Divisi Komunikasi

M4CR PPIU Sumatera Utara

Mangrove rumpun berjarak simpul pertahanan abrasi pantai

M4CR PPIU Sumatera Utara

Keseimbangan saling mengikat antara mangrove dan masyrakat pesisir.

M4CR PPIU Sumatera Utara

Pengelolaan usaha dari rumah produksi hingga produk go internasional

M4CR PPIU Sumatera Utara

Saling memberi kekuatan untuk membangun rumah baru bagi pesisir Sumatera Utara

M4CR PPIU Sumatera Utara

Komunikasi Informasi Edukasi Ekologi, Ekonomi dan Sosial

M4CR PPIU Sumatera Utara

Sekolah Lapang untuk peningkatan kapasitas kelompok usaha masyarakat

Bersama Menjaga Garis Pantai: Forkomda Mangrove Sumut 2026 Perkuat Kolaborasi Demi Ekologi dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir

 

MEDAN, 26 Oktober 2026 – Hutan mangrove bukan sekadar deretan pohon pelindung pantai dari abrasi; ia adalah rumah, benteng, dan sumber kehidupan bagi jutaan masyarakat pesisir. Menyadari hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD), bersama Kementerian Kehutanan, Mangrove For Coastal Resilience (M4CR), Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia (YAKOPI), PT Pertamina EP Pangkalan Susu Field, dan perwakilan masyarakat pesisir, menggelar Forum Komunikasi Daerah (Forkomda) Rehabilitasi Ekosistem Mangrove dan Keberlanjutan, Senin (26/10/2026) di Hotel Le Polonia, Medan.

Forum ini menjadi wadah pertemuan yang hangat dan kolaboratif antar-pemerintah, aktivis, korporasi, dan yang paling utama: masyarakat pesisir itu sendiri. Mereka duduk bersama untuk menyelaraskan langkah, berbagi cerita (share learning), dan memastikan bahwa setiap pohon mangrove yang ditanam hari ini akan membawa kesejahteraan nyata bagi anak cucu di masa depan.

Mengapa Kita Harus Bergerak Bersama?

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Sumatera Utara yang juga Ketua KKMD, Heri W. Marpaung, membuka acara dengan pesan yang menyentuh hati. "Indonesia dianugerahi Tuhan 23% mangrove dunia, dan Sumatera Utara adalah salah satu garda terdepannya. Namun, keberhasilan restorasi bukan hanya soal angka hektar, melainkan bagaimana keterlibatan unsur masyarakat, terutama para kepala desa di garis depan, menjadi nyawa dari gerakan ini. Kita ingin restorasi ini berkelanjutan dan menghadirkan kesejahteraan," ujar Heri.

Senada dengan hal tersebut, PPK IV Parihutan Sagala menekankan pentingnya pembagian peran yang manusiawi dan adil. "Kondisi mangrove kita saat ini beragam. Di sini kita bersepakat untuk memulihkan dan mempertahankannya dengan berbagi peran. Tujuannya satu: menjadikan pesisir kita tangguh secara ekologi, sekaligus menghadirkan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat," tambahnya.

Kepala BPDAS Wampu Sei Ular, Sigit Budi Nugroho, turut mengingatkan bahwa output dari pertemuan ini adalah resilience (ketahanan). "Ketahanan ekologi dan ekonomi adalah dua sisi mata uang yang sama. Kita belajar dari pengalaman para aktivis dan masyarakat yang sudah lebih dulu berkolaborasi di lapangan," pungkasnya.

Wajah Manusia di Balik 12 Juta Pohon

Bagi YAKOPI, angka 3.250 hektar restorasi dan lebih dari 12 juta pohon yang telah ditanam sejak 2021 bukanlah sekadar statistik di atas kertas. Di balik angka tersebut, ada ribuan tangan perempuan dan pemuda pesisir yang bekerja keras.

Dr. Meilinda Suriani Harefa, Founder dan Executive Director YAKOPI, memaparkan rencana kerja 2027 dengan pendekatan yang sangat memihak pada masyarakat lokal. "Kami percaya pada semangat anak muda dan kekuatan perempuan pesisir. Melalui program Women Lead, ibu-ibu di pesisir tidak lagi hanya menonton. Mereka kini menjadi produsen gula nipah, pengolah hasil laut, hingga pengelola ekowisata. Ketika alam dijaga oleh tangan mereka sendiri, ekonomi keluarga mereka pun tumbuh," jelas Meilinda.


