Bersama Menjaga Garis Pantai: Forkomda Mangrove Sumut 2026 Perkuat Kolaborasi Demi Ekologi dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir

 

MEDAN, 26 Oktober 2026 – Hutan mangrove bukan sekadar deretan pohon pelindung pantai dari abrasi; ia adalah rumah, benteng, dan sumber kehidupan bagi jutaan masyarakat pesisir. Menyadari hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD), bersama Kementerian Kehutanan, Mangrove For Coastal Resilience (M4CR), Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia (YAKOPI), PT Pertamina EP Pangkalan Susu Field, dan perwakilan masyarakat pesisir, menggelar Forum Komunikasi Daerah (Forkomda) Rehabilitasi Ekosistem Mangrove dan Keberlanjutan, Senin (26/10/2026) di Hotel Le Polonia, Medan.

Forum ini menjadi wadah pertemuan yang hangat dan kolaboratif antar-pemerintah, aktivis, korporasi, dan yang paling utama: masyarakat pesisir itu sendiri. Mereka duduk bersama untuk menyelaraskan langkah, berbagi cerita (share learning), dan memastikan bahwa setiap pohon mangrove yang ditanam hari ini akan membawa kesejahteraan nyata bagi anak cucu di masa depan.

Mengapa Kita Harus Bergerak Bersama?

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Sumatera Utara yang juga Ketua KKMD, Heri W. Marpaung, membuka acara dengan pesan yang menyentuh hati. "Indonesia dianugerahi Tuhan 23% mangrove dunia, dan Sumatera Utara adalah salah satu garda terdepannya. Namun, keberhasilan restorasi bukan hanya soal angka hektar, melainkan bagaimana keterlibatan unsur masyarakat, terutama para kepala desa di garis depan, menjadi nyawa dari gerakan ini. Kita ingin restorasi ini berkelanjutan dan menghadirkan kesejahteraan," ujar Heri.

Senada dengan hal tersebut, PPK IV Parihutan Sagala menekankan pentingnya pembagian peran yang manusiawi dan adil. "Kondisi mangrove kita saat ini beragam. Di sini kita bersepakat untuk memulihkan dan mempertahankannya dengan berbagi peran. Tujuannya satu: menjadikan pesisir kita tangguh secara ekologi, sekaligus menghadirkan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat," tambahnya.

Kepala BPDAS Wampu Sei Ular, Sigit Budi Nugroho, turut mengingatkan bahwa output dari pertemuan ini adalah resilience (ketahanan). "Ketahanan ekologi dan ekonomi adalah dua sisi mata uang yang sama. Kita belajar dari pengalaman para aktivis dan masyarakat yang sudah lebih dulu berkolaborasi di lapangan," pungkasnya.

Wajah Manusia di Balik 12 Juta Pohon

Bagi YAKOPI, angka 3.250 hektar restorasi dan lebih dari 12 juta pohon yang telah ditanam sejak 2021 bukanlah sekadar statistik di atas kertas. Di balik angka tersebut, ada ribuan tangan perempuan dan pemuda pesisir yang bekerja keras.

Dr. Meilinda Suriani Harefa, Founder dan Executive Director YAKOPI, memaparkan rencana kerja 2027 dengan pendekatan yang sangat memihak pada masyarakat lokal. "Kami percaya pada semangat anak muda dan kekuatan perempuan pesisir. Melalui program Women Lead, ibu-ibu di pesisir tidak lagi hanya menonton. Mereka kini menjadi produsen gula nipah, pengolah hasil laut, hingga pengelola ekowisata. Ketika alam dijaga oleh tangan mereka sendiri, ekonomi keluarga mereka pun tumbuh," jelas Meilinda.

Skala Besar dengan Sentuhan Kearifan Lokal

Kolaborasi lintas sektor juga hadir dari program M4CR (Mangrove For Coastal Resilience) yang diwakili oleh PPIU Sumatera Utara. Aditya Wahyu Putra, Manajer PPIU Sumut, memaparkan target ambisius namun realistis: rehabilitasi 16.000 hektar di 4 provinsi. Di Sumut, pendekatan yang digunakan adalah pemberdayaan melalui "Sekolah Lapang" dan pembentukan Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM). Masyarakat tidak hanya diberi kail, tetapi juga diajari cara mengelola potensi ekonomi desa—mulai dari budidaya kepiting soka, silvofishery, hingga olahan terasi udang.

Sementara itu, PT Pertamina EP Pangkalan Susu Field membawa program "Paluh Asri" yang melahirkan konsep "Mangrove Hero". Abdul Rohim, perwakilan Pertamina, menyampaikan, "Isu perambahan hutan hanya bisa diselesaikan dengan merangkul masyarakat, bukan menjauhkan mereka. Kami melahirkan 'Mangrove Hero' yaitu figur-figur lokal yang kami dukung untuk terus melestarikan mangrove. Ini adalah warisan kami untuk anak cucu."

Sebuah Panggilan untuk Masa Depan

Forkomda Mangrove Sumut 2026 menyimpulkan bahwa masa depan pesisir Sumatera Utara ada di tangan gotong royong semua pihak. Merawat mangrove berarti melindungi desa-desa pesisir dari perubahan iklim, sekaligus membuka pintu ekonomi biru dan hijau yang inklusif.

Menutup kegiatan Forkomda ini, Aditya Wahyu Putra mengajak seluruh elemen yang hadir untuk terus bergandengan tangan. "Kita sama-sama punya waktu, dan semoga kita terus berkolaborasi untuk rehabilitasi dan ketahanan pesisir kita," tutupnya.

Read More

Menyulap Limbah Menjadi Berkah: Kisah Perempuan Pesisir Beras Basah dan "Emas" yang Tertunda

 

Oleh: Business Coach Team

Di sepanjang pesisir Kelurahan Beras Basah, Kecamatan Pangkalan Susu, laut bukan sekadar hamparan air yang menghasilkan rupiah. Laut adalah denyut nadi kehidupan. Namun, seperti halnya setiap denyut nadi, selalu ada sisa-sisa metabolisme yang tertinggal. Dalam konteks masyarakat pesisir, sisa itu sering kali berupa limbah hasil laut.

Salah satunya adalah kerang bare (atau warga lokal menyebutnya bare). Ada juga yang menyebutnya kerang berekor, kerang tauge, barai atau tebalan.* Hewan laut yang bentuknya unik, menyerupai tauge besar dengan tangkai atau ekor yang panjang, ini memang lezat dagingnya. Namun, ekornya yang bertekstur kenyal dan alot sering kali berakhir di tempat sampah. Jika dibiarkan menumpuk, limbah ekor bare ini tidak hanya memicu bau tak sedap, tetapi juga menjadi ancaman sanitasi dan pencemaran lingkungan pesisir.

Di mata masyarakat pada umumnya, ekor bare adalah masalah. Namun, di mata sepuluh perempuan tangguh di Kelurahan Beras Basah, itu adalah berkah yang tertunda.

Simfoni Kecil dari Dapur Poklahsar

Mereka adalah anggota Poklahsar (Kelompok Pengolah dan Pemasar) Wanita Nelayan Berkarya. Dibentuk pada tahun 2017, kelompok yang beranggotakan 10 orang ibu-ibu nelayan ini awalnya berfokus mengolah hasil laut menjadi camilan, seperti stick seafood dari kepiting dan udang.

Namun, kegelisahan melihat tumpukan limbah ekor bare yang mencemari lingkungan mendorong mereka untuk berpikir melampaui batas dapur konvensional. Pada tahun 2021, mereka mengambil langkah inovatif: tidak membiarkan ekor bare terbuang sia-sia.

Prosesnya sederhana namun sarat akan makna ketangguhan. Di Beras Basah, kerang bare dijual dalam keadaan terpisah antara daging dan ekor. Ekor yang biasanya dibuang, kini dikumpulkan, dicuci bersih, dan dijemur di bawah terik sinar matahari selama 2 hingga 3 hari. Energi alam ini mengeringkan ekor bare hingga siap diolah. Selanjutnya, melalui racikan bumbu dan teknik pengolahan yang tepat, ekor yang tadinya alot dan dibuang, disulap menjadi camilan Ekor Bare Crispy yang renyah, gurih, dan bernilai jual tinggi.

