 Agustus 2026, aku memilih untuk tidak berpaling. Aku memilih untuk menanam satu pohon yang mungkin tidak akan pernah kurengkuh buahnya. Aku memilih untuk menolak diam ketika hutan terakhir di desaku terancam. Aku memilih untuk percaya bahwa satu tindakan kecil, dikalikan dengan 280 juta jiwa, adalah kekuatan yang mampu mengubah arah.

Aku tidak menjanjikan dunia yang sempurna. Tapi aku berjanji: aku tidak akan menyerahkan dunia yang lebih rusak daripada yang kuterima.

Semoga ketika kamu dewasa nanti, kamu masih bisa mendengar suara burung di pagi hari. Masih bisa mencium bau tanah setelah hujan. Masih bisa melihat bintang tanpa terhalang kabut polusi. Masih bisa minum air sungai tanpa takut.

Itu saja. Itu sudah cukup untuk membuat semua perjuangan ini bermakna.

Dengan cinta yang melampaui waktu,

Generasi 2026.

VIII. Penutup: Konservasi Bukan Tugas Satu Hari

Hari Konservasi Alam Nasional bukan festival satu hari yang usai ketika panggung dibongkar dan spanduk diturunkan. Ia adalah panggilan harian—panggilan untuk tidak membuang sampah sembarangan, untuk memilih produk yang ramah lingkungan, untuk mengajarkan anak kita mencintai alam sebelum mencintai gawai, untuk menuntut kebijakan yang berpihak pada bumi.

Konservasi adalah tindakan iman. Iman bahwa masa depan masih bisa lebih baik. Iman bahwa manusia mampu memilih untuk tidak merusak. Iman bahwa Indonesia—dengan segala kekayaan dan kerentanannya—masih bisa menjadi rumah yang layak bagi semua makhluk hidup.

Pada 10 Agustus 2026 ini, kita tidak hanya merayakan. Kita memperbarui janji. Janji kepada tanah air. Janji kepada sesama makhluk. Janji kepada diri kita sendiri.

Karena alam tidak membutuhkan kita. Tetapi kita—tanpa alam—tidak akan menjadi apa-apa.

Selamat Hari Konservasi Alam Nasional 2026.

Merawat Napas Bumi. Menjaga Warisan Anak Cucu.

Bersama, untuk Indonesia Lestari.

Rapat Updating Modul & Booklet Bahan Ajar Sekolah Lapang Livelihood Project M4CR Sumatera Utara (LOT-1) Berhasil Digelar

Medan, 10 Agustus 2026 – LPM EQUATOR selaku NGO pendamping Divisi Livelihood Proyek M4CR PPIU Sumatera Utara telah sukses menyelenggarakan Rapat Updating Modul dan Booklet Bahan Ajar Sekolah Lapang Livelihood Project M4CR Provinsi Sumatera Utara (LOT-1) pada Senin, 10 Agustus 2026, bertempat di Jasmine Room, Hotel Grand Mercure Maha Cipta Medan Angkasa, Jl. Sutomo No.1, Perintis, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Aditya Wahyu Putra selaku Manajer PPIU Sumatera Utara. Sambutan pembuka disampaikan oleh Dr. Yayan Hendrayana, S.Hut, M.Si (K-1, Tim Leader NGO Equator), dilanjutkan sambutan secara hybrid oleh Parihutan Sagala selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Wilayah IV Sumatera Utara.

Pada sesi penjelasan mekanisme updating modul, Zulkarnain Batu Bara selaku Spesialis Livelihood NGO Equator memaparkan bahwa modul Livelihood mencakup 4 tematik utama, yaitu:

  1. Perikanan – meliputi pembesaran kepiting bakau, keramba apung ikan kakap putih, silvofishery terpadu, dan budidaya udang vaname.
  2. Peternakan – meliputi ternak domba biri-biri dan ternak kambing kacang.
  3. Produk Turunan – meliputi pengolahan terasi udang dan olahan kerupuk udang.
  4. Ekowisata – berbasis budidaya perikanan.