Skala Besar dengan Sentuhan Kearifan Lokal

Kolaborasi lintas sektor juga hadir dari program M4CR (Mangrove For Coastal Resilience) yang diwakili oleh PPIU Sumatera Utara. Aditya Wahyu Putra, Manajer PPIU Sumut, memaparkan target ambisius namun realistis: rehabilitasi 16.000 hektar di 4 provinsi. Di Sumut, pendekatan yang digunakan adalah pemberdayaan melalui "Sekolah Lapang" dan pembentukan Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM). Masyarakat tidak hanya diberi kail, tetapi juga diajari cara mengelola potensi ekonomi desa—mulai dari budidaya kepiting soka, silvofishery, hingga olahan terasi udang.

Sementara itu, PT Pertamina EP Pangkalan Susu Field membawa program "Paluh Asri" yang melahirkan konsep "Mangrove Hero". Abdul Rohim, perwakilan Pertamina, menyampaikan, "Isu perambahan hutan hanya bisa diselesaikan dengan merangkul masyarakat, bukan menjauhkan mereka. Kami melahirkan 'Mangrove Hero' yaitu figur-figur lokal yang kami dukung untuk terus melestarikan mangrove. Ini adalah warisan kami untuk anak cucu."

Sebuah Panggilan untuk Masa Depan

Forkomda Mangrove Sumut 2026 menyimpulkan bahwa masa depan pesisir Sumatera Utara ada di tangan gotong royong semua pihak. Merawat mangrove berarti melindungi desa-desa pesisir dari perubahan iklim, sekaligus membuka pintu ekonomi biru dan hijau yang inklusif.

Menutup kegiatan Forkomda ini, Aditya Wahyu Putra mengajak seluruh elemen yang hadir untuk terus bergandengan tangan. "Kita sama-sama punya waktu, dan semoga kita terus berkolaborasi untuk rehabilitasi dan ketahanan pesisir kita," tutupnya.

Menyulap Limbah Menjadi Berkah: Kisah Perempuan Pesisir Beras Basah dan "Emas" yang Tertunda

 

Oleh: Business Coach Team

Di sepanjang pesisir Kelurahan Beras Basah, Kecamatan Pangkalan Susu, laut bukan sekadar hamparan air yang menghasilkan rupiah. Laut adalah denyut nadi kehidupan. Namun, seperti halnya setiap denyut nadi, selalu ada sisa-sisa metabolisme yang tertinggal. Dalam konteks masyarakat pesisir, sisa itu sering kali berupa limbah hasil laut.

Salah satunya adalah kerang bare (atau warga lokal menyebutnya bare). Ada juga yang menyebutnya kerang berekor, kerang tauge, barai atau tebalan.* Hewan laut yang bentuknya unik, menyerupai tauge besar dengan tangkai atau ekor yang panjang, ini memang lezat dagingnya. Namun, ekornya yang bertekstur kenyal dan alot sering kali berakhir di tempat sampah. Jika dibiarkan menumpuk, limbah ekor bare ini tidak hanya memicu bau tak sedap, tetapi juga menjadi ancaman sanitasi dan pencemaran lingkungan pesisir.

Di mata masyarakat pada umumnya, ekor bare adalah masalah. Namun, di mata sepuluh perempuan tangguh di Kelurahan Beras Basah, itu adalah berkah yang tertunda.

Simfoni Kecil dari Dapur Poklahsar

Mereka adalah anggota Poklahsar (Kelompok Pengolah dan Pemasar) Wanita Nelayan Berkarya. Dibentuk pada tahun 2017, kelompok yang beranggotakan 10 orang ibu-ibu nelayan ini awalnya berfokus mengolah hasil laut menjadi camilan, seperti stick seafood dari kepiting dan udang.

Namun, kegelisahan melihat tumpukan limbah ekor bare yang mencemari lingkungan mendorong mereka untuk berpikir melampaui batas dapur konvensional. Pada tahun 2021, mereka mengambil langkah inovatif: tidak membiarkan ekor bare terbuang sia-sia.