Memahami Circular Economy dari Pesisir Pangkalan Susu

Jika kita meminjam kacamata akademis, apa yang dilakukan oleh Wanita Nelayan Berkarya adalah praktik sempurna dari konsep Ekonomi Sirkular (Circular Economy) dan Ekonomi Biru (Blue Economy).

Dalam paradigma ekonomi linear tradisional, sumber daya diekstraksi, dijadikan produk, dan sisanya dibuang menjadi limbah (take-make-dispose). Namun, para perempuan di Beras Basah ini memutus rantai pembuangan tersebut. Mereka membuktikan bahwa "limbah" hanyalah sumber daya yang berada di tempat yang salah. Dengan mengonversi limbah organik menjadi produk bernilai ekonomis, mereka tidak hanya menciptakan pendapatan baru, tetapi juga secara simultan menyelesaikan masalah ekologis di lingkungan mereka.

Ini adalah bentuk literasi ekologi dan kewirausahaan yang luar biasa. Mereka tidak menunggu pemerintah atau teknologi canggih untuk datang menyelamatkan lingkungan mereka; mereka menyelamatkan lingkungan mereka sendiri dengan modal kreativitas dan keringat.

Menuju Skala yang Lebih Besar: Peran M4CR

Kini, kisah inspiratif ini sedang memasuki babak baru. Poklahsar Wanita Nelayan Berkarya sedang berada dalam tahap pendampingan penyusunan RUKK (Rencana Usaha Kegiatan Kelompok) untuk program Dana Hibah Matching Grants dari M4CR (Mangrove for Coastal Resilience) Sumatera Utara.

Bersama tim Business Coach, mereka tidak hanya diajarkan cara memasak, tetapi bagaimana merajut mimpi ke dalam sebuah peta jalan bisnis yang terukur. Program M4CR ini bertindak sebagai inkubator, sebuah jembatan emas yang diharapkan dapat memperluas skala produksi dan jangkauan pemasaran Ekor Bare Crispy.

Tentu, jalan menuju kemandirian ekonomi yang berkelanjutan bukanlah jalan tol. Mereka harus melewati serangkaian tahapan ketat: pelatihan, penyusunan proposal, penilaian, hingga finalisasi kontrak swakelola. Namun, semangat kolaboratif dan ketangguhan (resilience) yang ditunjukkan oleh kelompok ini menunjukkan bahwa mereka siap untuk tumbuh.

Refleksi: Menemukan Nilai pada Hal yang Terabaikan

Kisah dari Kelurahan Beras Basah ini memberikan kita sebuah pelajaran kehidupan yang mendalam, melampaui sekadar urusan perut dan rupiah.

Pertama, inovasi tidak selalu lahir dari laboratorium berteknologi tinggi. Inovasi sejati lahir dari empati terhadap lingkungan dan keberanian untuk melihat potensi pada hal-hal yang dianggap tidak berharga oleh orang lain.

Kedua, pemberdayaan perempuan adalah kunci ketangguhan pesisir. Ketika perempuan nelayan diberi ruang dan kepercayaan untuk berkreasi, dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga sosial dan ekologis. Mereka adalah penjaga gawang ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan di level akar rumput.

Ekor Bare Crispy dari Beras Basah adalah bukti bahwa di tengah keterbatasan, selalu ada ruang untuk berkarya. Limbah telah berubah menjadi sumber ekonomi baru, dan yang lebih penting, ia telah mengubah cara pandang kita: bahwa tidak ada yang benar-benar sia-sia di alam semesta ini, selama ada tangan-tangan kreatif dan hati yang peduli untuk mengolahnya.

* Nama latin dari ekor bare (atau lebih dikenal sebagai kerang bare / kerang lentera) adalah dari genus Lingula. Spesies yang paling umum ditemukan di perairan Indonesia antara lain Lingula unguis dan Lingula anatina.  Meskipun masyarakat sering menyebutnya sebagai "kerang berekor", hewan purba ini sebenarnya bukan termasuk kelompok kerang sejati (moluska), melainkan masuk ke dalam filum Brachiopoda. Bagian panjang seperti ekor tersebut merupakan tangkai otot (pedicle) yang digunakannya untuk menempel atau membenamkan diri di dalam lumpur pantai. Di berbagai daerah pesisir Indonesia, hewan ini juga populer dengan nama kerang lampu, kerang tauge, atau tebalan.

Read More

Wujudkan Pesisir Tangguh dan Sejahtera, Sekolah Lapang Livelihood M4CR Sumut Batch 2 Dorong Kemandirian Ekonomi Berbasis Konservasi

MEDAN, Oktober 2026 – Menjaga hutan mangrove tidak harus selalu berbanding lurus dengan keterbatasan ekonomi. Membuktikan hal tersebut, LPM Equator bersama Provincial Project Implementation Unit (PPIU) M4CR Provinsi Sumatera Utara sukses menggelar kegiatan Sekolah Lapang Livelihood Batch 2 pada tanggal 6 hingga 11 Oktober 2026.

Kegiatan yang menyasar empat kelompok masyarakat pesisir di dua desa, yakni Desa Paluh Kurau (Kabupaten Deli Serdang) dan Desa Pangkalan Siata (Kabupaten Langkat), ini tidak sekadar memberikan pelatihan teknis. Lebih dari itu, program ini hadir dengan pendekatan humanis: mendengarkan langsung denyut nadi permasalahan masyarakat, merangkul peran perempuan dan pemuda, serta membangun kemandirian tanpa merusak alam.

Filosofi "Memberi Jala", Bukan Sekadar "Ikan"

Program Mangrove for Coastal Resilience (M4CR) hadir dengan kesadaran penuh bahwa masyarakat pesisir sering kali berada di garis depan perubahan iklim dan tekanan ekonomi. Melalui pendekatan Sustainable Livelihood Approach (SLA), Sekolah Lapang ini dirancang untuk memperkuat lima modal penghidupan masyarakat: manusia, alam, sosial, fisik, dan keuangan.

"Kami memegang teguh filosofi bahwa bantuan yang hanya memberi 'ikan' akan habis hari itu juga. Namun, dengan membangun 'jala' berupa pengetahuan, sistem kelembagaan, dan akses pasar, masyarakat akan mampu mandiri. Kami ingin memastikan bahwa keluarga pesisir bisa memenuhi kebutuhan hari ini, tanpa harus mengorbankan hak generasi masa depan atas ekosistem mangrove yang sehat," ujar Perwakilan Tim Fasilitator Livelihood M4CR.

Empat Wajah Pemberdayaan yang Adaptif

Berdasarkan hasil asesmen potensi desa, materi pelatihan dirancang secara tematik dan sangat personal sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok:

• KTH UT Bantul Mangrove (Desa Paluh Kurau): Fokus pada pengembangan usaha Ternak Domba yang terintegrasi. Masyarakat dibekali ilmu manajemen pakan (silase), kesehatan hewan, hingga analisis bisnis agar keuntungan tidak habis hanya untuk biaya operasional.
• KTH Banjar Mangrove (Desa Paluh Kurau): Mengangkat kearifan lokal melalui sistem Silvofishery (tambak alam). Masyarakat belajar mengelola kualitas air, probiotik, dan panen agar hasil perikanan (kepiting/ikan) melimpah selaras dengan lestarinya akar bakau.
• KTH Bakau Lestari (Desa Pangkalan Siata): Memberdayakan ibu-ibu dan masyarakat melalui olahan Terasi Udang. Tidak hanya soal cara fermentasi yang higienis, kelompok ini didampingi langsung oleh praktisi bisnis (PT. Mowie Indonesia Utama) untuk belajar branding, pengemasan modern, hingga pemasaran digital.
• KTH Bakau Indah (Desa Pangkalan Siata): Mendampingi pembudidaya Ikan Kakap Putih dengan sistem Keramba Jaring Apung (KJA). Kelompok dibantu memetakan kualitas air, manajemen pakan, hingga strategi memotong rantai distribusi agar harga jual lebih berpihak pada nelayan.