Kegiatan ini menghadirkan berbagai narasumber dan pemangku kepentingan yang memberikan masukan konstruktif terhadap modul dan booklet bahan ajar, antara lain:

  1. Supriyadi (Perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara) memberikan masukan terkait keterangan gambar pada modul pembesaran kepiting bakau agar setiap gambar dilengkapi keterangan yang jelas sehingga menjadi daya tarik buku ajar.
  2. Dini Mahli Hutagalung (Perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara) meminta agar dilakukan pendampingan pembuatan koperasi bagi kelompok masyarakat yang terlibat dalam Matching Grants, termasuk pengurusan NIB, sertifikasi produk halal, dan legalitas lainnya. "Kami dari dinas siap membantu meregister para kelompok ini," ujar Dini.
  3. Alween Ong (Founder PT Mowiee Indonesia Utama dan Narsis Digital) menekankan pentingnya memahami potensi lokal agar pendampingan tepat sasaran. "Yang pertama untuk para pendamping nantinya harus memahami potensi supaya fokus. Bikin produk, kita bantu membuka kran penjualannya. Mereka harus bisa menghasilkan uang dan tahu tujuan serta jualnya ke mana. Kita harus tahu masyarakat yang kita dampingi ini berhasil (Goals)," tegas Alween Ong.
  4. Muhtar Ardansah Munthe, S.Hut., M.Sc. (Dekan Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Satya Terra Bhinneka) memberikan koreksi mendalam terhadap modul, meliputi perbaikan typo, daftar isi, pustaka ajar, serta pembahasan kalimat per kalimat agar substansi modul lebih tepat dan berkualitas.

Pada akhir kegiatan updating ini, Muhammad Yusuf, S.Si, M.Si selaku Community Based Livelihood Coordinator dalam arahannya menekankan bahwa kegiatan updating modul diharapkan menghasilkan output yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi proses maupun hasil. Modul dan booklet yang dihasilkan harus mudah dipahami, dapat dioperasionalkan, serta dapat diaplikasikan oleh peserta dan pihak-pihak terkait. Beliau menegaskan bahwa penyusunan modul hendaknya berorientasi pada pencapaian tujuan pembelajaran dan kebutuhan pelaksanaan di lapangan, bukan sekadar pemenuhan dokumen.

Hasil dari kegiatan updating ini akan diperbaharui dan diidentifikasi bersama Tim Divisi Livelihood PPIU Sumatera Utara. Sebagai tindak lanjut, NGO Equator akan menyelenggarakan kegiatan Expose Laporan Pendahuluan sebagai bentuk laporan perjalanan dinas tim ke 5 kabupaten lokasi proyek pemanfaatan M4CR PPIU Sumatera Utara, yaitu: Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Asahan, dan Labuhanbatu Utara.

Tentang Kegiatan

Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Sekolah Lapang Livelihood Project M4CR Provinsi Sumatera Utara (LOT-1) yang difasilitasi oleh LPM EQUATOR, dengan dukungan berbagai pemangku kepentingan termasuk PPK IV, PPIU Sumatera Utara, dinas-dinas terkait provinsi dan kabupaten, mitra swasta, serta perguruan tinggi.

Perkuat Ketahanan Pesisir Sumut, PPK IV Sumut dan Kelompok Masyarakat Tandatangani BAST Penanaman Mangrove Tahap P0 Program M4CR

MEDAN, 31 Juli 2026 – Kementerian Kehutanan melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) IV wilayah Ditjen PDASRH, resmi menggelar acara Penyampaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Pembuatan Tanaman Mangrove (P0) Program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) Tahun 2026.

Acara yang berlangsung selama dua hari, 30–31 Juli 2026, di Hotel Grand Mercure Maha Cipta Angkasa, Medan, ini menjadi milestone penting dalam upaya rehabilitasi dan konservasi ekosistem pesisir di Sumatera Utara. Kegiatan ini melibatkan partisipasi aktif dari puluhan kelompok masyarakat di lima kabupaten, yakni Langkat, Batu Bara, Serdang Bedagai, Asahan, dan Labuhanbatu.