Prosesnya sederhana namun sarat akan makna ketangguhan. Di Beras Basah, kerang bare dijual dalam keadaan terpisah antara daging dan ekor. Ekor yang biasanya dibuang, kini dikumpulkan, dicuci bersih, dan dijemur di bawah terik sinar matahari selama 2 hingga 3 hari. Energi alam ini mengeringkan ekor bare hingga siap diolah. Selanjutnya, melalui racikan bumbu dan teknik pengolahan yang tepat, ekor yang tadinya alot dan dibuang, disulap menjadi camilan Ekor Bare Crispy yang renyah, gurih, dan bernilai jual tinggi.

Memahami Circular Economy dari Pesisir Pangkalan Susu

Jika kita meminjam kacamata akademis, apa yang dilakukan oleh Wanita Nelayan Berkarya adalah praktik sempurna dari konsep Ekonomi Sirkular (Circular Economy) dan Ekonomi Biru (Blue Economy).

Dalam paradigma ekonomi linear tradisional, sumber daya diekstraksi, dijadikan produk, dan sisanya dibuang menjadi limbah (take-make-dispose). Namun, para perempuan di Beras Basah ini memutus rantai pembuangan tersebut. Mereka membuktikan bahwa "limbah" hanyalah sumber daya yang berada di tempat yang salah. Dengan mengonversi limbah organik menjadi produk bernilai ekonomis, mereka tidak hanya menciptakan pendapatan baru, tetapi juga secara simultan menyelesaikan masalah ekologis di lingkungan mereka.

Ini adalah bentuk literasi ekologi dan kewirausahaan yang luar biasa. Mereka tidak menunggu pemerintah atau teknologi canggih untuk datang menyelamatkan lingkungan mereka; mereka menyelamatkan lingkungan mereka sendiri dengan modal kreativitas dan keringat.

Menuju Skala yang Lebih Besar: Peran M4CR

Kini, kisah inspiratif ini sedang memasuki babak baru. Poklahsar Wanita Nelayan Berkarya sedang berada dalam tahap pendampingan penyusunan RUKK (Rencana Usaha Kegiatan Kelompok) untuk program Dana Hibah Matching Grants dari M4CR (Mangrove for Coastal Resilience) Sumatera Utara.

Bersama tim Business Coach, mereka tidak hanya diajarkan cara memasak, tetapi bagaimana merajut mimpi ke dalam sebuah peta jalan bisnis yang terukur. Program M4CR ini bertindak sebagai inkubator, sebuah jembatan emas yang diharapkan dapat memperluas skala produksi dan jangkauan pemasaran Ekor Bare Crispy.

Tentu, jalan menuju kemandirian ekonomi yang berkelanjutan bukanlah jalan tol. Mereka harus melewati serangkaian tahapan ketat: pelatihan, penyusunan proposal, penilaian, hingga finalisasi kontrak swakelola. Namun, semangat kolaboratif dan ketangguhan (resilience) yang ditunjukkan oleh kelompok ini menunjukkan bahwa mereka siap untuk tumbuh.

Refleksi: Menemukan Nilai pada Hal yang Terabaikan

Kisah dari Kelurahan Beras Basah ini memberikan kita sebuah pelajaran kehidupan yang mendalam, melampaui sekadar urusan perut dan rupiah.

Pertama, inovasi tidak selalu lahir dari laboratorium berteknologi tinggi. Inovasi sejati lahir dari empati terhadap lingkungan dan keberanian untuk melihat potensi pada hal-hal yang dianggap tidak berharga oleh orang lain.

Kedua, pemberdayaan perempuan adalah kunci ketangguhan pesisir. Ketika perempuan nelayan diberi ruang dan kepercayaan untuk berkreasi, dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga sosial dan ekologis. Mereka adalah penjaga gawang ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan di level akar rumput.

Ekor Bare Crispy dari Beras Basah adalah bukti bahwa di tengah keterbatasan, selalu ada ruang untuk berkarya. Limbah telah berubah menjadi sumber ekonomi baru, dan yang lebih penting, ia telah mengubah cara pandang kita: bahwa tidak ada yang benar-benar sia-sia di alam semesta ini, selama ada tangan-tangan kreatif dan hati yang peduli untuk mengolahnya.