Ruang Belajar yang Setara dan Inklusif

Berbeda dengan pelatihan konvensional, Sekolah Lapang Livelihood menempatkan lapangan sebagai laboratorium. Fasilitator hadir bukan sebagai "pengguru", melainkan sebagai mitra belajar.

Dalam sesi penguatan kelembagaan, isu-isu sensitif seperti transparansi keuangan, keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, dan regenerasi pemuda diangkat ke permukaan melalui musyawarah. Kelompok juga dibimbing menyusun Business Model Canvas (BMC), Analisis SWOT, hingga Dream Board untuk memvisualisasikan mimpi besar usaha mereka.

Melampaui Batas Pelatihan

Kegiatan yang diawali dengan Pre-Test dan diakhiri dengan Post-Test serta penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini hanyalah langkah awal. Ke depannya, tim M4CR dan Equator akan terus mendampingi kelompok dalam pengurusan legalitas (NIB, P-IRT, Label Halal), pendampingan buku kas, hingga fasilitasi pertemuan dengan buyer berskala besar.

Melalui Sekolah Lapang Livelihood Batch 2, M4CR PPIU Sumatera Utara dan LPM Equator mengirimkan pesan kuat bahwa konservasi lingkungan dan kesejahteraan ekonomi bukanlah dua hal yang bertentangan. Ketika masyarakat pesisir berdaya, mandiri, dan sejahtera, maka di saat yang sama, hutan mangrove Sumatera Utara akan tetap berdiri kokoh sebagai pelindung kehidupan.

Read More

Ilmuwan Baluran Berpegangan Tangan dengan Jenderal Pemadam Api: Profil Dua Tokoh yang Memimpin BP-GMN

 

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengambil langkah strategis dan berani dalam penguatan komitmen lingkungan hidup Indonesia dengan melantik dua tokoh nasional terkemuka untuk memimpin Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BP-GMN).

Keputusan ini menandakan keseriusan pemerintah dalam mengakselerasi restorasi ekosistem kritis. Duo pimpinan ini menghadirkan sinergitas yang sempurna: perpaduan antara kedalaman kepakaran akademis berkelas internasional dan ketegasan eksekusi strategis di lapangan.

Mereka adalah Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, sang arsitek konservasi dan ahli perubahan iklim, serta Mayjen TNI (Purn.) Sriyanto Muntasram, sang komandan lapangan dengan rekam jejak penanganan krisis lingkungan yang mumpuni.

Berikut adalah profil dan biodata lengkap kedua tokoh yang dipercaya Presiden Prabowo untuk mengawal masa depan ekosistem gambut dan mangrove Indonesia.

1. SATYAWAN PUDYATMOKO: Sang Arsitek Konservasi dan Diplomasi Iklim

Sebagai akademisi dan ilmuwan yang telah malang-melintang di kancah konservasi global, Satyawan Pudyatmoko membawa bobot ilmiah yang sangat kuat untuk BP-GMN. Kepakarannya dalam ekologi satwa liar,restorasi gambut, dan perubahan iklim telah teruji.

Sebelumnya, Satyawan telah menjabat sebagai Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan serta Deputi Perencanaan dan Evaluasi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Di lingkungan akademis, ia adalah Guru Besar dan mantan Dekan Fakultas Kehutanan UGM yang juga memimpin Kelompok Kerja (Pokja) Gambut UGM.

Jejaring internasionalnya sebagai anggota Wild Cattle Specialist Group dari IUCN dan Ketua Umum Asosiasi Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia (APIK-Indonesia) menjadikannya figur yang sangat dihormati dalam forum lingkungan global.

BIODATA LENGKAP:

• Nama Lengkap: Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko
• Tempat, Tanggal Lahir: Boyolali, 9 Agustus 1971
• Pendidikan:
• S1 Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada (UGM) – Lulus 1995
• S2 Kehutanan Tropika, Georg-August-Universität Göttingen, Jerman (Lulus 2001)
• S3 Doktor Kehutanan, Georg-August-Universität Göttingen, Jerman (Lulus 2005)
• Beasiswa Prestisius: DAAD (German Academic Exchange Service) pada tahun 1998 dan 2002.
• Rekam Jejak Jabatan Struktural & Akademis:
• Kepala Laboratorium Satwa Liar UGM
• Ketua Jurusan Konservasi Sumber Daya Hutan UGM
• Wakil Dekan Bidang Penelitian, Kerja Sama, Alumni, dan Kemahasiswaan Fakultas Kehutanan UGM
• Dekan Fakultas Kehutanan UGM
• Ketua Pokja Gambut UGM (Penugasan Rektor)
• Deputi Perencanaan dan Evaluasi BRGM (2021-2023)
• Direktur Jenderal KSDAE Kementerian Kehutanan (sejak 2 Mei 2023)
• Kepala BP-GMN (Berdasarkan Keputusan Presiden terbaru di era Pemerintahan Prabowo)
• Keanggotaan Organisasi Internasional & Nasional:
• Anggota International Union of Forest Research Organizations (IUFRO)
• Anggota Wild Cattle Specialist Group - IUCN (sejak 2009)
• Anggota Himpunan Alumni Kehutanan Goettingen (GAFORN)
• Ketua Umum Asosiasi Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia (APIK-Indonesia)

2. MAYJEN TNI (PURN.) SRIYANTO MUNTASRAM: Sang Komandan Lapangan dan Eksekutor Strategis

Melengkapi kepakaran ilmiah, kehadiran Mayjen TNI (Purn.) Sriyanto Muntasram memastikan bahwa setiap kebijakan restorasi akan dieksekusi dengan disiplin, taktis, dan tepat sasaran di lapangan.

Dikenal sebagai mantan Danjen Kopassus dan Pangdam III/Siliwangi, Sriyanto memiliki rekam jejak kepemimpinan yang solid. Yang paling relevan dengan mandat BP-GMN adalah pengalamannya yang luar biasa dalam penanganan bencana ekologis. Ia tercatat sebagai tokoh kunci dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Taman Nasional Way Kambas (TNWK), di mana ia turun langsung mengomandoi pemadaman di titik-titik kritis menggunakan teknologi drone dan mobilisasi logistik berat.

Selain itu, pendekatan persuasif dan pemberdayaan masyarakatnya terbukti sukses saat ia melibatkan mahasiswa dalam program TMMD, konservasi alam, hingga penyediaan air bersih di daerah pedesaan.

BIODATA LENGKAP:

• Nama Lengkap: Mayjen TNI (Purn.) Sriyanto Muntasram
• Tempat, Tanggal Lahir: 28 Oktober 1950
• Riwayat Pendidikan Militer:
• AKABRI Matra Darat, Magelang (1974)
• Sesarcab Infanteri & Komando
• Diklapa I & II Infanteri
• Dik PARA, Free Fall, Pandu Udara, & Gultor
• Seskoad (1992) & Sesko ABRI
• Kursus Ketahanan Nasional (KRA) XXXII Lemhannas (2000)
• Rekam Jejabatan Militer & Strategis:
• Danyonif 621/Manuntung (1989—1991)
• Dan Grup 2/Kopassus (1996—1997)
• Danrem 074/Warastatama (1997—1999)
• Wadanjen Kopassus (2000—2002)
• Danjen Kopassus (2002—2005)
• Pangdam III/Siliwangi (2005—2006)
• Gubernur Akmil (2006—2007)
• Kapoksahli Pangdam XXI/Radin Inten
• Pimpinan BP-GMN (Pelantikan oleh Presiden Prabowo)
• Prestasi & Dedikasi Lingkungan:
• Komandan Lapangan Penanganan Karhutla Taman Nasional Way Kambas (TNWK) dengan mobilisasi alat berat, tangki air, dan teknologi drone.
• Inisiator kolaborasi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) bersama civitas academica (Unila) untuk konservasi alam, penyediaan air bersih, dan pendampingan sosial masyarakat pedesaan. 