Kabid Pengelolaan Pesisir, Kelautan, Rehabilitasi Hutan dan Lingkungan Hidup (PPKLRHL) Dinas LHK Sumut, Asep Perry Muhammad Athoriez, S.P., yang mewakili Kepala Dinas LHK Provinsi Sumatera Utara, menegaskan bahwa penanaman mangrove bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan investasi ekologi dan ekonomi bagi masa depan.

"Mudah-mudahan kegiatan yang sudah Bapak/Ibu tanam, ke depannya akan memberikan nilai ekonomi yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Manfaat ekologi dari hutan mangrove ini sangat berpengaruh bagi kita semua untuk menghadapi perubahan iklim di masa yang akan datang," ujar Asep Perry dalam sambutannya saat membuka acara hari kedua, Jumat (31/7).

Senada dengan hal tersebut, Perwakilan BPDAS Wampu Sei Ular, Komaruddin, S.Hut., yang turut melakukan verifikasi langsung di lapangan, mengapresiasi dedikasi para kelompok masyarakat. "Ekosistem mangrove adalah salah satu ekosistem yang harus kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Saya melihat sendiri bagaimana mangrove ini ditanam oleh Bapak/Ibu kelompok masyarakat dengan sangat baik dan penuh tanggung jawab," ungkapnya.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) IV Wilayah Sumatera Utara, Parihutan Sagala, menekankan bahwa penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) bukanlah akhir dari tanggung jawab kelompok masyarakat, melainkan awal dari fase krusial yaitu pemeliharaan.

"Serah terima belum habis di sini. Kita masih punya ikatan hingga menyelesaikan pemeliharaan tahap I dan II. Bapak/Ibu harus bisa menjaga tanaman agar tetap hidup. Kalau sudah ada yang mati, segeralah disulam untuk terus berganti seperti yang sudah dikontrakkan di awal. Kami juga meminta Bapak/Ibu membuat surat pernyataan untuk tetap menjaga mangrove ini hingga tahap-tahap selanjutnya," tegas Parihutan.

Sementara itu, Manajer PPIU Sumatera Utara, Aditya Wahyu Putra, S.Hut., menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh kelompok yang telah menyelesaikan penanaman dengan baik. Ia juga menginformasikan bahwa tim akan segera melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) untuk memastikan tingkat keberhasilan tanaman di lapangan.

Prosesi puncak acara ditandai dengan pembacaan isi kontrak Berita Acara Serah Terima secara terbuka oleh Parihutan Sagala guna menjamin transparansi. Penandatanganan BAST antara PPK IV dan Ketua Kelompok Masyarakat disaksikan langsung oleh berbagai pemangku kepentingan, meliputi Manajer PPIU Sumut, Kepala Desa, Kepala KPH, Koordinator Lapangan, serta Pendamping Desa.

Program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) merupakan program strategis yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pesisir dan mata pencaharian masyarakat melalui rehabilitasi hutan mangrove yang partisipatif dan berkelanjutan. Kolaborasi antara Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, BPDAS, PPIU, dan kelompok masyarakat di lapangan menjadi kunci suksesnya program ini.


Hari Pertama Kegiatan Serah Terima M4CR Sumut: Sukses Verifikasi, 19 Kelompok Masyarakat Siap Serahkan Hasil Penanaman Mangrove

 

MEDAN, 30 Juli 2026 – Program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) Provinsi Sumatera Utara kembali mencatatkan langkah penting dalam upaya rehabilitasi dan ketahanan pesisir. Hari ini, Kamis (30/7/2026), dilaksanakan hari pertama kegiatan Penyampaian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAST) Pembuatan Tanaman Mangrove (P0) dari 24 Kelompok Masyarakat (Pokmas) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) IV Wilayah Sumatera Utara.

Acara yang berlangsung di Hotel Grand Mercure Maha Cipta Angkasa, Medan, ini menjadi ajang evaluasi transparan atas hasil kerja keras masyarakat dalam merestorasi ekosistem mangrove di wilayah pesisir Sumut.

Kegiatan BAST ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pekerjaan penanaman dan pengadaan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat telah sesuai dengan kontrak dan spesifikasi yang disepakati. Verifikasi ini juga menjadi syarat mutlak sebelum hasil pekerjaan secara resmi diserahterimakan dari kelompok kepada pemerintah (PPK).