* Nama latin dari ekor bare (atau lebih dikenal sebagai kerang bare / kerang lentera) adalah dari genus Lingula. Spesies yang paling umum ditemukan di perairan Indonesia antara lain Lingula unguis dan Lingula anatina.  Meskipun masyarakat sering menyebutnya sebagai "kerang berekor", hewan purba ini sebenarnya bukan termasuk kelompok kerang sejati (moluska), melainkan masuk ke dalam filum Brachiopoda. Bagian panjang seperti ekor tersebut merupakan tangkai otot (pedicle) yang digunakannya untuk menempel atau membenamkan diri di dalam lumpur pantai. Di berbagai daerah pesisir Indonesia, hewan ini juga populer dengan nama kerang lampu, kerang tauge, atau tebalan.

Wujudkan Pesisir Tangguh dan Sejahtera, Sekolah Lapang Livelihood M4CR Sumut Batch 2 Dorong Kemandirian Ekonomi Berbasis Konservasi


MEDAN, Oktober 2026 – Menjaga hutan mangrove tidak harus selalu berbanding lurus dengan keterbatasan ekonomi. Membuktikan hal tersebut, LPM Equator bersama Provincial Project Implementation Unit (PPIU) M4CR Provinsi Sumatera Utara sukses menggelar kegiatan Sekolah Lapang Livelihood Batch 2 pada tanggal 6 hingga 11 Oktober 2026.

Kegiatan yang menyasar empat kelompok masyarakat pesisir di dua desa, yakni Desa Paluh Kurau (Kabupaten Deli Serdang) dan Desa Pangkalan Siata (Kabupaten Langkat), ini tidak sekadar memberikan pelatihan teknis. Lebih dari itu, program ini hadir dengan pendekatan humanis: mendengarkan langsung denyut nadi permasalahan masyarakat, merangkul peran perempuan dan pemuda, serta membangun kemandirian tanpa merusak alam.

Filosofi "Memberi Jala", Bukan Sekadar "Ikan"

Program Mangrove for Coastal Resilience (M4CR) hadir dengan kesadaran penuh bahwa masyarakat pesisir sering kali berada di garis depan perubahan iklim dan tekanan ekonomi. Melalui pendekatan Sustainable Livelihood Approach (SLA), Sekolah Lapang ini dirancang untuk memperkuat lima modal penghidupan masyarakat: manusia, alam, sosial, fisik, dan keuangan.

"Kami memegang teguh filosofi bahwa bantuan yang hanya memberi 'ikan' akan habis hari itu juga. Namun, dengan membangun 'jala' berupa pengetahuan, sistem kelembagaan, dan akses pasar, masyarakat akan mampu mandiri. Kami ingin memastikan bahwa keluarga pesisir bisa memenuhi kebutuhan hari ini, tanpa harus mengorbankan hak generasi masa depan atas ekosistem mangrove yang sehat," ujar Perwakilan Tim Fasilitator Livelihood M4CR.

Empat Wajah Pemberdayaan yang Adaptif

Berdasarkan hasil asesmen potensi desa, materi pelatihan dirancang secara tematik dan sangat personal sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok:

    • KTH UT Bantul Mangrove (Desa Paluh Kurau): Fokus pada pengembangan usaha Ternak Domba yang terintegrasi. Masyarakat dibekali ilmu manajemen pakan (silase), kesehatan hewan, hingga analisis bisnis agar keuntungan tidak habis hanya untuk biaya operasional.
    • KTH Banjar Mangrove (Desa Paluh Kurau): Mengangkat kearifan lokal melalui sistem Silvofishery (tambak alam). Masyarakat belajar mengelola kualitas air, probiotik, dan panen agar hasil perikanan (kepiting/ikan) melimpah selaras dengan lestarinya akar bakau.
    • KTH Bakau Lestari (Desa Pangkalan Siata): Memberdayakan ibu-ibu dan masyarakat melalui olahan Terasi Udang. Tidak hanya soal cara fermentasi yang higienis, kelompok ini didampingi langsung oleh praktisi bisnis (PT. Mowie Indonesia Utama) untuk belajar branding, pengemasan modern, hingga pemasaran digital.
    • KTH Bakau Indah (Desa Pangkalan Siata): Mendampingi pembudidaya Ikan Kakap Putih dengan sistem Keramba Jaring Apung (KJA). Kelompok dibantu memetakan kualitas air, manajemen pakan, hingga strategi memotong rantai distribusi agar harga jual lebih berpihak pada nelayan.