Mengapa Kombinasi Ini Penting

Di atas kertas, Satyawan dan Sriyanto tampak seperti dua kutub. Namun justru di persilangan itulah kekuatannya.

• Kelanjutan institusional. Satyawan bukan orang baru di BRGM/BPGMN. Sebagai Deputi Perencanaan dan Evaluasi (2021–2023), ia sudah memahami arsitektur program, peta kerja, dan yang lebih penting di mana letak kelemahannya. Kebaruan yang ia bawa adalah pengalaman sebagai Dirjen KSDAE, yang memberi ia perspektif lintas sektor: konservasi, kawasan, dan keanekaragaman hayati.
• Eksekusi di lapangan. Restorasi gambut dan mangrove sering kali gagal bukan pada tahap perencanaan, melainkan pada tahap penjagaan: kebakaran, alih fungsi, pembabatan, dan konflik lahan. Di sinilah pengalaman komando teritorial Sriyanto menjadi aset strategis — kemampuan menggerakkan personel, membangun komunikasi dengan masyarakat desa, dan merespons api dalam hitungan jam, bukan hari.
• Bahasa yang sama: masyarakat. Menariknya, kedua tokoh ini bertemu pada satu titik yang sama. Satyawan membangun kariernya dari studi ekologi satwa dan habitat  yang berarti memahami bahwa konservasi adalah soal ruang hidup manusia dan makhluk lain sekaligus. Sriyanto membangun sisi sosialnya melalui TMMD dan pelibatan mahasiswa KKN yang berarti memahami bahwa pembangunan harus menyentuh warga. Keduanya, dengan jalan berbeda, sampai pada kesimpulan serupa: tanpa masyarakat, tidak ada restorasi yang bertahan.
• Integritas data. Satyawan datang dari tradisi evaluasi ilmiah, terbiasa mengukur, memverifikasi, dan melaporkan. Dalam konteks gambut, di mana klaim penyerapan karbon sering menjadi komoditas politik dan pasar karbon global, kehadiran pemimpin dengan budaya verifikasi adalah bentuk perlindungan terhadap kredibilitas nasional.

Tantangan yang Menanti

Kepemimpinan dua tokoh ini akan diuji pada sejumlah persoalan yang tidak sederhana:

• Pemadaman dan pencegahan karhutla di lahan gambut, yang membutuhkan kecepatan respons, peralatan memadai, dan sistem deteksi dini, persis wilayah keahlian Sriyanto.
• Rewetting dan pemulihan hidrologi gambut, yang menuntut ketelitian ilmiah, pemantauan muka air, dan kejelasan tenure lahan, wilayah keahlian Satyawan.
• Rehabilitasi mangrove yang berkelanjutan, bukan sekadar penanaman seremonial, melainkan pemulihan fungsi ekosistem pesisir secara utuh.
• Harmonisasi dengan masyarakat lokal, agar restorasi tidak melahirkan ketimpangan ekonomi baru di sekitar lanskap.
• Penguatan kelembagaan BPGMN itu sendiri dengan memastikan transisi dari BRGM membawa perbaikan tata kelola, bukan sekadar pergantian nama.

Penutup

Indonesia tidak kekurangan program. Yang sering hilang adalah kelanjutan, ketekunan, dan keberanian berada di lapangan.

Dengan menunjuk seorang ilmuwan yang tumbuh dari rawa Baluran dan seorang jenderal yang terbiasa berdiri di tengah asap Way Kambas, Presiden Prabowo Subianto seolah mengirimkan pesan sederhana: gambut dan mangrove tidak akan diselamatkan oleh laporan semata, dan juga tidak oleh perintah semata.

Dibutuhkan keduanya, kepala yang menghitung karbon, dan kaki yang menginjak tanah basah. Kini keduanya telah berdiri di garis yang sama. Tinggal menunggu waktu untuk membuktikan apakah perpaduan ilmu dan disiplin ini mampu mengembalikan nafas Nusantara yang selama ini tersimpan dan terancam di dalam tanah gambut dan rimbun mangrovenya.

Read More

Perkuat Konservasi Pesisir, PPIU Sumut dan BBKSDA Gelar Pengkayaan Materi Sekolah Lapang Rehabilitasi Mangrove Batch 2

 

MEDAN, 20 Oktober 2026 – Dalam upaya mempercepat rehabilitasi dan pengelolaan ekosistem mangrove di Sumatera Utara, Direktorat Rehabilitasi Mangrove melalui Provincial Project Implementation Unit (PPIU) Sumatera Utara berkolaborasi dengan BBKSDA Wilayah II Sumatera Utara sukses melaksanakan Kegiatan Pengkayaan dan Pendalaman Materi Sekolah Lapang Rehabilitasi Mangrove (SLRM) Batch 2. Kegiatan ini berlangsung selama lima hari, pada 15 hingga 19 Oktober 2026, yang menyasar empat kabupaten/kota di pesisir timur Sumatera Utara.

Kegiatan yang berada di bawah payung proyek Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) ini menurunkan dua tim gabungan yang terdiri dari asisten, fasilitator PPIU dan petugas teknis KSDA Wilayah II untuk mendampingi masyarakat dan kelompok tani di tingkat tapak.

Tim 1 yang difokuskan untuk wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Kelurahan Tanjung Leidong dan Desa Simandulang, Kec. Kualuh Leidong) dipimpin oleh Environmental Training Assistant PPIU, Al Rahmat Putra, S.Pd., bersama tim komunikasi dan fasilitator lapangan. Tim ini didampingi langsung oleh Elvaro Sinaga, Penyuluh Kehutanan Pemula dari BBKSDA Wilayah II Sumut.

Sementara itu, Tim 2 yang mencakup wilayah lebih luas yakni Desa Lubuk Kertang (Kab. Langkat), Kota Tanjung Balai, hingga Desa Sei Sembilang dan Desa Silo Baru (Kab. Asahan) dipimpin oleh Silvy Aulia Afifah, S.P. Tim ini didampingi oleh Parlindungan Simbolon, PEH Ahli Pertama dari BBKSDA Wilayah II Sumut.

Fokus Materi: Dari Protokol Satwa hingga Teknik Geotagging

Kegiatan Pengkayaan Materi SLRM Batch 2 ini mengusung pendekatan holistik, tidak hanya berfokus pada penanaman, tetapi juga pada keselamatan ekosistem dan pemantauan berbasis teknologi. Terdapat tiga materi krusial yang menjadi fokus utama dalam pelatihan batch ini:

1. Protokol Perjumpaan Satwa Dilindungi: Ekosistem mangrove merupakan habitat bagi berbagai satwa liar, termasuk spesies yang dilindungi. Materi ini disampaikan langsung oleh petugas BBKSDA wilayah II Sumut (Parlindungan Simbolon dan Elvaro Sinaga). Masyarakat dan kelompok tani diedukasi mengenai langkah-langkah mitigasi, tata cara pelaporan, dan etika berinteraksi jika menemukan satwa dilindungi (seperti primata, reptil, atau burung liar) di area tanam maupun di sekitar pemukiman.
2. Pelatihan dan Teknik Geotagging: Untuk memastikan akurasi data pemantauan pertumbuhan mangrove, tim PPIU memberikan pelatihan penggunaan teknologi geotagging berbasis smartphone. Hal ini bertujuan agar setiap titik tanam dapat terpetakan secara digital dan terpantau real-time oleh sistem M4CR.
3. Silvikultur dan Pengendalian Hama Tanaman: Fasilitator lapangan memberikan pendalaman materi mengenai teknik penanaman yang adaptif terhadap kondisi tanah gambut dan pesisir, serta cara mengidentifikasi dan mengendalikan hama tanaman mangrove secara hayati dan ramah lingkungan.

"Kolaborasi antara PPIU Sumut dan BBKSDA wilayah II Sumatera Utara dalam Pengkayaan dan pendalaman materi SLRM Batch 2 ini adalah wujud nyata sinergi lintas sektor. Kita tidak hanya menanam mangrove, tetapi kita juga membangun kesadaran ekologis masyarakat agar mereka mampu melindungi satwa liar yang berbagi ruang dengan mereka, sekaligus memantau tanamannya dengan teknologi," ujar Al Rahmat Putra, S.Pd., Environmental Training Assistant PPIU Sumatera Utara.

