Evaluasi Sekolah Lapang Livelihood Batch 1, Tim M4CR Sumut Perkuat Pendekatan Humanis untuk Persiapan Batch 2

 

MEDAN, 30 September 2026 – Tim Project Implementation Unit (PIU) dan Provincial Project Implementation Unit (PPIU) Sumatera Utara bersama NGO Equator sukses menyelenggarakan kegiatan Ekspose Laporan Antara Sekolah Lapang (SL) Livelihood Project Mangrove for Coastal Resilience (M4CR) LOT-1. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, pada 29-30 September 2026 di Le Polonia Hotel & Convention, Medan, ini menjadi forum strategis untuk mengevaluasi pelaksanaan Batch 1 sekaligus mematangkan rencana pelaksanaan Batch 2.

Kegiatan dibuka oleh Manajer PPIU Sumut, Aditya Wahyu Putra, S.Hut., dan dipimpin langsung oleh Team Leader NGO Equator, Dr. Yayan Hendrayana, S.Hut., M.Si. Acara ini dihadiri oleh unsur PIU M4CR, PPIU Sumut, LPM Equator, serta instansi terkait seperti Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumut, serta perwakilan dari PT Mowiee Indonesia Utama.

Evaluasi Kritis Batch 1: Pentingnya Psikologi dan Komunikasi Humanis

Evaluasi mendalam terjadi pada hari kedua ketika membahas hasil pre-test dan post-test dari kegiatan SL Livelihood Batch 1. Terungkap bahwa nilai post-test peserta justru lebih rendah dibandingkan hasil pre-test. Hal ini memancing pertanyaan kritis dari para peserta mengenai efektivitas sekolah lapang jika hasil evaluasi akhirnya justru menurun. Selain itu, banyak peserta mengeluhkan banyaknya istilah atau kata-kata teknis yang tidak mereka pahami selama sesi berlangsung.

Menanggapi temuan tersebut, Reiza Levy Nasution, Communication Strategy Assistant dari Divisi Komunikasi PPIU Sumut, memberikan masukan yang sangat konstruktif. Ia menyoroti tidak adanya materi pembelajaran dasar-dasar komunikasi, baik pada saat Training of Trainers (ToT) maupun saat penerapannya di Sekolah Lapang.

"Pengajaran dengan metode pendagogi ini membutuhkan komunikasi human-to-human. Psikologi komunikasi sangat penting dalam memberikan ilmu pengetahuan agar mudah diterima oleh masyarakat," ujar Reiza dalam sesi diskusi.

Ia menekankan bahwa pendekatan penyampaian yang kurang tepat membuat masyarakat merasa "digurui", bukan diposisikan sebagai mitra belajar atau partner yang setara dalam sekolah lapang. Masukan dari Divisi Komunikasi ini menjadi catatan emas agar para fasilitator ke depannya dapat menyesuaikan bahasa, menghindari istilah yang membingungkan, dan membangun kedekatan emosional dengan masyarakat pesisir.

Selain aspek komunikasi, Team Leader NGO Equator, Dr. Yayan Hendrayana, juga merangkum bahwa perbaikan koordinasi terkait tahapan birokrasi yang panjang dengan para narasumber, serta upaya mengubah Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang sebelumnya belum aktif menjadi lebih berdaya, akan menjadi fokus utama di Batch selanjutnya.

Matangkan Persiapan Batch 2 dengan Tematik Spesifik

Memasuki sesi persiapan, PPK IV, Parihutan Sagala, menekankan pentingnya penyusunan draft perencanaan yang matang agar dapat segera disinkronkan dengan para narasumber.

Untuk Batch 2, Sekolah Lapang akan disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan spesifik di masing-masing desa dengan beberapa tematik utama, antara lain:

1. Perikanan: Meliputi Desa Pangkalan Siata, Desa Kayu Besar, Desa Pekan Bandar Khalifah, Desa Paluh Kurau, dan Desa Sei Tuan.
2. Peternakan: Difokuskan di Desa Paluh Kurau.
3. Ekowisata: Difokuskan di Desa Pasar Rawa.
4. Olahan Terasi: Difokuskan di Desa Pangkalan Siata.

Menutup kegiatan, Dr. Yayan Hendrayana menegaskan komitmennya terhadap perbaikan berkelanjutan. "Pengalaman di Batch 1 ini, termasuk masukan mengenai pendekatan komunikasi, menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Untuk Batch 2 dan 3, kita akan memperbaiki koordinasi dengan narasumber, mematangkan materi serta alat yang digunakan, dan menyelesaikan konsep sylvofishery yang masih perlu penyesuaian. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan ini akan berjalan lebih lancar dan berdampak langsung pada ketahanan ekonomi masyarakat," pungkasnya.

Kegiatan Ekspose Laporan Antara ini ditutup dengan penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) dan diskusi internal persiapan Batch 2 yang melibatkan PPK IV, PIU, PPIU, dan LPM Equator, memastikan bahwa program M4CR terus berjalan efektif, inklusif, dan berpusat pada kebutuhan masyarakat.

Read More

PPIU Sumatera Utara Perkuat Ekonomi Pesisir Sumut, 5 Kelompok Masyarakat Tandatangani Kontrak Hibah Usaha Produktif M4CR

 

MEDAN, 24 September 2026 – Kementerian Kehutanan melalui Proyek M4CR terus berkomitmen dalam pemberdayaan masyarakat pesisir dan rehabilitasi mangrove di Indonesia. Sebagai wujud nyata komitmen tersebut, kegiatan Negosiasi, Penandatanganan Kontrak Swakelola Tipe IV, dan Bimbingan Teknis Pertanggungjawaban Keuangan untuk Kegiatan Hibah Usaha Produktif (Matching Grants) Window 1 Batch 2 resmi dilaksanakan di Hotel Grand Mercure Medan, pada Rabu–Kamis (23–24 September 2026).

Kegiatan strategis ini melibatkan lima kelompok masyarakat calon pelaksana di Provinsi Sumatera Utara, yang bergerak di bidang usaha produktif berbasis pesisir dan mangrove. Kelima kelompok tersebut Adalah Kelompok Tani Hutan (KTH) Paluh Pasir Bersatu, KTH Berkah Mangrove Lestari, KTH Perjuangan, Kelompok Wisata Pantai Mutiara Indah dan KTH Gabe Nauli

Acara dibuka secara langsung oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) IV Proyek M4CR Sumatera Utara, Parihutan Sagala, beserta Manajer PPIU Sumatera Utara, Aditya Wahyu Putra.

Parihutan Sagala dalam sambutannya menegaskan bahwa mekanisme Swakelola Tipe IV dipilih untuk memberikan kepercayaan penuh dan pemberdayaan langsung kepada masyarakat. "Melalui skema ini, masyarakat bukan hanya menjadi objek, melainkan subjek utama dalam pembangunan. Kami berharap hibah usaha produktif ini dapat meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat pesisir sekaligus menjaga kelestarian ekosistem mangrove di Sumatera Utara," ujar Parihutan.