Ruang Belajar yang Setara dan Inklusif

Berbeda dengan pelatihan konvensional, Sekolah Lapang Livelihood menempatkan lapangan sebagai laboratorium. Fasilitator hadir bukan sebagai "pengguru", melainkan sebagai mitra belajar.

Dalam sesi penguatan kelembagaan, isu-isu sensitif seperti transparansi keuangan, keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, dan regenerasi pemuda diangkat ke permukaan melalui musyawarah. Kelompok juga dibimbing menyusun Business Model Canvas (BMC), Analisis SWOT, hingga Dream Board untuk memvisualisasikan mimpi besar usaha mereka.

Melampaui Batas Pelatihan

Kegiatan yang diawali dengan Pre-Test dan diakhiri dengan Post-Test serta penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini hanyalah langkah awal. Ke depannya, tim M4CR dan Equator akan terus mendampingi kelompok dalam pengurusan legalitas (NIB, P-IRT, Label Halal), pendampingan buku kas, hingga fasilitasi pertemuan dengan buyer berskala besar.

Melalui Sekolah Lapang Livelihood Batch 2, M4CR PPIU Sumatera Utara dan LPM Equator mengirimkan pesan kuat bahwa konservasi lingkungan dan kesejahteraan ekonomi bukanlah dua hal yang bertentangan. Ketika masyarakat pesisir berdaya, mandiri, dan sejahtera, maka di saat yang sama, hutan mangrove Sumatera Utara akan tetap berdiri kokoh sebagai pelindung kehidupan.


Ilmuwan Baluran Berpegangan Tangan dengan Jenderal Pemadam Api: Profil Dua Tokoh yang Memimpin BP-GMN

 

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengambil langkah strategis dan berani dalam penguatan komitmen lingkungan hidup Indonesia dengan melantik dua tokoh nasional terkemuka untuk memimpin Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BP-GMN).

Keputusan ini menandakan keseriusan pemerintah dalam mengakselerasi restorasi ekosistem kritis. Duo pimpinan ini menghadirkan sinergitas yang sempurna: perpaduan antara kedalaman kepakaran akademis berkelas internasional dan ketegasan eksekusi strategis di lapangan.

Mereka adalah Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, sang arsitek konservasi dan ahli perubahan iklim, serta Mayjen TNI (Purn.) Sriyanto Muntasram, sang komandan lapangan dengan rekam jejak penanganan krisis lingkungan yang mumpuni.

Berikut adalah profil dan biodata lengkap kedua tokoh yang dipercaya Presiden Prabowo untuk mengawal masa depan ekosistem gambut dan mangrove Indonesia.

1. SATYAWAN PUDYATMOKO: Sang Arsitek Konservasi dan Diplomasi Iklim


Sebagai akademisi dan ilmuwan yang telah malang-melintang di kancah konservasi global, Satyawan Pudyatmoko membawa bobot ilmiah yang sangat kuat untuk BP-GMN. Kepakarannya dalam ekologi satwa liar,restorasi gambut, dan perubahan iklim telah teruji.

Sebelumnya, Satyawan telah menjabat sebagai Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan serta Deputi Perencanaan dan Evaluasi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Di lingkungan akademis, ia adalah Guru Besar dan mantan Dekan Fakultas Kehutanan UGM yang juga memimpin Kelompok Kerja (Pokja) Gambut UGM.

Jejaring internasionalnya sebagai anggota Wild Cattle Specialist Group dari IUCN dan Ketua Umum Asosiasi Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia (APIK-Indonesia) menjadikannya figur yang sangat dihormati dalam forum lingkungan global.