Kegiatan Pengkayaan Materi ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas kelompok tani mangrove di Sumatera Utara, sehingga program rehabilitasi mangrove tidak hanya berhasil secara kuantitas, tetapi juga berkelanjutan secara ekologis dan memberikan ketahanan pesisir (coastal resilience) bagi masyarakat.

 

Read More

Percepatan Konservasi Mangrove Berbasis Masyarakat, Pemerintah Targetkan Belasan Desa di Sumatera Utara Masuk Program DMPM 2026

 

MEDAN, 9 Oktober 2026 – Sebagai wujud komitmen nyata dalam mempercepat rehabilitasi dan perlindungan ekosistem mangrove nasional, Direktorat Rehabilitasi Hutan Mangrove menggelar Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Kegiatan Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM) Tahun 2026 untuk Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan yang berlangsung secara hibrida di Kantor PPIU Provinsi Sumatera Utara, Medan, ini menjadi langkah strategis untuk memfinalisasi perencanaan konservasi berbasis masyarakat di tahun mendatang.

Rapat koordinasi yang dibuka langsung oleh Koordinator Sustainable Mangrove Management (SMM) Komponen 2.2, Dr. Ir. Suwignya Utama, MBA., menyepakati target intervensi DMPM tahun 2026 di Sumatera Utara yang mencakup belasan desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp750.000.000,-.

"Kegiatan DMPM merupakan instrumen vital dalam mencapai target perlindungan ekosistem mangrove nasional, khususnya untuk memenuhi indikator PBC.3* terkait luasan habitat mangrove yang terlindungi. Melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, kita tidak hanya menjaga hutan, tetapi juga membangun kelembagaan desa yang mandiri dan peduli terhadap lingkungan," ujar Suwignya Utama dalam sambutannya.

Pada tahun 2026, kegiatan DMPM di Sumatera Utara akan dilaksanakan secara swakelola dengan fokus pada empat komponen utama: Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Peraturan Desa (Perdes), Lokakarya Desa (Lokdes), Pendampingan, serta Pertemuan Desa. Target utama dari rangkaian kegiatan ini adalah lahirnya Peraturan Desa tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove (PPEM) serta terbentuknya Kelompok Peduli Mangrove Desa (PokLinRovDes) yang legal dan diakui.

Suwignya juga memaparkan bahwa progres nasional program DMPM menunjukkan tren yang sangat positif. "Hingga September 2026, dari 126 desa target DMPM secara nasional, sebanyak 68 desa telah berhasil mengesahkan Perdes perlindungan mangrove mereka. Ini melampaui target awal IRI**2.4 yaitu 50% atau 63 desa. Untuk Sumatera Utara sendiri, kita akan mengawal lebih kurang 16 desa baru agar segera memiliki payung hukum berupa Perdes dan kelompok masyarakat yang terorganisir," jelas Suwignya.

Desa - desa target di Sumatera Utara tersebar di berbagai kabupaten pesisir, meliputi Serdang Bedagai, Deli Serdang, Batu Bara, Langkat, dan Labuhanbatu. Pemerintah Provinsi melalui PPIU Sumatera Utara akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), akademisi, serta tokoh masyarakat setempat untuk memastikan aspirasi desa terakomodasi.

Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi ini, tim PPIU Sumatera Utara dan Asisten DMPM akan segera memfinalisasi Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan (RKAKL), menyusun tata waktu pelaksanaan, serta mengorganisir tim pendampingan lintas sektor. Selain itu, perencanaan keberlanjutan untuk desa-desa yang Perdes-nya telah disahkan pada tahun 2025 juga akan mulai digodok, dengan fokus pada intervensi kelembagaan dan pembinaan habitat biofisik.

Pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya masyarakat pesisir di Sumatera Utara, untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga dan melestarikan ekosistem mangrove demi ketahanan pesisir dan kesejahteraan masyarakat jangka panjang.

* PBC.3 (Performance-Based Condition 3) dalam proyek ekosistem pesisir merujuk pada indikator pencairan dana berbasis kinerja dalam proyek Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) di Indonesia yang didanai oleh Bank Dunia (World Bank). Fokus Utama: Rehabilitasi, pengelolaan, serta peningkatan kawasan hutan mangrove yang sebelumnya mengalami degradasi atau deforestasi.
** IRI (Intermediate Result Indicator) adalah tolok ukur spesifik untuk memantau kemajuan atau pencapaian target fisik, sosial, atau kelembagaan dalam suatu program padat karya atau rehabilitasi mangrove.

Read More

Dukung Keberlanjutan Usaha Masyarakat Pesisir, Proyek M4CR Sumut Sukses Gelar Training of Trainer Modul Keterampilan Usaha

MEDAN, 9 Oktober 2026 – Proyek Mangrove for Coastal Resilience (M4CR) Provinsi Sumatera Utara melalui Provincial Project Implementation Unit (PPIU) sukses menyelenggarakan kegiatan Training of Trainer (ToT) Modul Pelatihan Keterampilan Usaha Lanjutan. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, pada 6–8 Oktober 2026 di Kantor PPIU M4CR Sumut, Medan, ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tenaga pendamping lapangan dalam membina Kelompok Masyarakat (Pokmas) penerima Hibah Usaha Produktif (Matching Grants).

Proyek M4CR tidak hanya berfokus pada rehabilitasi hutan mangrove, tetapi juga memiliki pilar utama pemberdayaan masyarakat melalui usaha produktif yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pematangan kapasitas fasilitator lapangan menjadi kunci keberhasilan program di tingkat masyarakat.

Coastal Enterprise Coordinator PIU M4CR, Ir. Cyprianus Nugroho Sulistyo Priyono, M.Sc., dalam sambutannya menyampaikan bahwa Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi pertama yang melaksanakan pembekalan ToT ini.

"Modul yang digunakan saat ini disusun berdasarkan studi baseline kondisi eksisting yang telah diuji coba di Kalimantan Utara dan Riau. Terdapat lima modul yang disusun, dan tiga di antaranya difokuskan pada ToT kali ini, yaitu Modul Penyusunan Rencana Usaha, Literasi Keuangan Dasar, dan Manajemen Bisnis. Modul ini akan menjadi acuan referensi bagi teman-teman Business Coach (BC) dan Control Facilitator (CF) di lapangan," ujar Nugroho.

Senada dengan hal tersebut, PPIU Manager M4CR Sumatera Utara, Aditya Wahyu Putra, menekankan pentingnya pendampingan yang terstruktur. "Kita butuh peningkatan kapasitas agar pendampingan cukup merata. Harapannya, usaha Pokmas dapat berkelanjutan dan mandiri. Fasilitator tidak hanya memahami substansi modul, tetapi juga mampu mensimulasikan metode pendampingan yang tepat di lapangan," ungkapnya.

Pendalaman Materi dan Simulasi Microteaching

Kegiatan ToT ini difasilitasi langsung oleh tim ahli dari PT. Karya Kreasi Teknologi (Krealogi). Selama tiga hari, peserta yang terdiri dari tim PIU, PPIU, dan para fasilitator lapangan mengikuti serangkaian tahapan ketat meliputi pre-test, pendalaman materi, tanya jawab, hingga simulasi microteaching dan post-test.

Tiga modul utama yang dibedah secara tuntas meliputi:

1. Modul Penyusunan Rencana Usaha: Membekali fasilitator dalam membimbing Pokmas menyusun fondasi bisnis yang terarah.
2. Modul Literasi Keuangan Dasar: Fokus pada pemisahan keuangan pribadi dan usaha, pencatatan keuangan (manual hingga digital), penyusunan anggaran, hingga analisis kelayakan usaha seperti Break Even Point (BEP) dan Return On Investment (ROI).
3. Modul Manajemen Bisnis: Mengupas tata kelola kelompok, manajemen persediaan, mitigasi risiko usaha, hingga pendekatan manajemen modern seperti POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) dan siklus perbaikan PDCA (Plan-Do-Check-Act).