Asisten Rehabilitasi Mangrove PPIU M4CR Sumatera Utara, Sigit Prasetyo, memaparkan bahwa rangkaian verifikasi akhir mencakup pengecekan fisik bibit, spesifikasi ajir, papan nama, pekerjaan hidrologi (jika ada), hingga geotagging, tracking, dan kelengkapan administrasi.

"Verifikasi akhir bukan untuk menilai tingkat kehidupan tanaman, karena itu akan dilakukan pada tahap monitoring dan evaluasi terpisah. Fokus hari ini adalah memastikan kesesuaian fisik dan administrasi," jelas Sigit.

Berdasarkan paparan per kabupaten, rincian kelompok yang berhasil menyelesaikan pekerjaannya secara 100% adalah Kabupaten Langkat: 8 Kelompok, Kabupaten Batubara: 7 Kelompok Kabupaten Asahan: 2 Kelompok.

Sigit juga secara terbuka menyampaikan bahwa dari 24 kelompok, terdapat 5 kelompok di Kabupaten Labuhanbatu yang belum mencapai target 100% pada jadwal awal. Namun, hal ini telah diantisipasi dengan baik oleh tim.

"Untuk kelima kelompok di Labuhanbatu, kami telah memproses addendum perpanjangan waktu pekerjaan. Nantinya akan ada BAST lanjutan khusus untuk mereka setelah masa perpanjangan selesai," tambah Sigit di tengah sesi tanya jawab yang dipandu oleh Giselia Malya, Asisten Hidrologi PPIU Sumut.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian Kehutanan, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sumatera Utara, KPH hingga tim PIU/PPIU M4CR.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) IV Wilayah Sumut, Parihutan Sagala, menyampaikan apresiasi dan harapannya agar seluruh laporan yang disampaikan hari ini dapat diterima dan dicatat secara lengkap sebagai bentuk akuntabilitas program.

Senada dengan hal tersebut, Perwakilan BPDAS Asahan Barumun, Kristo Damanik, menegaskan komitmen lembaganya. "Pada dasarnya BPDAS ASBAR siap menjadi check and balance. Apa yang ditemukan di lapangan akan kami laporkan secara berjenjang untuk memastikan kualitas rehabilitasi," ujarnya saat membuka acara hari pertama.

Sementara itu, Manajer PPIU Sumatera, Aditya Wahyu Putra, mengakui dinamika di lapangan yang cukup menantang, termasuk adanya perpanjangan waktu penanaman di beberapa titik. "Mengingat program M4CR akan berakhir pada Desember 2026, kita harus bekerja sama memastikan timeline dan target fisik serta administrasi terpenuhi dengan baik," ungkap Aditya.

Kegiatan BAST ini akan dilanjutkan pada esok hari, Jumat (31/7/2026), dengan sesi sambutan para pemangku wilayah, serah terima hasil pekerjaan secara resmi, serta evaluasi internal PPIU M4CR Sumatera Utara.

Program M4CR terus berkomitmen untuk meningkatkan ketahanan pesisir di Sumatera Utara melalui restorasi ekosistem mangrove yang kolaboratif dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal.

Dorong Ekonomi Biru dan Konservasi Mangrove, M4CR PPIU Sumatera Utara Serahkan Bantuan Matching Grants kepada 5 Kelompok Masyarakat Pesisir

 

MEDAN, 29 Juli 2026 – Proyek Mangroves For Coastal Resilience (M4CR) melalui Provincial Project Implementation Unit wilayah Sumatera Utara resmi menggelar kegiatan Serah Terima Hasil Pekerjaan Swakelola Tipe IV Pengadaan Bantuan Matching Grants Window 1 Batch 1. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Grand Mercure Maha Cipta Angkasa, Medan, ini menandai komitmen pemerintah dalam mendukung keberlanjutan usaha masyarakat pesisir sekaligus rehabilitasi ekosistem mangrove.