BIODATA LENGKAP:

  • Nama Lengkap: Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko
  • Tempat, Tanggal Lahir: Boyolali, 9 Agustus 1971
  • Pendidikan:
    • S1 Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada (UGM) – Lulus 1995
    • S2 Kehutanan Tropika, Georg-August-Universität Göttingen, Jerman (Lulus 2001)
    • S3 Doktor Kehutanan, Georg-August-Universität Göttingen, Jerman (Lulus 2005)
  • Beasiswa Prestisius: DAAD (German Academic Exchange Service) pada tahun 1998 dan 2002.
  • Rekam Jejak Jabatan Struktural & Akademis:
    • Kepala Laboratorium Satwa Liar UGM
    • Ketua Jurusan Konservasi Sumber Daya Hutan UGM
    • Wakil Dekan Bidang Penelitian, Kerja Sama, Alumni, dan Kemahasiswaan Fakultas Kehutanan UGM
    • Dekan Fakultas Kehutanan UGM
    • Ketua Pokja Gambut UGM (Penugasan Rektor)
    • Deputi Perencanaan dan Evaluasi BRGM (2021-2023)
    • Direktur Jenderal KSDAE Kementerian Kehutanan (sejak 2 Mei 2023)
    • Kepala BP-GMN (Berdasarkan Keputusan Presiden terbaru di era Pemerintahan Prabowo)
  • Keanggotaan Organisasi Internasional & Nasional:
    • Anggota International Union of Forest Research Organizations (IUFRO)
    • Anggota Wild Cattle Specialist Group - IUCN (sejak 2009)
    • Anggota Himpunan Alumni Kehutanan Goettingen (GAFORN)
    • Ketua Umum Asosiasi Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia (APIK-Indonesia)

2. MAYJEN TNI (PURN.) SRIYANTO MUNTASRAM: Sang Komandan Lapangan dan Eksekutor Strategis

Melengkapi kepakaran ilmiah, kehadiran Mayjen TNI (Purn.) Sriyanto Muntasram memastikan bahwa setiap kebijakan restorasi akan dieksekusi dengan disiplin, taktis, dan tepat sasaran di lapangan.

Dikenal sebagai mantan Danjen Kopassus dan Pangdam III/Siliwangi, Sriyanto memiliki rekam jejak kepemimpinan yang solid. Yang paling relevan dengan mandat BP-GMN adalah pengalamannya yang luar biasa dalam penanganan bencana ekologis. Ia tercatat sebagai tokoh kunci dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Taman Nasional Way Kambas (TNWK), di mana ia turun langsung mengomandoi pemadaman di titik-titik kritis menggunakan teknologi drone dan mobilisasi logistik berat.

Selain itu, pendekatan persuasif dan pemberdayaan masyarakatnya terbukti sukses saat ia melibatkan mahasiswa dalam program TMMD, konservasi alam, hingga penyediaan air bersih di daerah pedesaan.

BIODATA LENGKAP:

  • Nama Lengkap: Mayjen TNI (Purn.) Sriyanto Muntasram
  • Tempat, Tanggal Lahir: 28 Oktober 1950
  • Riwayat Pendidikan Militer:
    • AKABRI Matra Darat, Magelang (1974)
    • Sesarcab Infanteri & Komando
    • Diklapa I & II Infanteri
    • Dik PARA, Free Fall, Pandu Udara, & Gultor
    • Seskoad (1992) & Sesko ABRI
    • Kursus Ketahanan Nasional (KRA) XXXII Lemhannas (2000)
  • Rekam Jejabatan Militer & Strategis:
    • Danyonif 621/Manuntung (1989—1991)
    • Dan Grup 2/Kopassus (1996—1997)
    • Danrem 074/Warastatama (1997—1999)
    • Wadanjen Kopassus (2000—2002)
    • Danjen Kopassus (2002—2005)
    • Pangdam III/Siliwangi (2005—2006)
    • Gubernur Akmil (2006—2007)
    • Kapoksahli Pangdam XXI/Radin Inten
    • Pimpinan BP-GMN (Pelantikan oleh Presiden Prabowo)
  • Prestasi & Dedikasi Lingkungan:
    • Komandan Lapangan Penanganan Karhutla Taman Nasional Way Kambas (TNWK) dengan mobilisasi alat berat, tangki air, dan teknologi drone.
    • Inisiator kolaborasi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) bersama civitas academica (Unila) untuk konservasi alam, penyediaan air bersih, dan pendampingan sosial masyarakat pedesaan. 

Mengapa Kombinasi Ini Penting

Di atas kertas, Satyawan dan Sriyanto tampak seperti dua kutub. Namun justru di persilangan itulah kekuatannya.