Melalui metode microteaching, peserta dibagi ke dalam berbagai peran untuk mensimulasikan kondisi pendampingan nyata di lapangan. Hal ini memastikan para fasilitator benar-benar siap dan kompeten saat mentransfer ilmu kepada para penerima manfaat di wilayah pesisir Sumatera Utara.

Ke depannya, buku modul yang saat ini sedang dalam proses tata letak (layout) akan digandakan dan didistribusikan sebagai panduan resmi pendampingan Usaha Produktif berbasis masyarakat di kawasan rehabilitasi mangrove.

Read More

Merawat Mangrove dengan Hati dan Data: Tim M4CR Sumut Perkuat Strategi Komunikasi Berbasis Kearifan Lokal dan Tanggap Krisis

MEDAN, 8 Oktober 2026 – Keberhasilan rehabilitasi mangrove tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi atau luasnya lahan, melainkan pada bagaimana kita mendengarkan dan berbicara dengan hati kepada masyarakat yang hidup di sekitarnya. Hal ini menjadi inti dari pelaksanaan hari kedua Pelatihan Strategi Komunikasi dan Penggunaan Media/Toolkits M4CR Sub-Nasional Sumatera Utara, yang berlangsung di Hotel Cambridge, Medan, pada Kamis (8/10/2026).

Kegiatan yang diinisiasi oleh SPEAK Indonesia sebagai mitra kerja program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) ini bertujuan menjembatani kepentingan ekologis, ekonomi masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan pasca-program.

Suara Hati Masyarakat: Kearifan Lokal sebagai Kunci

Berbeda dengan pelatihan komunikasi pada umumnya, sesi hari ini dibuka dengan ruang dengar yang luas bagi perwakilan masyarakat. Juliarti Sianturi dari SPEAK Sumut memfasilitasi sesi komunikasi berbasis komunitas yang menghadirkan cerita inspiratif dari lapangan.

Zuwandi Tanjung, Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Bahagia Giat Bersama dari Simandulang, menegaskan bahwa di tengah keberagaman suku, budaya Melayu dan bahasa daerah adalah "jembatan komunikasi" paling efektif. "Walaupun kami berbeda-beda suku, budaya Melayu sangat kental. Kami bangga menggunakan bahasa kami di mana pun berada dan dalam acara apa pun," ujar Zuwandi.

Senada dengan itu, Zul Ihsan, Kepala Desa Lubuk Kertang, Langkat, membagikan kisah perjuangan desa mereka menyelamatkan 1.200 hektare mangrove. Ia menceritakan bagaimana konflik lahan dan alih fungsi menjadi perkebunan sawit sempat menyisakan kerusakan parah pada masa pandemi. Namun, dengan semangat juang masyarakat yang prinsipil dan berani bersatu, mereka kini sedang dalam proses mengembalikan lahan tersebut menjadi hutan mangrove. "Kearifan lokal dan keberanian masyarakat adalah modal utama kami," tambah Zul Ihsan.

Mengawal Isu: Profesional di Hadapan Media dan Tanggap Krisis

Memahami bahwa isu lingkungan sering kali memicu dinamika di masyarakat, Reiza Levy Nasution, Strategi Komunikasi PPIU M4CR Sumut, memberikan pembekalan mengenai panduan keterlibatan media. Melalui simulasi konferensi pers (roleplay), para peserta diajarkan teknik bridging untuk menjawab pertanyaan kritis dengan santun dan berbasis data.

"Jangan pernah takut dengan pertanyaan kritis dari wartawan. Tapi, takutlah apabila informasi yang kita berikan tidak relevan. Jika tidak tahu, katakan tidak tahu. Jika belum pasti, segera verifikasi. Jika bukan wewenang kita, arahkan pada yang berwenang," pesan Reiza kepada para peserta yang terdiri dari pemerintah, NGO, media, dan kelompok masyarakat.

Sementara itu, Framita Triputri Sinaga, Staf Safeguard PPIU Sumut, memaparkan Panduan Komunikasi Krisis. Ia menekankan bahwa komunikasi krisis bukan sekadar membuat pernyataan pers, melainkan sebuah proses terkoordinasi untuk melindungi masyarakat dan menjaga akurasi fakta.

"Prinsip utama kami adalah AMAN, AKURAT, TERKOORDINASI, dan TERDOKUMENTASI. Keselamatan dan perlindungan masyarakat, termasuk menjaga kerahasiaan pelapor atau korban, selalu menjadi prioritas di atas segalanya," tegas Framita.

Komitmen untuk Tindak Lanjut Nyata

Menutup pelatihan hari kedua, Reiza Levy Nasution yang bertindak mewakili Manajer PPIU Sumut menyampaikan bahwa pelatihan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari implementasi nyata.

"Tindak lanjut dari pelatihan ini adalah turun langsung ke lapangan. Kami akan mendampingi kelompok masyarakat sasaran program M4CR, serta memperbanyak Forum Group Discussion (FGD) kolaboratif antara pemerintah, PPIU, dan masyarakat," pungkas Reiza.

Sebagai informasi, program M4CR adalah kolaborasi Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia yang menargetkan rehabilitasi 32.000 hektare mangrove di empat provinsi, termasuk Sumatera Utara. Program ini tidak hanya berfokus pada lingkungan, tetapi juga pemberdayaan masyarakat pesisir untuk meningkatkan ketahanan wilayah terhadap perubahan iklim.

Masyarakat yang ingin memberikan masukan, informasi, atau pengaduan terkait program M4CR dapat melalui saluran resmi yang telah disediakan:

• WhatsApp: 081181207526
• Email: aduan@m4cr.com
• Formulir Online: bit.ly/FormPengaduanM4CR
• Website: www.m4cr.or.id

Read More

Pelatihan Strategi Komunikasi dan Toolkit M4CR Sumatera Utara Resmi Dibuka: Membangun Narasi Keberlanjutan dari Akar Rumput

 

Medan, 7 Oktober 2026 — Hari pertama Pelatihan Strategi Komunikasi dan Penggunaan Media/Toolkit program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) Sub-Nasional Sumatera Utara resmi digelar di Hotel Cambridge, Medan. Kegiatan yang diinisiasi oleh SPEAK Indonesia bersama Project Implementation Unit (PIU) Kementerian Kehutanan ini mempertemukan lebih dari 30 perwakilan pemangku kepentingan lintas sektor, mulai dari unsur pemerintah daerah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, hingga kelompok masyarakat pesisir yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga ekosistem mangrove.

Membaca Realitas Mangrove Sumatera Utara dari Data

Sesi pembukaan dipimpin oleh Aditya Wahyu Putra, S.Hut, selaku Manajer PPIU Sumatera Utara. Dalam sambutannya, Aditya menegaskan empat pilar utama yang menjadi fondasi program M4CR, yakni: rehabilitasi dan pengelolaan lanskap mangrove, penguatan sosial dan kelembagaan, pengembangan mata pencaharian dan manajemen efektif. Keempat pilar ini, menurutnya, tidak dapat berjalan secara terpisah, melainkan harus saling menopang dalam satu kerangka komunikasi yang koheren.

Pada sesi pemaparan hasil Scoping Research, Aditya menyajikan data yang menggambarkan potret mangrove Sumatera Utara secara komprehensif. Dari total potensi mangrove seluas kurang lebih 57.000 hektare, sekitar 10.000 hektare di antaranya mengalami degradasi akibat alih fungsi lahan menjadi tambak dan perkebunan kelapa sawit, dengan tingkat kerusakan mencapai 50–60 persen. Versi akademisi mencatat angka yang lebih besar, yakni sekitar 76.000 hektare total tutupan mangrove, di mana 870 hektare hilang akibat illegal logging. Di sisi lain, terdapat kabar baik: sekitar 15.000 hektare kawasan konservasi menunjukkan tanda-tanda pemulihan berkat upaya rehabilitasi yang telah berjalan.

"Dari data ini, kita dapat menyimpulkan bahwa tantangan perluasan mangrove saat ini bukan semata-mata soal penanaman, melainkan pemeliharaan dan keberlanjutan. Kita harus menutup kesenjangan koordinasi, mewariskan program dengan memperkuat peran Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD), serta mengurangi ketergantungan pada figur-figur kunci," tegas Aditya.