Senada dengan hal tersebut, Manajer PPIU Sumatera Utara, Aditya Wahyu Putra, menambahkan bahwa pendampingan yang ketat menjadi kunci keberhasilan program. "Selama dua hari ini, kita tidak hanya melakukan negosiasi teknis dan penandatanganan kontrak, tetapi juga memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) administrasi dan pertanggungjawaban keuangan. Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dikelola oleh kelompok masyarakat dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel," ungkapnya.

Kolaborasi Pentahelix* untuk Pengawasan Berkelanjutan

Kegiatan ini juga menjadi ajang sinergitas antara Kementerian Kehutanan dengan pemerintah daerah dan setempat. Turut hadir dan dilibatkan dalam kegiatan ini perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sumatera Utara, Kepala KPH Wilayah I Stabat, KPH Wilayah II Pematang Siantar, KPH Wilayah III Kisaran, serta Tim Komite Investasi.

Selain itu, unsur pemerintah desa dan keamanan tingkat tapak juga dilibatkan secara aktif, meliputi Kepala Desa/Lurah, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga Bhabinkamtibmas dari Desa Halaban, Besitang, Pematang Sei Baru, Sentang, dan Kayu Besar. Keterlibatan lintas sektor ini bertujuan untuk memastikan pengawasan, pendampingan, dan keberlanjutan usaha kelompok masyarakat di tingkat tapak.

Agenda Padat: Dari Negosiasi hingga Bimtek

Pada hari pertama (Rabu, 23 September), agenda difokuskan pada Negosiasi Teknis dan Harga Rencana Usaha dari kelima kelompok masyarakat bersama PPK IV. Proses ini memastikan bahwa rencana usaha yang diajukan feasible, berdampak, dan sesuai dengan petunjuk teknis.

Memasuki hari kedua (Kamis, 24 September), acara dilanjutkan dengan Penandatanganan Kontrak Swakelola Tipe IV antara PPK IV dengan Ketua Kelompok Masyarakat, disaksikan oleh seluruh undangan. Sesi ditutup dengan Bimbingan Teknis administrasi yang mencakup penjelasan petunjuk teknis Swakelola Tipe IV, pengawasan pengadaan, spesifikasi bahan, serta timeline pelaporan hasil pekerjaan dan pertanggungjawaban keuangan oleh Narasumber dari BPP Wilayah dan PPBJ Proyek M4CR.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Kementerian Kehutanan melalui Proyek M4CR optimis bahwa kelima kelompok masyarakat di Sumatera Utara akan mampu mengelola hibah usaha produktif secara profesional, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan ekosistem pesisir.

* Pentahelix adalah model pendekatan kolaboratif yang menyatukan lima unsur atau pemangku kepentingan utama untuk mencapai tujuan bersama. Konsep ini sering disingkat sebagai ABCGM. Unsur-Unsur Pentahelix (ABCGM):

• Academic (Akademisi): Berperan sebagai sumber pengetahuan, riset, konseptor, dan pengembang inovasi.
• Business (Bisnis/Swasta): Pelaku usaha yang menyediakan investasi, mengolah sumber daya, dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi.
• Community (Komunitas/Masyarakat): Kelompok masyarakat atau organisasi non-pemerintah yang berperan sebagai penggerak dan penghubung sosial.
• Government (Pemerintah): Bertindak sebagai pengambil kebijakan, regulator, fasilitator, dan koordinator.
• Media: Berperan dalam menyebarluaskan informasi, edukasi publik, dan membentuk opini atau kesadaran massal.

Read More

Dukung Rehabilitasi Mangrove yang Inklusif, Tim PPIU M4CR dan SPEAK Indonesia Selesaikan Riset GEDSI di Desa Pesisir Pangkalan Siata, Langkat

 

PANGKALAN SIATA, LANGKAT – Program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) bawah koordinasi Kementerian Kehutanan yang berkolaborasi dengan SPEAK Indonesia, baru saja menyelesaikan rangkaian Riset Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) di Desa Pangkalan Siata, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Riset yang berlangsung pada 21-23 September 2026 ini menyasar tiga Kelompok Tani Hutan (KTH) binaan, yakni KT Bakau Bangkit, KT Bakau Rindang, dan KT Bakau Bahari, serta melibatkan Sekretaris Desa Pangkalan Siata. Tujuannya adalah untuk menggali dinamika sosial, kesetaraan gender, dan inklusi kelompok rentan di tingkat tapak guna menyusun Strategi Komunikasi Rehabilitasi Mangrove yang responsif dan berbasis bukti.

Dedikasi Menembus Wilayah Pesisir 

Perjalanan tim riset yang terdiri dari Reiza Levy Nasution (Communication Strategy Assistant PPIU) dan Teruna Jaya Tarigan (Stakeholder Engagement SPEAK Indonesia) menuntut dedikasi tinggi. Untuk mencapai Desa Pangkalan Siata, tim harus menempuh perjalanan darat dari Medan menuju Pangkalan Susu, dilanjutkan dengan penyeberangan menggunakan sampan menembus perairan pesisir.

"Kondisi geografis yang menantang tidak menyurutkan semangat kami untuk mendengar langsung suara masyarakat akar rumput. Penyeberangan menggunakan sampan mengingatkan kami bahwa aksesibilitas adalah isu nyata yang harus dijawab oleh strategi komunikasi program ke depannya," ujar Reiza Levy Nasution di sela-sela kegiatan.

Temuan Strategis: Akses Terbuka, namun Kontrol dan Suara Perlu Diperkuat 

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan 7 narasumber (laki-laki, perempuan, dan satu orang tokoh lansia), riset ini menemukan beberapa poin krusial terkait kerangka Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM):

1. Akses dan Manfaat Ekonomi yang Merata: Seluruh narasumber sepakat bahwa akses informasi, pelatihan (Sekolah Lapang), dan sumber daya berjalan setara. Dari sisi ekonomi, program M4CR terbukti meningkatkan pendapatan melalui upah rehabilitasi dan melimpahnya hasil tangkapan kepiting dan udang di area mangrove yang mulai tumbuh.
2. Partisipasi Aktif dengan Catatan Budaya: Perempuan dan lansia sangat terlibat dalam pelaksanaan teknis (seperti penyemaian dan pengikatan ajir). Namun, dalam forum musyawarah perencanaan, perempuan dan lansia cenderung pasif dan lebih banyak mengikuti keputusan yang didominasi oleh laki-laki.
3. Mekanisme Pengaduan (FGRM) Berbasis Kearifan Lokal: Temuan mengejutkan menunjukkan bahwa 100% narasumber belum mengetahui saluran pengaduan formal M4CR. Masyarakat lebih memilih menyelesaikan segala bentuk keluhan, perselisihan, hingga isu sensitif melalui musyawarah internal kelompok dan tokoh desa, serta enggan jika isu tersebut dikonsumsi oleh publik.
4. Regenerasi dan Rekomendasi Program: Meskipun transfer pengetahuan ekosistem mangrove sudah berjalan ke masyarakat luas, regenerasi kader muda di dalam kelompok belum terbentuk karena seluruh anggota masih dianggap produktif.