  • Kelanjutan institusional. Satyawan bukan orang baru di BRGM/BPGMN. Sebagai Deputi Perencanaan dan Evaluasi (2021–2023), ia sudah memahami arsitektur program, peta kerja, dan yang lebih penting di mana letak kelemahannya. Kebaruan yang ia bawa adalah pengalaman sebagai Dirjen KSDAE, yang memberi ia perspektif lintas sektor: konservasi, kawasan, dan keanekaragaman hayati.
  • Eksekusi di lapangan. Restorasi gambut dan mangrove sering kali gagal bukan pada tahap perencanaan, melainkan pada tahap penjagaan: kebakaran, alih fungsi, pembabatan, dan konflik lahan. Di sinilah pengalaman komando teritorial Sriyanto menjadi aset strategis — kemampuan menggerakkan personel, membangun komunikasi dengan masyarakat desa, dan merespons api dalam hitungan jam, bukan hari.
  • Bahasa yang sama: masyarakat. Menariknya, kedua tokoh ini bertemu pada satu titik yang sama. Satyawan membangun kariernya dari studi ekologi satwa dan habitat  yang berarti memahami bahwa konservasi adalah soal ruang hidup manusia dan makhluk lain sekaligus. Sriyanto membangun sisi sosialnya melalui TMMD dan pelibatan mahasiswa KKN yang berarti memahami bahwa pembangunan harus menyentuh warga. Keduanya, dengan jalan berbeda, sampai pada kesimpulan serupa: tanpa masyarakat, tidak ada restorasi yang bertahan.
  • Integritas data. Satyawan datang dari tradisi evaluasi ilmiah, terbiasa mengukur, memverifikasi, dan melaporkan. Dalam konteks gambut, di mana klaim penyerapan karbon sering menjadi komoditas politik dan pasar karbon global, kehadiran pemimpin dengan budaya verifikasi adalah bentuk perlindungan terhadap kredibilitas nasional.

Tantangan yang Menanti

Kepemimpinan dua tokoh ini akan diuji pada sejumlah persoalan yang tidak sederhana:

  • Pemadaman dan pencegahan karhutla di lahan gambut, yang membutuhkan kecepatan respons, peralatan memadai, dan sistem deteksi dini, persis wilayah keahlian Sriyanto.
  • Rewetting dan pemulihan hidrologi gambut, yang menuntut ketelitian ilmiah, pemantauan muka air, dan kejelasan tenure lahan, wilayah keahlian Satyawan.
  • Rehabilitasi mangrove yang berkelanjutan, bukan sekadar penanaman seremonial, melainkan pemulihan fungsi ekosistem pesisir secara utuh.
  • Harmonisasi dengan masyarakat lokal, agar restorasi tidak melahirkan ketimpangan ekonomi baru di sekitar lanskap.
  • Penguatan kelembagaan BPGMN itu sendiri dengan memastikan transisi dari BRGM membawa perbaikan tata kelola, bukan sekadar pergantian nama.

Penutup

Indonesia tidak kekurangan program. Yang sering hilang adalah kelanjutan, ketekunan, dan keberanian berada di lapangan.

Dengan menunjuk seorang ilmuwan yang tumbuh dari rawa Baluran dan seorang jenderal yang terbiasa berdiri di tengah asap Way Kambas, Presiden Prabowo Subianto seolah mengirimkan pesan sederhana: gambut dan mangrove tidak akan diselamatkan oleh laporan semata, dan juga tidak oleh perintah semata.

Dibutuhkan keduanya, kepala yang menghitung karbon, dan kaki yang menginjak tanah basah. Kini keduanya telah berdiri di garis yang sama. Tinggal menunggu waktu untuk membuktikan apakah perpaduan ilmu dan disiplin ini mampu mengembalikan nafas Nusantara yang selama ini tersimpan dan terancam di dalam tanah gambut dan rimbun mangrovenya.