Ia kemudian menggaungkan tagline yang menjadi semangat kolektif pelatihan ini: "Mangrove Kita Jaga, Manfaat Kita Rasakan, dan Lestari Kita Wariskan."

Perspektif Akademisi: Keberlanjutan Pasca-Program

Dari ruang virtual, Oding Affandi, akademisi dari Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara (USU), memberikan perspektif kritis mengenai masa depan rehabilitasi mangrove pasca-berakhirnya program M4CR. Menurutnya, pelatihan komunikasi dan kepemimpinan yang diselenggarakan SPEAK bersama PPIU Sumut merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa capaian program tidak berhenti ketika pendanaan eksternal berakhir.

"KKMD harus mampu melanjutkan rehabilitasi mangrove secara mandiri. Ke depan, diperlukan pula pelatihan-pelatihan lanjutan seperti digitalisasi, sistem informasi akuntansi, dan penguatan kapasitas kepemimpinan bagi kelompok penerima manfaat," ujar Oding.

Komunikasi dari Hati: Belajar dari Akar Rumput

Salah satu sesi yang paling menyentuh pada hari pertama adalah pelatihan prinsip dasar komunikasi dan teknis fasilitasi di tingkat komunitas yang dibawakan oleh Meilinda Suriani Harefa, Founder & Executive Director Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia (YAKOPI). Meilinda menekankan bahwa komunikasi yang efektif di tingkat tapak bukan sekadar soal penyampaian pesan, melainkan kemampuan mendengarkan, memahami konteks lokal, dan membangun kepercayaan bersama masyarakat.

Semangat tersebut terkonfirmasi dalam sesi sharing session, ketika Zuwandi Tanjung, Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Bahagia Giat Bersama, membagikan pengalamannya membangun kelompok dari nol melalui komunikasi yang kuat dan konsisten. Namun, cerita yang paling menggugah adalah perannya dalam menyelamatkan lahan mangrove di Desa Simandulang dari ancaman pelepasan kawasan melalui program TORA (Tanah Objek Reforma Agraria).

"Di daerah saya ada program TORA. Kalau yang tidak paham, pelepasan status kawasan hutan bisa mengubah peruntukan lahan secara drastis karena masuk peta indikatif TORA. Di Simandulang, pelepasan itu menyasar hutan mangrove yang merupakan penanaman program pemerintah dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2026 oleh BPDAS, BRGM dan M4CR. Kalau dilepaskan, banyak lahan mangrove akan hilang," tutur Zuwandi. Beruntung, sebagai Sekretaris Desa Simandulang, ia langsung terlibat dalam penyusunan rancangan program TORA sehingga mampu mengantisipasi dan menyelamatkan lahan mangrove di wilayahnya. Kisah ini menjadi bukti nyata bahwa literasi kebijakan dan keberanian bersuara dari tingkat desa dapat menjadi benteng pertahanan terakhir bagi ekosistem pesisir.

Pengenalan Toolkit Komunikasi Berbasis Kearifan Lokal

Menutup rangkaian hari pertama, Juliarti Sianturi, staf media SPEAK Sub-Nasional Sumatera Utara, memperkenalkan berbagai toolkit dan materi komunikasi yang telah dikembangkan secara partisipatif. Perangkat-perangkat ini dirancang untuk dapat diadaptasi sesuai kebutuhan dan kearifan lokal di masing-masing wilayah sasaran, sehingga pesan-pesan konservasi tidak terasa asing, melainkan tumbuh dari dalam komunitas itu sendiri.

Pelatihan hari pertama ini menegaskan satu hal penting: keberhasilan rehabilitasi mangrove di Sumatera Utara tidak ditentukan oleh kecanggihan kanal digital semata, melainkan oleh kemampuan komunikasi yang menjembatani kepentingan ekologis, ekonomi tambak, status lahan, dan keberlanjutan jangka panjang. Ketika data bertemu dengan cerita manusia, dan ketika kebijakan bertemu dengan kearifan lokal, di situlah komunikasi menemukan makna sesungguhnya.

Kegiatan pelatihan akan berlanjut pada hari kedua, Kamis, 8 Oktober 2026, dengan agenda praktik penggunaan panduan komunikasi berbasis komunitas, panduan keterlibatan media, komunikasi krisis, serta penyusunan rencana tindak lanjut.

Read More

Ketika Mangrove Menjadi Urusan Bersama: Membangun Komitmen Perlindungan dan Ekonomi Pesisir dari Desa di Langkat

Langkat, Sumatera Utara — September 2026 Upaya menjaga ekosistem mangrove di Kabupaten Langkat memasuki tahap yang semakin penting: membangun landasan kelembagaan agar inisiatif masyarakat dapat terus berjalan dalam jangka panjang. Sepanjang September 2026, PPIU M4CR melakukan serangkaian fasilitasi bersama pemerintah desa, pemerintah kelurahan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta kelompok masyarakat untuk mendorong penguatan kebijakan lokal mengenai perlindungan dan pemanfaatan ekosistem mangrove.

Rangkaian proses tersebut berlangsung di beberapa wilayah dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Di Desa Lubuk Kertang, proses diarahkan pada pembahasan dan finalisasi Rancangan Peraturan Desa (Perdes). Di Kelurahan Beras Basah, komitmen perlindungan mangrove dituangkan melalui Surat Edaran Lurah. Sementara di Desa Bubun, proses masih berada pada tahap membangun komunikasi antara kelompok masyarakat dengan Pemerintah Desa dan BPD untuk mendorong pengusulan Perdes.

Ketiga proses tersebut memiliki konteks yang berbeda, namun memperlihatkan arah yang sama: membangun sistem perlindungan mangrove yang memiliki pijakan di tingkat lokal dan tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk memperoleh manfaat dari ekosistem yang mereka jaga.

Dari kawasan yang dijaga menuju aturan yang disepakati

Di Desa Lubuk Kertang, fasilitasi dilakukan melalui pembahasan Rancangan Perdes bersama Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat. Setiap pasal dibaca dan dibahas untuk memastikan ketentuan yang dirumuskan dapat dipahami serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Salah satu persoalan yang muncul dalam pembahasan berkaitan dengan aktivitas penebangan dan pencurian kayu di kawasan mangrove. Masyarakat mempertanyakan langkah yang dapat dilakukan ketika menemukan aktivitas tersebut, termasuk kemungkinan pemberian sanksi di tingkat desa.

Tim PPIU M4CR kemudian menjelaskan pentingnya menempatkan pengaturan sanksi sesuai dengan kewenangan desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masyarakat dapat mengambil peran dalam pengawasan, pemantauan, dokumentasi, dan pelaporan, sementara proses penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana berada pada institusi yang memiliki kewenangan.

Pendekatan ini memperlihatkan bahwa perlindungan mangrove membutuhkan pembagian peran yang jelas. Masyarakat berada di garis depan dalam mengenali kondisi kawasan, sementara pemerintah desa dan institusi terkait dapat memperkuat mekanisme koordinasi dan tindak lanjut.

Asisten DMPM Sumatera Utara, Chandra FD Silalahi, dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa Perdes dapat menjadi salah satu instrumen untuk memberikan arah dan kepastian dalam pengelolaan mangrove sesuai dengan kewenangan desa.

Perdes juga diharapkan dapat memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, pemeliharaan, rehabilitasi, dan pemanfaatan mangrove. Dalam jangka panjang, pengelolaan tersebut dapat dihubungkan dengan pembangunan desa, penguatan mata pencaharian, dan pengembangan ekonomi lokal.

Setelah seluruh materi dibahas, rancangan Perdes disepakati bersama dalam forum. Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari proses membangun tata kelola mangrove yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat.

Apa yang terjadi setelah program selesai?