Suara Perempuan: Butuh Pemberdayaan Ekonomi Spesifik 

Salah satu highlight terpenting dari riset ini adalah aspirasi langsung dari para perempuan di Pangkalan Siata. Mereka merekomendasikan agar ke depannya M4CR tidak hanya fokus pada rehabilitasi fisik, tetapi juga menyediakan program khusus pemberdayaan ekonomi perempuan, seperti Sekolah Lapang Livelihood (penganyaman tikar, pembuatan sirup pedada, dan olahan makanan).

"Keterlibatan perempuan di Pangkalan Siata sudah sangat baik secara teknis. Namun, temuan ini menjadi 'lampu hijau' bagi kami untuk merancang strategi komunikasi dan program pendampingan yang tidak hanya inklusif secara sosial, tetapi juga memberdayakan secara ekonomi melalui usaha pesisir yang ramah perempuan," pungkas Teruna Jaya Tarigan, Stakeholder Engagement SPEAK Indonesia sub Sumatera Utara.

Hasil dari riset di Langkat ini, bersama dengan data dari tiga provinsi lainnya (Riau, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara), akan diolah menjadi rekomendasi kebijakan dan Strategi Komunikasi Nasional M4CR yang lebih inklusif, memastikan tidak ada satu pun kelompok yang tertinggal dalam upaya memperkuat ketahanan pesisir Indonesia.

Read More

Kolaborasi Strategis PPIU M4CR Sumut dan 10 Media Massa: Dokumentasikan Praktik Baik Pemulihan 28 Hektare Mangrove dan Pemberdayaan Ekonomi Pesisir di Deli Serdang

 

DELI SERDANG, 17 September 2026 – Divisi Komunikasi Provincial Project Implementation Unit (PPIU) Program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) Provinsi Sumatera Utara dan SPEAK Indonesia menggelar kegiatan Media Visiting dan Produksi Materi Komunikasi di Desa Sei Tuan dan Desa Denai Kuala, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis (17/9) ini menghadirkan 10 media partner terkemuka, terdiri dari Harian Analisa, Waspada, SIB, RRI Medan, Kompas.com, Detik.com, Tribunnews.com, Radio Voks Ndeso, Eksisnews.com, dan Sentralberita.com.

Kegiatan ini dibuka dengan sambutan perwakilan Manajer PPIU M4CR Sumatera Utara, Aditya Wahyu Putra, yang disampaikan oleh Reiza Levy Nasution selaku Communication Strategy Assistant PPIU Sumatera Utara. Dalam arahannya, Reiza menekankan tiga pilar utama program M4CR: rehabilitasi ekosistem, peningkatan potensi ekonomi masyarakat pesisir, dan pembangunan keberlanjutan agar masyarakat memiliki rasa kepemilikan (sense of belonging) terhadap kawasan mangrove pasca-program.

"Kehadiran rekan-rekan media hari ini sangat strategis. Kami tidak hanya ingin menunjukkan angka penanaman, tetapi juga narasi manusiawi tentang bagaimana masyarakat pesisir berjuang memulihkan alam mereka. Dari identifikasi lahan, penanaman, hingga pemeliharaan, semua dilakukan dengan standar akuntabilitas tinggi. Media adalah mitra kami untuk memastikan cerita sukses ini menjadi inspirasi dan mendorong partisipasi publik yang lebih luas," ujar Reiza Levy Nasution.

Kisah Sukses KTH Nelayan Mandiri: Dari Lahan Sawit Menjadi "Supermarket" Alami

Fokus utama kunjungan adalah Kelompok Tani Hutan (KTH) Nelayan Mandiri di Desa Sei Tuan. Sejak 2017, kelompok yang dipimpin oleh Sukamto ini konsisten memulihkan kawasan pesisir yang sebelumnya terdegradasi akibat alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit dan tambak.

Berdasarkan data lapangan, pada tahun 2024, KTH Nelayan Mandiri berhasil merehabilitasi seluas 28 hektare dengan menanam 101.640 bibit mangrove jenis Rhizophora sp. menggunakan pola tanam intensif (3.300 bibit/hektare). Program ini dilanjutkan dengan tahap Pemeliharaan Jangka Pertama (P1) pada 2025-2026, termasuk penyulaman hingga 20%.

"Kami sudah menanam lebih dari 100 ribu bibit. Hutan mangrove ini adalah 'supermarket' gratis yang diberikan Allah kepada kita. Kalau mangrovenya tumbuh, biota laut akan datang, dan nelayan bisa hidup dari situ," ungkap Sukamto, Ketua KTH Nelayan Mandiri, dalam sesi sharing dengan para wartawan.

Sebagai bentuk dukungan ekonomi berkelanjutan, M4CR PPIU Sumut juga akan memfasilitasi matching grant untuk usaha pembesaran kepiting (crab fattening), yang secara langsung meningkatkan pendapatan harian anggota kelompok.

Tantangan dan Komitmen di Desa Denai Kuala

Rangkaian kegiatan juga mencakup kunjungan ke kawasan Ekowisata Mangrove Desa Denai Kuala, yang dikelola oleh Kelompok Ekowisata Mangrove (KEM) Putra Denai. Kelompok ini telah menanam dan memelihara 52.800 bibit mangrove di atas lahan 16 hektare sejak 2024.

Dalam diskusi lapangan, terungkap bahwa perjuangan di lapangan tidak tanpa hambatan. Ketua KEM Putra Denai, Eliyas, menyebutkan tantangan seperti serangan kepiting kecil terhadap bibit muda, dampak historis penggalian pasir, hingga keterbatasan akses air bersih. Namun, komitmen kelompok untuk menjaga habitat kepiting dan kepah, serta mendorong wisata berbasis edukasi, menunjukkan ketahanan komunitas yang luar biasa.

Aksi Nyata dan Produksi Konten

Selain sesi talkshow dan diskusi mendalam, para jurnalis diajak turun langsung ke lapangan untuk melakukan tur kawasan, pengambilan gambar (B-roll), dan aksi penanaman mangrove secara simbolis bersama anggota KTH. Kegiatan ini juga menghasilkan materi komunikasi berupa video testimoni dan foto dokumentasi ber-geo-tagging yang akan menjadi aset resmi kampanye publik PPIU M4CR Sumatera Utara.