Acara ini dihadiri oleh Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Wampu Sei Ular, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sumatera Utara, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) IV, serta perwakilan dari 5 kelompok masyarakat penerima hibah dari Kabupaten Langkat dan Serdang Bedagai.

Dalam kata pengantarnya, Manajer PPIU M4CR Sumatera Utara, Aditya Wahyu Putra, menegaskan bahwa program M4CR tidak hanya berfokus pada penanaman mangrove, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Kegiatan hari ini adalah wujud nyata pembagian hibah kepada kelompok masyarakat. Kami berharap komitmen, transparansi, dan pencatatan administrasi yang baik dapat terus dijaga. Barang yang sudah dibeli dari dana hibah jangan sampai ditelantarkan, karena ini akan menjadi catatan administrasi untuk pembukaan akses pendanaan di masa depan. Saya berharap kelompok-kelompok ini bisa menjadi trendsetter atau contoh bagi kelompok lain," ujar Aditya.

Senada dengan hal tersebut, Kepala BPDAS Wampu Sei Ular, Sigit Budi Nugroho, menjelaskan bahwa program M4CR yang didukung oleh World Bank ini mengacu pada 4 kategori Sustainable Development Goals (SDGs). "Program ini harus mengarah pada peningkatan pendapatan masyarakat, pengurangan kemiskinan, pro-gender dengan meningkatkan peran wanita di lingkungan mangrove, serta yang tak kalah penting adalah peningkatan kondisi ekologis," jelas Sigit.

Fokus utama kegiatan ini adalah pemaparan dan serah terima hasil pekerjaan dari 5 kelompok masyarakat yang telah berhasil merealisasikan dana hibah usaha produktif (Matching Grants) untuk komoditas perikanan dan mangrove. Berikut adalah profil dan perkembangan kelima kelompok tersebut:

  1. Kelompok Tani Mangrove Tunas Muda (Desa Pekan Bandar Khalipah, Sergai) Kelompok ini mengembangkan usaha budidaya Keramba Kepiting Soka. Melalui dana hibah, mereka telah berhasil melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung kelancaran kegiatan budidaya kepiting soka di wilayah pesisir.
  2. Kelompok Tani Bakau Bangkit (Desa Pangkalan Siata, Langkat) Juga bergerak di bidang budidaya Kepiting Soka, kelompok ini telah berhasil melakukan panen sebanyak 4 kali dengan siklus 20 hari per panen. Namun, dalam 2 panen terakhir, mereka menghadapi kendala kematian kepiting akibat serangan virus. Kelompok ini secara khusus memohon pendampingan teknis dari tim Livelihood PPIU untuk mengidentifikasi dan mengatasi penyakit tersebut.
  3. Kelompok Tani Hutan (KTH) Bakau Indah (Desa Pangkalan Siata, Langkat) Mengelola komoditas Keramba Apung Ikan Kakap Putih, kelompok ini telah merealisasikan belanja sarana dan prasarana budidaya. Kendati demikian, mereka menghadapi tantangan keamanan lokasi akibat pergeseran tempat budidaya. Mereka juga berharap pemerintah dapat membantu membuka akses pemasaran langsung ke gudang pemasaran untuk memotong rantai distribusi tengkulak.
  4. Kelompok Tani Bakau Bahari (Desa Pangkalan Siata, Langkat) Kelompok ini fokus pada kegiatan pembesaran Kepiting Bakau Tambak. Untuk meningkatkan kapasitas dan hasil budidaya, mereka berharap adanya program penyuluhan dari dinas terkait guna memberikan pelatihan teknis seputar pembesaran kepiting bakau.
  5. Kelompok Tani Bakau Rindang (Desa Pangkalan Siata, Langkat) Kelompok ini menjadi bukti nyata peralihan paradigma masyarakat pesisir. "Kami tidak boleh menebang pohon mangrove lagi, tapi kini kami diberi hibah untuk berusaha pembesaran kepiting," ujar Ketua Kelompok. Dana hibah telah dimanfaatkan sepenuhnya untuk mendukung kebutuhan pekerjaan pembesaran kepiting bakau yang ramah lingkungan.