Pertanyaan mengenai keberlanjutan menjadi bagian penting dalam pertemuan di Kelurahan Beras Basah. Pemerintah Kelurahan Beras Basah bersama masyarakat membahas Surat Edaran mengenai perlindungan dan pemanfaatan ekosistem mangrove. Dalam pengantarnya, Lurah Beras Basah menekankan bahwa mangrove yang telah ditanam dan dirawat perlu terus dijaga sebagai bagian dari tanggung jawab bersama.

Pesan tersebut memiliki konteks yang lebih luas. Program pembangunan memiliki periode pelaksanaan, sementara ekosistem mangrove terus tumbuh dan menghadapi berbagai tekanan. Karena itu, keberlanjutan pengelolaan membutuhkan komitmen masyarakat dan dukungan pemerintah setempat setelah sebuah program selesai.

Asisten DMPM Sumatera Utara menyampaikan bahwa keberlanjutan program sangat berkaitan dengan kemampuan masyarakat dan pemerintah di tingkat tapak untuk meneruskan praktik baik yang telah dibangun. Surat Edaran kemudian dipandang sebagai salah satu bentuk dukungan kelembagaan dari pemerintah kelurahan untuk memperkuat komitmen tersebut.

Setelah Surat Edaran dibacakan dan dibahas, seluruh peserta yang hadir menyatakan dukungan. Tidak terdapat keberatan terhadap substansi yang disampaikan. Dokumen tersebut kemudian ditandatangani oleh Lurah Beras Basah sebagai bentuk komitmen pemerintah kelurahan dalam mendukung perlindungan mangrove.

Menariknya, setelah agenda mengenai mangrove selesai, forum berkembang menjadi ruang komunikasi antara masyarakat dan pemerintah kelurahan. Masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka hadapi, termasuk kondisi jalan menuju kampung dan kebutuhan pengembangan usaha.

Aspirasi tersebut memperlihatkan bahwa isu lingkungan berada dalam satu ruang dengan kebutuhan pembangunan masyarakat. Kondisi jalan, aktivitas ekonomi, akses pelayanan, dan keberadaan ekosistem merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat yang perlu dibicarakan secara bersama.

Desa Bubun dan mimpi memanfaatkan mangrove

Cerita yang berbeda muncul dari Desa Bubun. Tim PPIU M4CR sebelumnya berupaya mengatur pertemuan dengan Pemerintah Desa untuk bertemu Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas), Sayuti. Karena perangkat desa sedang berhalangan dan Sayuti juga sedang berada di luar desa, tim kemudian memilih untuk menemui beliau di lokasi tempatnya berada.

Pertemuan tersebut berlangsung pada malam hari dan menjadi ruang diskusi mengenai masa depan pengelolaan mangrove di Desa Bubun. Salah satu pembahasan utama adalah kebutuhan terhadap Perdes sebagai acuan bagi kelompok masyarakat dalam melakukan perlindungan dan pemanfaatan ekosistem mangrove.

Sayuti menyambut gagasan tersebut dengan antusias. Ia melihat bahwa masyarakat Desa Bubun memiliki potensi untuk mengembangkan manfaat ekonomi dari keberadaan mangrove. Kelompok masyarakat, termasuk kelompok Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang mereka kelola, memiliki harapan untuk berkembang melalui pengelolaan ekosistem secara berkelanjutan.

Menurut Sayuti, Perdes dapat memberikan kepastian mengenai dukungan Pemerintah Desa terhadap kelompok dan masyarakat. Dengan adanya landasan kebijakan, kelompok memiliki acuan yang lebih jelas untuk menyusun rencana pengelolaan, membangun kerja sama, dan mengembangkan potensi ekonomi mangrove.

Saat ini, pemanfaatan mangrove di Desa Bubun masih relatif terbatas. Bagi Sayuti, kondisi tersebut menjadi peluang untuk membangun pola pengelolaan sejak awal secara lebih terarah. Ia melihat kawasan mangrove sebagai aset bersama yang perlu dilindungi dan dikembangkan agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ada satu gagasan yang cukup kuat dalam percakapan tersebut: keuntungan jangka panjang dari mangrove akan lebih mungkin diperoleh ketika ekosistemnya tetap terjaga.

Sayuti memandang pengambilan kayu sebagai pilihan yang tidak dapat menjadi dasar pengelolaan jangka panjang. Sebaliknya, mempertahankan ekosistem dan mencari bentuk pemanfaatan yang tidak merusak dapat membuka peluang ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Pandangan tersebut menempatkan mangrove dalam dua dimensi sekaligus: sebagai ekosistem yang perlu dilindungi dan sebagai aset yang dapat dikelola untuk mendukung kehidupan masyarakat.

Membangun kebijakan dari kebutuhan masyarakat

Rangkaian kegiatan selama September 2026 tersebut memperlihatkan bahwa penguatan perlindungan mangrove di tingkat tapak dapat mengambil bentuk yang berbeda sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah.

Di Lubuk Kertang, masyarakat dan pemerintah desa membangun kesepakatan melalui proses pembahasan Perdes. Di Beras Basah, Pemerintah Kelurahan menggunakan Surat Edaran sebagai bentuk dukungan kelembagaan. Di Bubun, kelompok masyarakat mulai membangun komunikasi dengan Pemerintah Desa dan BPD untuk mendorong lahirnya kebijakan yang dapat menjadi pijakan bersama.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan lokal perlu tumbuh dari kondisi masyarakat dan kebutuhan wilayah masing-masing. Regulasi dapat menjadi lebih bermakna ketika masyarakat memahami alasan keberadaannya dan memiliki ruang dalam proses penyusunannya.

Dalam konteks mangrove, kebutuhan tersebut semakin relevan karena masyarakat merupakan pihak yang berinteraksi langsung dengan kawasan. Mereka mengetahui perubahan yang terjadi, memahami persoalan di lapangan, dan pada saat yang sama memiliki kepentingan terhadap keberlanjutan sumber daya yang berada di sekitar mereka.

Karena itu, perlindungan mangrove membutuhkan hubungan kerja yang terus dibangun antara masyarakat, pemerintah desa atau kelurahan, kelompok pengelola, dan berbagai pemangku kepentingan. Perdes dan Surat Edaran dapat menjadi bagian dari kerangka tersebut, sementara praktik pengelolaan di lapangan menjadi bagian yang menentukan keberlanjutannya.

Menjaga mangrove, membangun masa depan masyarakat

Pada akhirnya, rangkaian fasilitasi di Langkat selama September 2026 memperlihatkan sebuah proses yang sedang tumbuh di tingkat tapak. Masyarakat mulai mendorong agar upaya perlindungan mangrove memiliki dukungan kebijakan, sementara pemerintah desa dan kelurahan mulai memberikan ruang bagi inisiatif tersebut untuk masuk ke dalam tata kelola lokal.

Bagi masyarakat pesisir, mangrove memiliki hubungan erat dengan kehidupan mereka. Ekosistem ini menyimpan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi yang dapat dirasakan dalam jangka panjang. Karena itu, menjaga mangrove juga berarti menjaga peluang bagi generasi berikutnya untuk memperoleh manfaat dari sumber daya yang sama.

Proses yang berlangsung di Lubuk Kertang, Beras Basah, dan Bubun masih merupakan bagian dari perjalanan yang lebih panjang. Di Lubuk Kertang, kesepakatan terhadap rancangan Perdes telah dibangun. Di Beras Basah, komitmen pemerintah kelurahan telah dituangkan dalam Surat Edaran. Di Bubun, komunikasi dengan kelompok masyarakat, BPD, dan Pemerintah Desa menjadi langkah awal untuk mendorong kebijakan serupa.

Langkah berikutnya adalah memastikan bahwa kesepakatan tersebut berkembang menjadi praktik pengelolaan yang berjalan di lapangan. Pada titik inilah masyarakat, pemerintah, dan kelompok pengelola memiliki peran masing-masing untuk menjaga agar mangrove tetap menjadi bagian dari kehidupan dan masa depan wilayah pesisir Langkat.

Sebab, ketika sebuah kawasan mangrove mulai dipandang sebagai aset bersama, pertanyaan yang muncul bukan lagi sekadar bagaimana menjaganya, tetapi juga bagaimana memastikan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.

Read More