Kepala Desa Sei Tuan, Parningotan Marbun, mengapresiasi kehadiran program M4CR dan media massa. "Sejak 2024, kehadiran M4CR sangat membantu. Kami berharap narasi positif ini terus bergulir agar pemerintah daerah dan pusat semakin peduli pada pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir yang sejalan dengan kelestarian lingkungan," tambahnya.

Melalui kolaborasi ini, PPIU M4CR Sumatera Utara menegaskan komitmennya untuk menjadikan rehabilitasi mangrove bukan sekadar proyek fisik, melainkan gerakan kolektif yang berdampak nyata pada ketahanan iklim dan kesejahteraan masyarakat pesisir Sumatera Utara.

Read More

Perkuat Ketahanan Pesisir Sumut, Program M4CR Resmi Gandeng 3 Kelompok Masyarakat Kelola 46 Hektar Mangrove Melalui Skema Swakelola

 

LANGKAT, 19 September 2026 – Sebagai wujud komitmen nyata dalam mitigasi perubahan iklim dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Wampu Sei Ular menggelar kegiatan Bimbingan Teknis, Negosiasi, dan Penandatanganan Kontrak Swakelola Pemeliharaan Jangka Pertama (P1) Program Mangrove for Coastal Resilience (M4CR) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026.

Kegiatan yang berlangsung pada Kamis (17/9) di Warisan Cafe dan Resto Stabat, Kabupaten Langkat, ini dibuka secara resmi oleh Kepala BPDAS Wampu Sei Ular, Sigit Budi Nugroho, S.Si., M.Sc., serta dihadiri oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) IV Sumatera Utara, Parihutan Sagala, dan Manajer PPIU Sumut, Aditya Wahyu Putra.

Program M4CR tahun ini menggaet tiga Kelompok Masyarakat (Pokmas) selaku pelaksana swakelola Tipe IV untuk mengelola total luas lahan seluas 46 hektar. Ketiga kelompok tersebut adalah:

1. KTH Paluh Pasir Bersatu (Desa Halaban, Kab. Langkat) – Luas 10 Ha
2. KTH Harapan Baru (Desa Pulau Sembilan, Kab. Langkat) – Luas 11 Ha
3. KTH UT Bantul Mangrove (Desa Paluh Kurau, Kab. Deli Serdang) – Luas 25 Ha (18 Ha Mangrove & 7 Ha Silvofishery)

Apresiasi terhadap Komitmen dan Swadaya Masyarakat

Dalam sambutannya, Kepala BPDAS Wampu Sei Ular, Sigit Budi Nugroho, memberikan apresiasi khusus atas dedikasi ketiga kelompok masyarakat tersebut.

"Ketiga kelompok ini merupakan pelaksana penanaman awal (P0) pada tahun 2024. Meskipun pada evaluasi pertama belum mencapai target, mereka tidak menyerah. Mereka melakukan pemeliharaan secara swadaya, dan hasil evaluasi ulang membuktikan bahwa komitmen mereka sangat baik. Hari ini, negara hadir melalui kontrak Pemeliharaan Jangka Pertama (P1) tahun 2026 untuk mendukung kerja keras mereka," ujar Sigit.

Sigit menambahkan, keberhasilan rehabilitasi mangrove tidak hanya bergantung pada penanaman awal, melainkan pada perawatan berkelanjutan. "Mayoritas kegagalan proyek rehabilitasi diawali dari lengahnya pengawasan. Oleh karena itu, melalui bimtek hari ini, kita pastikan standar operasional, pengawasan, dan akuntabilitas keuangan berjalan beriringan."

Penerapan Teknologi dan Akuntabilitas Tingkat Tinggi

Menanggapi hal tersebut, PPK IV Sumatera Utara, Parihutan Sagala, menekankan bahwa penandatanganan kontrak ini dibarengi dengan pembekalan teknis dan administrasi yang ketat.

"Kami tidak hanya menyerahkan anggaran, tetapi juga membekali kelompok masyarakat dengan standar pelaporan modern. Mulai dari pembukuan kas kelompok, ketentuan perpajakan, hingga penggunaan teknologi Geo-tagging dan GPS Tracking menggunakan aplikasi seperti Faena Offline dan Avenza Maps. Setiap bibit yang ditanam atau disulam harus terdokumentasi secara real-time dengan koordinat dan timestamp yang jelas untuk menjamin akuntabilitas publik," jelas Parihutan.

Senada dengan hal itu, Manajer PPIU Sumut, Aditya Wahyu Putra, memaparkan bahwa pada tahap P1 ini, kelompok masyarakat akan melakukan pengkayaan (replanting) dengan target 1.000 batang per hektar untuk mangrove, dan 800 batang per hektar untuk area silvofishery (manggufishery). Standar penyulaman juga ditetapkan secara ketat, dengan batas maksimal 20% dari total bibit yang mati, dan wajib disertai dokumentasi digital sebelum dicabut.

Dampak Ekonomi dan Ekologi Jangka Panjang

Program M4CR yang berlandaskan pada Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 568 Tahun 2025 ini tidak hanya berfokus pada aspek ekologis seperti pencegahan abrasi dan penyerapan karbon, tetapi juga dampak ekonomi. Skema Silvofishery yang diterapkan di Deli Serdang misalnya, dirancang untuk menyeimbangkan ekosistem mangrove dengan produktivitas perikanan masyarakat lokal.

Setelah penandatanganan kontrak, ketiga kelompok masyarakat akan segera memulai tahap penyiangan, penyulaman, dan pengawasan berbasis grid peta, dengan target utama mencapai persentase tumbuh minimal 55% agar dapat melanjutkan ke tahap Pemeliharaan Jangka Kedua (P2) pada tahun berikutnya.

BPDAS Wampu Sei Ular beserta tim fasilitator teknis dan pendamping keuangan akan terus melakukan monitoring dan evaluasi berkala guna memastikan 46 hektar mangrove di Sumatera Utara ini tumbuh subur dan menjadi benteng ketahanan pesisir yang berkelanjutan.

Read More

Divisi Komunikasi PPIU Sumatera Utara Bongkar Realita Lapangan di Forum Nasional Co-Creation Strategi Komunikasi M4CR

 

JAKARTA, 8 September 2026 — Di tengah megahnya target rehabilitasi mangrove nasional yang didanai Bank Dunia, sebuah pengakuan jujur dari ujung Sumatera Utara mengguncang ruang diskusi di Hotel Santika Premiere Slipi, Jakarta. Reiza Levy Nasution, S.Sos, CLCP, satu-satunya Communication Strategy Assistant (CSA) di PPIU Sumatera Utara dan Proyek M4CR, membongkar realita pahit yang selama ini tersembunyi di balik layar program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR): ia dan satu rekannya adalah seluruh divisi komunikasi yang harus mempublikasikan gerak langkah empat divisi teknis di lapangan: tanpa kamera, tanpa komputer kantor, tanpa anggaran pelatihan, dan tanpa surat tugas yang mudah didapat.