Perkuat Konservasi Pesisir, PPIU Sumut dan BBKSDA Gelar Pengkayaan Materi Sekolah Lapang Rehabilitasi Mangrove Batch 2

 

MEDAN, 20 Oktober 2026 – Dalam upaya mempercepat rehabilitasi dan pengelolaan ekosistem mangrove di Sumatera Utara, Direktorat Rehabilitasi Mangrove melalui Provincial Project Implementation Unit (PPIU) Sumatera Utara berkolaborasi dengan BBKSDA Wilayah II Sumatera Utara sukses melaksanakan Kegiatan Pengkayaan dan Pendalaman Materi Sekolah Lapang Rehabilitasi Mangrove (SLRM) Batch 2. Kegiatan ini berlangsung selama lima hari, pada 15 hingga 19 Oktober 2026, yang menyasar empat kabupaten/kota di pesisir timur Sumatera Utara.

Kegiatan yang berada di bawah payung proyek Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) ini menurunkan dua tim gabungan yang terdiri dari asisten, fasilitator PPIU dan petugas teknis KSDA Wilayah II untuk mendampingi masyarakat dan kelompok tani di tingkat tapak.

Tim 1 yang difokuskan untuk wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Kelurahan Tanjung Leidong dan Desa Simandulang, Kec. Kualuh Leidong) dipimpin oleh Environmental Training Assistant PPIU, Al Rahmat Putra, S.Pd., bersama tim komunikasi dan fasilitator lapangan. Tim ini didampingi langsung oleh Elvaro Sinaga, Penyuluh Kehutanan Pemula dari BBKSDA Wilayah II Sumut.

Sementara itu, Tim 2 yang mencakup wilayah lebih luas yakni Desa Lubuk Kertang (Kab. Langkat), Kota Tanjung Balai, hingga Desa Sei Sembilang dan Desa Silo Baru (Kab. Asahan) dipimpin oleh Silvy Aulia Afifah, S.P. Tim ini didampingi oleh Parlindungan Simbolon, PEH Ahli Pertama dari BBKSDA Wilayah II Sumut.

Fokus Materi: Dari Protokol Satwa hingga Teknik Geotagging

Kegiatan Pengkayaan Materi SLRM Batch 2 ini mengusung pendekatan holistik, tidak hanya berfokus pada penanaman, tetapi juga pada keselamatan ekosistem dan pemantauan berbasis teknologi. Terdapat tiga materi krusial yang menjadi fokus utama dalam pelatihan batch ini:

  1. Protokol Perjumpaan Satwa Dilindungi: Ekosistem mangrove merupakan habitat bagi berbagai satwa liar, termasuk spesies yang dilindungi. Materi ini disampaikan langsung oleh petugas BBKSDA wilayah II Sumut (Parlindungan Simbolon dan Elvaro Sinaga). Masyarakat dan kelompok tani diedukasi mengenai langkah-langkah mitigasi, tata cara pelaporan, dan etika berinteraksi jika menemukan satwa dilindungi (seperti primata, reptil, atau burung liar) di area tanam maupun di sekitar pemukiman.
  2. Pelatihan dan Teknik Geotagging: Untuk memastikan akurasi data pemantauan pertumbuhan mangrove, tim PPIU memberikan pelatihan penggunaan teknologi geotagging berbasis smartphone. Hal ini bertujuan agar setiap titik tanam dapat terpetakan secara digital dan terpantau real-time oleh sistem M4CR.
  3. Silvikultur dan Pengendalian Hama Tanaman: Fasilitator lapangan memberikan pendalaman materi mengenai teknik penanaman yang adaptif terhadap kondisi tanah gambut dan pesisir, serta cara mengidentifikasi dan mengendalikan hama tanaman mangrove secara hayati dan ramah lingkungan.

"Kolaborasi antara PPIU Sumut dan BBKSDA wilayah II Sumatera Utara dalam Pengkayaan dan pendalaman materi SLRM Batch 2 ini adalah wujud nyata sinergi lintas sektor. Kita tidak hanya menanam mangrove, tetapi kita juga membangun kesadaran ekologis masyarakat agar mereka mampu melindungi satwa liar yang berbagi ruang dengan mereka, sekaligus memantau tanamannya dengan teknologi," ujar Al Rahmat Putra, S.Pd., Environmental Training Assistant PPIU Sumatera Utara.

Kegiatan Pengkayaan Materi ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas kelompok tani mangrove di Sumatera Utara, sehingga program rehabilitasi mangrove tidak hanya berhasil secara kuantitas, tetapi juga berkelanjutan secara ekologis dan memberikan ketahanan pesisir (coastal resilience) bagi masyarakat.