Menutup rangkaian sambutan sebelum membuka acara secara resmi, Kepala DLHK Provinsi Sumatera Utara, Heri W. Marpaung, memberikan peringatan keras agar dana hibah digunakan semata-mata untuk pengembangan usaha. "Saya meminta peran Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk sama-sama menjaga agar hibah ini tidak disalahgunakan, misalnya untuk judi online dan lain-lain yang tentunya merugikan. Saya yakin Bapak/Ibu dapat menjaga amanah ini sampai ke anak cucu," tegas Heri.

Sementara itu, PPK IV Wilayah Sumatera Utara, Parihutan Sagala, menambahkan catatan penting mengenai keberlanjutan. "Kelompok yang sudah panen harus bersyukur dan disiplin secara keuangan. Keuntungan dari panen harus ada yang disisihkan untuk pembelian bibit selanjutnya agar usaha ini berkelanjutan," pesan Parihutan.

Kegiatan Serah Terima Hasil Pekerjaan ini ditutup dengan penandatanganan dokumen administrasi dan foto bersama, menandai babak baru bagi masyarakat pesisir Sumatera Utara dalam mengelola potensi ekonomi biru secara lestari.

Kolaborasi Tanam Serentak Warnai Peringati Hari Mangrove Sedunia 2026 Di Sumatera Utara

 

SERDANG BEDAGAI – Memperingati Hari Mangrove Sedunia yang jatuh pada 26 Juli 2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama berbagai elemen masyarakat menggelar penanaman mangrove serentak di Pantai Merdeka, Desa Bagan Kuala, Kabupaten Serdang Bedagai.

Mengusung tema nasional “Menjaga Mangrove, Mengamankan Generasi Mendatang” yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH, kegiatan ini menjadi seruan aksi nyata untuk melindungi ekosistem pesisir demi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di masa depan.

Kegiatan di Sumatera Utara dikemas dalam tema “Kolaborasi Sumut Berkah”, yang mempertemukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sumut, NGO Yakopi, BPDAS Wampu Sei Ular, Asahan Barumun, penggiat lingkungan, serta Provincial Project Implementation Unit (PPIU) Sumut melalui Program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR).

Dalam kesempatan tersebut, Program Manager PPIU Sumut, Aditya Wahyu Putra, S.Hut memaparkan capaian luar biasa dari Program M4CR selama tiga tahun terakhir. Melalui skema Matching Grants, program ini telah memberdayakan 19 Kelompok Tani Hutan (KTH) di lima kabupaten.

“Selama tiga tahun terakhir, dari 2024 hingga 2026, kita telah berhasil merehabilitasi dan menanam mangrove seluas 1.455 hektare. Rinciannya, 636 hektare di tahun 2024, 322 hektare di tahun 2025, dan 497 hektare di tahun 2026,” ungkap Aditya.

Ia menambahkan, khusus untuk Kabupaten Serdang Bedagai sebagai tuan rumah, telah ditanam mangrove di lima lokasi dengan total 83 hektare. “Termasuk 8 hektare yang kita tanam bersama secara serentak hari ini di Desa Bagan Kuala. Terima kasih kepada masyarakat Bagan Kuala yang telah menjadi garda terdepan menjaga pesisir ini,” tambahnya.

Ekosistem mangrove memiliki peran vital sebagai pelindung alami wilayah pesisir dari abrasi, penyerap karbon biru (blue carbon) yang tinggi, serta habitat bagi berbagai spesies. Kepala DLHK Provinsi Sumut, Heri Wahyudi Marpaung, S.STP., M.AP., menegaskan bahwa keberhasilan rehabilitasi ini tidak lepas dari gotong royong berbagai pihak.


“Mudah-mudahan kegiatan sederhana ini menjadi kenangan yang dapat diwariskan kepada anak cucu kita. Menjaga mangrove berarti menjaga kawasan pesisir yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan di masa depan. Mari kita berikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi hari ini,” ujar Heri.

Sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi masyarakat, Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia (Yakopi) menyerahkan Mangrove Awards kepada tokoh dan kelompok berprestasi. Kategori yang diberikan meliputi Kepala Desa Terbaik, Kelompok Restorasi Terbaik, dan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Terbaik.