Pengakuan ini mengemuka pada hari kedua kegiatan Co-Creation Strategi Komunikasi Program M4CR: Diseminasi Hasil Scoping Riset dan Penyusunan Strategi Komunikasi, yang diselenggarakan secara hybrid oleh SPEAK Indonesia pada Senin–Selasa, 7–8 September 2026, dengan dukungan World Bank dan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Forum yang dihadiri sekitar 50 peserta luring dari tingkat nasional serta puluhan peserta daring dari empat provinsi program (Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara) ini sejatinya dirancang untuk memvalidasi hasil scoping riset dan merumuskan pesan kunci strategi komunikasi secara partisipatif. Namun, momen paling berkesan justru lahir dari sesi curah pendapat yang dibuka oleh fasilitator SPEAK Indonesia, Desi, yang secara khusus meminta Reiza menyampaikan kondisi nyata di tingkat tapak dan tentunya mewakili Divisi Komunikasi di 4 provinsi proyek M4CR.

"Kami Disuruh Menggarap Sawah, Tapi Tidak Punya Cangkul"

Dengan bahasa yang lugas dan penuh emosi yang tertahan, Reiza menggambarkan empat lapis hambatan yang saling membelit dan menciptakan siklus yang nyaris mustahil diputus:

Pertama, kekurangan SDM yang ekstrem. Divisi Komunikasi PPIU Sumatera Utara hanya terdiri dari dua orang: Reiza sebagai CSA dan satu orang Content Writer. Di 3 Provinsi lainnya, hanya Content Writer. Sementara itu, tugas publikasi menumpuk dari seluruh divisi yang bergerak simultan, mulai dari monitoring dan evaluasi (monev), identifikasi lahan, penyusunan SPKS, penandatanganan BAST, Sekolah Lapang hingga berbagai pertemuan dengan pemangku kepentingan. "Ini banyak yang tidak dapat ter-coverage dengan maksimal karena kekurangannya SDM divisi komunikasi tadi," ujar Reiza. Nah, Reiza juga sudah mengajukan ke manajer PPIU untuk membentuk Comunications Support Team yang diambil dari rekan-rekan kerja disetiap divisi untuk dapat membantu kegiatan di Divisinya, sehingga Divisi Komunikasi menjadi tim yang memfilter dari berbagai divisi dan mempublikasikannya.

Kedua, ketiadaan pelatihan profesional. Reiza menceritakan bagaimana ia nekat menyelenggarakan pelatihan bertajuk Strakomline tanpa anggaran sepeser pun, hanya bermodalkan jaringan pertemanan pribadi untuk mengundang praktisi dan akademisi sebagai Narasumber. Strakomline memberikan pelatihan secara daring seperti: Cara Berkomunikasi yang baik dan mempengaruhi Orang lain, Cara Menulis Berita yang Baik, Dasar-dasar Photography, Dasar-dasar Public Speaking, Digital Marketing dan Safeguarding. "Butuhnya pelatihan yang memadai dengan pengajar yang profesional untuk dapat memaksimalkan hasil," tambahnya.

Ketiga, minimnya peralatan penunjang yang memaksa tim bekerja dengan perangkat pribadi. Tidak ada kamera, tidak ada komputer dengan spesifikasi memadai di kantor PPIU Sumut. Laptop dan ponsel berkualitas tinggi yang digunakan untuk pengambilan foto dan video adalah milik pribadi yang dibeli sendiri. Bahkan untuk mencetak satu unit banner saja, Reiza harus "mengemis-ngemis" meminta bantuan ke SPEAK Indonesia. Karena situs web resmi M4CR hingga kini belum terbangun, ia berinisiatif membuat blog gratisan agar berita kegiatan M4CR PPIU Sumatera Utara tetap bisa dibaca masyarakat luas. "Disuruh bekerja menggarap sawah, tapi kita nggak punya cangkul, nggak punya babat. Bagaimana kita harus memaksimalkannya?" ungkap Reiza dengan metafora yang langsung membekukan ruangan.

Keempat, keterbatasan anggaran yang melumpuhkan mobilitas. Perjalanan dinas yang sangat minim memaksa tim komunikasi untuk "mengemis-ngemis" ke divisi lain hanya agar diikutsertakan dan mendapatkan Surat Tugas (ST) ke tingkat tapak. Tanpa kehadiran di lapangan, mustahil menghasilkan liputan yang autentik dan bermakna. Untuk publikasi dibeberapa media news online lokal, sekali lagi Reiza harus mempertaruhkan pertemanannya untuk dapat dimuat berita tentang proyek M4CR di beberapa Media Online lokal dan Nasional, juga talkshow yang dilakukan di beberapa Radio Publik dan Swasta di Medan.

Komunikasi sebagai Support System, Bukan "Tumbal"

Pernyataan Reiza memperkuat narasi dari Fajar Aryanto, Communication Outreach Specialist dari PMO M4CR, yang menegaskan bahwa divisi komunikasi sejatinya adalah support system — tulang punggung yang dibangun untuk menunjang seluruh divisi lain dalam proyek M4CR. "Harusnya tim komunikasi ini dilibatkan dari awal, sehingga begitu terjadi kendala di lapangan, tim divisi komunikasi tidak menjadi tumbal yang berada di depan dari kendala tersebut," tegas Fajar.

Kalimat "tumbal" ini bukan hiperbola. Dalam praktik sehari-hari, tim komunikasi kerap baru dipanggil ketika masalah sudah terjadi — ketika publikasi tertunda, ketika pemberitaan negatif muncul, atau ketika pemangku kepentingan mempertanyakan mengapa kegiatan tidak terdokumentasi. Padahal, Sumatera Utara tercatat sebagai provinsi dengan jumlah aduan terbanyak dalam program M4CR, menjadikannya medan komunikasi yang paling menantang di antara empat provinsi program.

Titik Balik: Manajer PPIU Sumut Ambil Keputusan Tegas

Kabar baik dari forum ini adalah bahwa suara Reiza tidak jatuh ke ruang hampa. Aditya Wahyu Putra, Manajer PPIU Sumatera Utara, yang turut menyimak paparan tersebut, mengakui bahwa berbagai kendala struktural yang dihadapi divisi komunikasi telah menjadi perhatiannya dalam kurun waktu terakhir. Kendala proyek M4CR yang terjadi di Sumatera Utara merupakan laporan aduan paling tertinggi dari Divisi Feedback and Grievance Redress Mechanism (FGRM) PIU. Dan harus melibatkan Divisi Komunikasi untuk bekerja keras mengawal permasalahan yang terjadi. Sebagai respons konkret, Aditya telah mengeluarkan keputusan tegas: setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Divisi Rehabilitasi, Divisi Matching Grants (MG), maupun Divisi Livelihood & Bisnis wajib melibatkan Divisi Komunikasi sejak tahap perencanaan.

Kebijakan ini diharapkan memutus siklus "tumbal" yang selama ini dialami tim komunikasi dan memastikan bahwa setiap kegiatan lapangan terdokumentasi, terpublikasi, dan tersampaikan kepada masyarakat luas secara tepat waktu.

Konteks Sumatera Utara: Bukan Lagi Soal Menanam, Tapi Merawat dan Menjaga

Forum Co-Creation ini juga memaparkan hasil scoping riset SPEAK Indonesia yang mengungkap bahwa tantangan utama rehabilitasi mangrove di Sumatera Utara bukan lagi penanaman, melainkan pemeliharaan, monitoring, dan regenerasi penjaga mangrove lintas generasi. Dari total ±57.000 hektare potensi mangrove di Sumut, sekitar ±10.000 hektare terdegradasi akibat alih fungsi tambak dan sawit, dengan ±7.000 hektare dalam kondisi kritis menurut versi akademisi.

Persepsi masyarakat di lokasi dampingan memang sudah membaik — hasil tangkapan ikan meningkat, ekosistem mulai pulih — namun keberhasilan ini belum bisa digeneralisasi ke skala regional. Ancaman pencurian kayu arang yang dinormalisasi sebagai "kenakalan lokal," ketergantungan pada satu figur kunci sebagai sumber informasi, serta belum jelasnya exit strategy pasca-program menjadi pekerjaan rumah yang mendesak.

Merespons temuan tersebut, strategi komunikasi M4CR untuk Sumatera Utara ke depan akan bertumpu pada pendekatan yang sangat humanis dan berbasis kearifan lokal, antara lain:

• Memanfaatkan perwiritan mingguan dan jaringan tokoh agama sebagai saluran pesan utama yang sudah hidup, lintas gender, dan berfrekuensi tinggi;
• Mengkaderkan 5–10 tokoh komunikasi per desa (tokoh agama, pemuda, ibu-ibu, guru) agar penyebaran pesan tidak lagi bergantung pada satu orang;
• Membangun kanal informasi resmi berupa akun media sosial terkelola, grup WhatsApp desa, serta papan informasi di balai desa dan dermaga;
• Menyisipkan pesan mangrove ke forum warga yang sudah ada — pengajian, PKK, posyandu, musyawarah desa — alih-alih membuat forum baru;
• Mendorong konten bergaya Gen Z dan kolaborasi dengan kampus (BRIN, USU) untuk menarik minat generasi muda.

Pesan inti yang disepakati bersama untuk Sumatera Utara sarat akan nilai kemanusiaan dan keberlanjutan:

"Mangrove adalah warisan bersama yang harus kita jaga dan manfaatkan secara berkelanjutan untuk hari ini dan generasi yang akan datang."

Tentang Kegiatan Co-Creation

Kegiatan Co-Creation Strategi Komunikasi M4CR ini merupakan bagian dari proses penyusunan strategi komunikasi yang partisipatif, kontekstual, dan berbasis bukti (evidence-based). Dipandu oleh Direktur SPEAK Indonesia Wiwit Herris Mandari, S.Pd, M.Si serta tim fasilitator Noviana Eva dan Deasy Sekar, forum ini menghadirkan narasumber talkshow Giri Suryanta, S.Si, M.Sc, Teguh Priyo Adi Sulistyo, serta perwakilan Task Team World Bank. Kegiatan ini bertujuan menghasilkan draf strategi komunikasi M4CR yang komprehensif, termasuk rumusan pesan kunci yang telah disepakati bersama para pemangku kepentingan dari tingkat nasional hingga tapak.

Read More

Menjaga "Supermarket" Terbesar dari Tuhan: Investasi Hijau untuk Warisan Anak Cucu

Pernahkah Anda membayangkan sebuah supermarket raksasa yang rak-raknya tidak pernah kosong? 

Sebuah tempat di mana "produk" di dalamnya terus bertambah dan berkembang biak setiap hari, tanpa perlu kita bayar sepeser pun untuk membangun gedung atau mengisi stoknya.

Tempat itu ada di depan mata kita, membentang di garis-garis pantai Indonesia. Kita menyebutnya Hutan Mangrove.

Sebagai seorang profesional yang kerap mengamati isu keberlanjutan (sustainability), saya sering menggunakan analogi ini untuk menjelaskan betapa berharganya ekosistem mangrove. Tuhan Yang Maha Esa, dalam kasih karunia-Nya, telah menyediakan hutan mangrove sebagai "supermarket" terbesar dan terlengkap bagi kehidupan pesisir dan biota laut. Dan yang paling menakjubkan? Semua ini diberikan secara gratis.

Rak-Rak Supermarket Buatan Tuhan

Jika Anda berjalan menyusuri hutan mangrove, lihatlah ke bawah, pada labirin akar-akarnya yang kokoh. Di sanalah letak "rak-rak" supermarket tersebut. Akar-akar bakau adalah tempat berlindung, mencari makan, dan membesarkan anak bagi ribuan biota laut.

Ikan, udang, kepiting, hingga berbagai jenis moluska menjadikan mangrove sebagai "rumah sakit" dan "tempat penitipan anak" alami. Tanpa mangrove, banyak biota laut yang tidak akan memiliki tempat untuk bertelur dan membesarkan anakan mereka. Akibatnya? "Stok" ikan di laut lepas akan habis, dan supermarket ini akan bangkrut.

Lebih dari Sekadar Sumber Pangan

Manfaat yang kita ambil dari "supermarket" ini luar biasa besar, tidak hanya bagi alam, tetapi juga bagi ekonomi dan keselamatan kita.

1. Sumber Kehidupan Nelayan: Hasil tangkapan nelayan yang melimpah sangat bergantung pada kesehatan mangrove. Merusak mangrove sama saja dengan memutus rantai makanan dan mata pencaharian masyarakat pesisir.
2. Benteng Pertahanan Alami: Mangrove adalah tembok raksasa yang melindungi daratan dari abrasi, angin kencang, hingga tsunami.
3. Penyerap Karbon Terbaik: Hutan mangrove mampu menyimpan karbon hingga 4-5 kali lebih besar dibandingkan hutan tropis daratan. Ini adalah kontribusi gratis dari Tuhan untuk membantu mendinginkan bumi kita.

Jangan Membakar Gudang Logistik Kita Sendiri

Dalam dunia bisnis dan manajemen, tidak ada perusahaan yang sehat jika mereka membakar gudang logistik mereka sendiri. Namun, sayangnya, itulah yang sering kali kita lakukan terhadap alam. Alih fungsi hutan mangrove menjadi tambak ilegal, area pertambangan, atau properti pesisir ibarat membakar "supermarket" raksasa ini demi keuntungan sesaat.

Ketika mangrove hilang, biota laut menghilang, nelayan kehilangan pekerjaan, dan pantai kita kehilangan perisainya. Biaya yang harus kita keluarkan untuk memulihkan kerusakan ini akan jauh lebih mahal daripada nilai ekonomi singkat yang kita dapatkan dari merusaknya.