Keberlanjutan ekosistem mangrove sangat bergantung pada peran generasi muda. Merespons hal tersebut, M4CR PPIU Sumut bersama Yayasan SPEAK Indonesia terus memperkuat strategi komunikasi dan edukasi. Pendekatan yang lebih mudah dipahami, relevan, dan dekat dengan anak muda diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik secara masif.

Momentum Hari Mangrove Sedunia ini menjadi pengingat bahwa setiap aksi kecil, mulai dari berbagi informasi, ikut menanam, hingga mengajak lingkungan sekitar sangat berarti untuk terus memperkuat kolaborasi dan aksi nyata dalam mewujudkan pesisir Indonesia yang lestari.

Verifikasi Akhir Penanaman Mangrove P0 2026 di Serdang Bedagai Rampung, Masyarakat Buktikan Komitmen Lawan Abrasi

 

SERDANG BEDAGAI, 27 Juli 2026 – Tim verifikasi M4CR PPIU Sumatera Utara telah menyelesaikan peninjauan akhir (final verification) program penanaman Mangrove P0 tahun 2026 di wilayah pesisir Serdang Bedagai. Kegiatan yang berlangsung pada 24 hingga 27 Juli 2026 ini bertujuan untuk memastikan keberhasilan dan kualitas restorasi ekosistem mangrove yang diinisiasi langsung oleh masyarakat setempat sebagai upaya pencegahan abrasi pantai.

Selama empat hari pelaksanaan, verifikasi menyasar dua kelompok masyarakat di wilayah pesisir dengan karakteristik yang dinamis. Pada 24-25 Juli, tim meninjau area seluas 15 hektar yang dikelola oleh KUB Nelayan Sepakat di Desa Pematang Kuala, dengan total 375 rumpun mangrove. Selanjutnya, pada 26-27 Juli, verifikasi dilanjutkan ke area seluas 8 hektar di Desa Bagan Kuala yang dikelola oleh KTH Pesisir Sejahtera dengan total 200 rumpun.

Area penanaman di Desa Pematang Kuala berada di garis pantai yang terbentuk dari proses dinamika pasang surut air laut. Untuk memaksimalkan tingkat kelulusan bibit di area yang rentan terhadap gelombang, masyarakat menerapkan "Metode Rumpun Berjarak". Metode ini dirancang khusus untuk meminimalisir risiko bibit hanyut saat air pasang, sekaligus melindungi bibit muda dari terpaan sampah laut.

Dalam pelaksanaannya, tim verifikasi melakukan pengukuran ketat terhadap beberapa parameter vital untuk menjamin kualitas ekosistem. Aspek yang diverifikasi meliputi jumlah bibit yang bertahan, tinggi rumpun, tingkat salinitas air, serta diameter bambu yang digunakan sebagai pagar pelindung tanaman.

Proses verifikasi di lapangan tidak lepas dari tantangan alam yang menguji dedikasi tim. Saat meninjau area KTH Pesisir Sejahtera di Desa Bagan Kuala, kondisi perairan sedang mengalami fase pasang mati (air surut ekstrem). Kapal verifikasi tidak dapat merapat langsung ke tepi pantai akibat endapan lumpur dasar laut yang dangkal. Demi menunaikan tugas, tim verifikasi harus turun dan berjalan menyusuri area lumpur surut sejauh kurang lebih 50 meter dengan kedalaman air setinggi paha untuk mencapai titik tanam.

"Kondisi lapangan yang ekstrem justru membuktikan keseriusan kolaborasi antara masyarakat pesisir dan tim pendamping. Penerapan metode rumpun berjarak menunjukkan adaptasi yang luar biasa dari masyarakat Serdang Bedagai dalam menjaga garis pantai mereka dari ancaman abrasi," ujar Perwakilan Tim Verifikasi di sela-sela kegiatan.

Hasil dari verifikasi akhir ini akan menjadi data dasar untuk evaluasi program restorasi pesisir selanjutnya, sekaligus memastikan bahwa kerja keras masyarakat Serdang Bedagai memberikan dampak jangka panjang bagi ketahanan lingkungan pesisir.