Warisan Terbaik untuk Anak Cucu 

Sebagai manusia, kita hanyalah pengelola sementara dari bumi ini. Pertanyaan besarnya adalah: Supermarket seperti apa yang akan kita wariskan kepada anak dan cucu kita? Apakah rak-rak yang penuh dengan kehidupan, atau pesisir yang gersang dan mati?

Menjaga hutan mangrove bukan sekadar tugas pemerintah atau aktivis lingkungan. Ini adalah tanggung jawab kolektif kita semua. Baik sebagai korporasi yang menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR), masyarakat pesisir, hingga individu yang peduli pada masa depan.

Mari kita mulai berkolaborasi. Menanam satu bibit mangrove hari ini adalah investasi jangka panjang yang tidak akan pernah gagal. Mari kita jaga "supermarket" terbesar dari Tuhan ini, agar anak cucu kita kelak masih bisa menikmati kekayaan laut, merasakan aman dari bencana pesisir, dan menghirup udara yang bersih.

Karena menjaga alam, pada akhirnya, adalah menjaga kemanusiaan kita sendiri.

Read More

Hari Ketiga TOT Sekolah Lapang Livelihood M4CR: Fasilitator Dorong Kelompok Tani Mandiri dan Terkoneksi Langsung dengan Pasar

MEDAN, 4 September 2026 – Pelaksanaan Training of Trainers (ToT) Sekolah Lapang Livelihood Project M4CR Provinsi Sumatera Utara (LOT-1) resmi ditutup pada hari Rabu (3/9) di Le Polonia Hotel & Convention, Medan. Memasuki hari ketiga, fokus pelatihan diarahkan pada penguatan kelembagaan kelompok serta penyusunan rencana tindak lanjut yang nyata di lapangan.

Kegiatan yang diinisiasi oleh LPM Equator bekerja sama dengan Provincial Project Implementation Unit (PPIU) M4CR Sumut ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pihak PIU, PPIU, dinas terkait, hingga mitra NGO.

Pada sesi pagi hari ketiga, Chandra FD Silalahi, selaku DMPM Asisten PPIU Sumut, menyampaikan materi krusial mengenai transformasi pendampingan kelompok. Chandra menekankan adanya pergeseran paradigma yang harus dilakukan oleh para fasilitator.

"Selama ini kita mengenal pola lama, di mana kelompok selalu bergantung kepada fasilitator untuk mendapatkan bantuan. Ke depan, pola yang kita harapkan adalah kelompok mampu mandiri dan terhubung langsung dengan Pasar dan Desa. Fasilitator harus berperan sebagai katalisator yang mendorong kemandirian, bukan sekadar pembagi bantuan," jelas Chandra di hadapan peserta.

Untuk memastikan pemahaman tersebut, peserta diajak untuk mempraktikkan langsung Penguatan Kelembagaan Kelompok melalui bedah studi kasus dan presentasi kelompok yang interaktif.

Menjembatani Teori dan Aksi Nyata

Tidak hanya berfokus pada teori, hari ketiga juga diisi dengan penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang dipandu oleh Team Leader Tim NGO Equator, Dr. Yayan Hendrayana, S.Hut., M.Si.

Menurut Dr. Yayan, RTL adalah kunci dari keberhasilan program Sekolah Lapang. "RTL menjadi jembatan vital antara proses belajar yang telah dilalui—mulai dari observasi, analisis, hingga refleksi—dengan tindakan nyata yang nantinya akan dijalankan secara mandiri oleh kelompok di lapangan," ujar Dr. Yayan.

Selain penyusunan RTL, hari ketiga juga diisi dengan materi Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (Monev) oleh Tim Equator untuk memastikan setiap kegiatan di lapangan dapat dipertanggungjawabkan dan terukur dampaknya. Acara kemudian ditutup dengan post-test, evaluasi penyelenggaraan, dan refleksi bersama.

Komitmen untuk Sumatera Utara yang Lestari dan Sejahtera

Kegiatan ToT yang berlangsung selama tiga hari (31 Agustus - 3 September 2026) ini merupakan langkah strategis untuk menyamakan visi para fasilitator. Sebelumnya, peserta juga telah dibekali dengan materi seputar rehabilitasi ekosistem mangrove, kesetaraan gender dan inklusi sosial (GESI), pengembangan usaha ekonomi produktif, hingga metode pembelajaran orang dewasa (Adult Learning).

Yayan juga menambahkan bahwa keberhasilan program M4CR di Sumatera Utara sangat bergantung pada kualitas para fasilitator di lapangan. "Melalui ToT ini, kami berharap para fasilitator tidak hanya membawa pulang ilmu, tetapi juga komitmen untuk mengawal masyarakat, khususnya kelompok peduli mangrove, agar mampu meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan," pungkasnya.

Read More

Kementerian Kehutanan Perkuat Tata Kelola Program Strategis M4CR: Tegakkan Integritas, Nol Toleransi terhadap Korupsi dan Benturan Kepentingan

 

JAKARTA, 2 September 2026 – Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (Ditjen PDASRH) Kementerian Kehutanan RI menggelar kegiatan Sosialisasi Pencegahan Korupsi, Pungutan Liar, Gratifikasi, dan Benturan Kepentingan di Lingkungan Program Mangrove for Coastal Resilience (M4CR). Kegiatan yang berlangsung secara hibrida di Ruang Rapat PDASRH, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, ini menegaskan komitmen kuat Kementerian Kehutanan dalam mewujudkan tata kelola program strategis yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Direktorat Jenderal PDASRH selaku Executive Director M4CR, Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan, serta seluruh jajaran Project Implementation Unit (PIU), Provincial PIU (PPIU), dan tim ahli dari berbagai wilayah lokasi proyek (Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara).

Sekretaris Ditjen PDASRH dalam sambutannya menekankan bahwa program M4CR merupakan aset strategis nasional dalam upaya rehabilitasi mangrove dan ketahanan pesisir yang berstandar internasional. Oleh karena itu, integritas menjadi fondasi utama yang tidak dapat ditawar.

"Sejalan dengan arahan Presiden dan target RPJMN 2025-2029 untuk memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, kami memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dikelola dalam program M4CR dapat dipertanggungjawabkan. Membangun zona integritas di lingkungan M4CR bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan tanggung jawab moral kita terhadap publik dan lingkungan," ujarnya.

Benturan Kepentingan sebagai Embrio Korupsi

Fokus utama sosialisasi kali ini adalah penerapan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan dan Penanganan Konflik Kepentingan. Mengacu pada data Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), 64,4% kasus fraud di Indonesia berawal dari konflik kepentingan yang tidak dikelola.

"Terpapar pada situasi konflik kepentingan bukanlah sebuah pelanggaran, namun membiarkannya tanpa deklarasi dan pengendalian adalah embrio dari tindak pidana korupsi," tegas Sekretaris Inspektorat Jenderal selaku narasumber utama. Melalui Permenhut 13/2025, seluruh ASN dan pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan diwajibkan untuk mencatat Register Kepentingan Pribadi dan melakukan deklarasi benturan kepentingan. Aturan ini juga mengatur masa tunggu (cooling-off period) selama 2 tahun pasca-jabatan untuk mencegah penyalahgunaan pengaruh.

Waspada Gratifikasi dan Red Flag Fraud

Dalam sesi pencegahan gratifikasi, Inspektorat Investigasi mengingatkan fenomena under-reporting. "Nol pelaporan tidak selalu berarti nol gratifikasi. Gratifikasi terkait jabatan adalah pintu awal suap yang merusak objektivitas pelayan publik. Seluruh personel M4CR, mulai dari tingkat pusat hingga pendamping desa, wajib menolak dan melaporkan setiap pemberian yang tidak wajar dalam waktu 30 hari," tambahnya.

Selain itu, sosialisasi juga memetakan area rawan fraud (red flag) di lingkungan PDASRH, khususnya dalam Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), pengelolaan APBN, perizinan, hingga fasilitasi pemberdayaan masyarakat. Modus seperti mark-up, kolusi tender, hingga dokumen fiktif akan diantisipasi melalui penguatan mekanisme investigasi dan inisiasi Continuous Audit serta Fraud Procurement Prevention.

Saluran Pengaduan yang Aman dan Rahasia

Sebagai bentuk dukungan terhadap ASTACITA dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Kehutanan mengoptimalkan saluran Whistleblowing System (WBS) melalui JAPRI (Web: japri.itjen.kehutanan.go.id) dan email lapor.itjen@kehutanan.go.id. Masyarakat dan internal pekerja dapat melaporkan dugaan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), maupun pelanggaran administrasi secara anonim dan dijamin kerahasiaannya.

Kementerian Kehutanan berharap sosialisasi ini tidak hanya meningkatkan literasi dan kesadaran antifraud, tetapi juga mengubah mindset seluruh personel M4CR untuk menjadikan integritas sebagai budaya kerja sehari-hari, demi keberhasilan program rehabilitasi mangrove dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Read More

TOT Sekolah Lapang Livelihood M4CR PPIU Sumatera Utara Hari Kedua Sinergikan Ekonomi dan konservasi Mangrove

 

MEDAN, 1 September 2026 – Pelaksanaan Training of Trainers (TOT) Sekolah Lapang Livelihood Project M4CR Provinsi Sumatera Utara (LOT-1) memasuki hari kedua pada Selasa (1/9/2026). Bertempat di Le Polonia Hotel & Convention, Medan, kegiatan ini memfokuskan pada penguatan kapasitas para fasilitator dan trainer dalam memetakan potensi ekonomi lokal, merancang strategi bisnis, serta mengintegrasikan perlindungan ekosistem mangrove ke dalam pemberdayaan masyarakat pesisir.

Kegiatan yang dikoordinir oleh LPM Equator dan PPIU M4CR Sumatera Utara ini diikuti oleh puluhan peserta yang terdiri dari tim PIU/PPIU, fasilitator livelihood, hingga perwakilan instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sumut serta PT Mowiee Indonesia Utama.

Pada sesi pagi, Basic Business Training Supervisor PPIU M4CR Sumut, Riri W. Siregar, memandu materi Metodologi Penilaian Potensi Ekonomi Lokal (PRA-Livelihood Assessment). Riri mengajak para peserta untuk membedah permasalahan riil di lapangan, khususnya pada dua kelompok komoditas unggulan, yaitu usaha pembesaran kepiting dan terasi.

"Melalui metode PRA, para trainer dituntut untuk tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi merumuskan solusi tepat guna yang sesuai dengan kearifan dan kondisi lokal masyarakat," ujar Riri dalam sesi diskusi.

Aspek konservasi lingkungan menjadi sorotan utama pada sesi berikutnya. Narasumber dari DLHK Sumut, Jonas Purba, memaparkan materi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove (RPPEM). Jonas mengungkapkan data krusial bahwa kawasan ekosistem mangrove di Sumatera Utara memiliki luasan existing mencapai 61.187,34 ha (55,72%), dengan potensi rehabilitasi seluas 777,50 ha dan supporting area seluas 47.853,74 ha.

Lebih lanjut, Jonas menjelaskan bahwa berdasarkan Peta Indikatif RPPEM Nasional, pesisir Sumut terbagi ke dalam 7 Kesatuan Lanskap Mangrove (KLM) yang mencakup Pesisir Timur, Pesisir Barat, Kepulauan Nias, hingga wilayah lintas provinsi. "Pendekatan KLM memandang ekosistem mangrove sebagai satu kesatuan utuh berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS). Ini menuntut kolaborasi lintas kabupaten/kota untuk menjaga keterhubungan darat dan laut," tegas Jonas.

Memasuki sesi siang, pendekatan pemberdayaan yang berkelanjutan diangkat oleh Founder PT. Mowiee Indonesia Utama, Alween Ong, melalui materi Pembelajaran Orang Dewasa (Adult Learning) dengan analisis SWOT dan Business Model Canvas (BMC). Alween mengajarkan alur pemetaan dan diagnosis usaha agar kelompok masyarakat mampu membaca kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari bisnis mereka.

"Kontrak program M4CR mungkin akan berakhir suatu saat nanti, namun silaturahmi dan jejaring antar-kelompok harus tetap berjalan dan terus berkembang secara mandiri," pesan Alween menutup sesi teorinya sebelum memasuki diskusi.

Senada dengan pentingnya keberlanjutan, sesi terakhir di hari kedua dipandu oleh Livelihood QC Assistant PPIU M4CR Sumut, Resna Irama Simbolon, yang memfokuskan pada teknik membangun dan merawat jejaring kelompok. Resna menekankan bahwa kekuatan utama masyarakat pesisir terletak pada kolaborasi dan jaringan yang solid antar-kelompok usaha.

TOT Sekolah Lapang Livelihood ini merupakan bagian dari komitmen Project M4CR (Mangrove for Coastal Resilience) dalam meningkatkan ketahanan pesisir melalui sinergi antara konservasi mangrove dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kegiatan akan berlanjut pada hari ketiga, Rabu (2/9/2026), dengan agenda penguatan kelembagaan kelompok serta penyusunan rencana tindak lanjut.

###

Tentang M4CR dan Sekolah Lapang Livelihood 

Project M4CR (Mangrove for Coastal Resilience) adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pesisir melalui rehabilitasi mangrove dan pemberdayaan masyarakat. Sekolah Lapang Livelihood merupakan wadah pendampingan intensif bagi kelompok masyarakat pesisir untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif yang selaras dengan kelestarian lingkungan.

Read More