JAKARTA, 8 September 2026
— Di tengah megahnya target rehabilitasi mangrove nasional yang didanai Bank
Dunia, sebuah pengakuan jujur dari ujung Sumatera Utara mengguncang ruang
diskusi di Hotel Santika Premiere Slipi, Jakarta. Reiza Levy Nasution, S.Sos,
CLCP, satu-satunya Communication Strategy Assistant (CSA) di PPIU
Sumatera Utara dan Proyek M4CR, membongkar realita pahit
yang selama ini tersembunyi di balik layar program Mangroves for Coastal
Resilience (M4CR): ia dan satu rekannya adalah seluruh divisi komunikasi
yang harus mempublikasikan gerak langkah empat divisi teknis di lapangan: tanpa
kamera, tanpa komputer kantor, tanpa anggaran pelatihan, dan tanpa surat tugas
yang mudah didapat.
Pengakuan ini mengemuka pada hari kedua kegiatan Co-Creation Strategi Komunikasi Program M4CR: Diseminasi Hasil Scoping Riset dan Penyusunan Strategi Komunikasi, yang diselenggarakan secara hybrid oleh SPEAK Indonesia pada Senin–Selasa, 7–8 September 2026, dengan dukungan World Bank dan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Forum yang dihadiri sekitar 50 peserta luring dari tingkat nasional serta puluhan peserta daring dari empat provinsi program (Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara) ini sejatinya dirancang untuk memvalidasi hasil scoping riset dan merumuskan pesan kunci strategi komunikasi secara partisipatif. Namun, momen paling berkesan justru lahir dari sesi curah pendapat yang dibuka oleh fasilitator SPEAK Indonesia, Desi, yang secara khusus meminta Reiza menyampaikan kondisi nyata di tingkat tapak dan tentunya mewakili Divisi Komunikasi di 4 provinsi proyek M4CR.
"Kami Disuruh Menggarap
Sawah, Tapi Tidak Punya Cangkul"
Dengan bahasa yang lugas dan
penuh emosi yang tertahan, Reiza menggambarkan empat lapis hambatan yang saling
membelit dan menciptakan siklus yang nyaris mustahil diputus:
Pertama, kekurangan SDM yang
ekstrem. Divisi Komunikasi PPIU Sumatera Utara hanya terdiri dari dua
orang: Reiza sebagai CSA dan satu orang Content Writer. Di 3 Provinsi lainnya, hanya Content Writer. Sementara itu,
tugas publikasi menumpuk dari seluruh divisi yang bergerak simultan, mulai
dari monitoring dan evaluasi (monev), identifikasi lahan, penyusunan
SPKS, penandatanganan BAST, Sekolah Lapang hingga berbagai pertemuan dengan
pemangku kepentingan. "Ini banyak yang tidak dapat ter-coverage
dengan maksimal karena kekurangannya SDM divisi komunikasi tadi," ujar
Reiza. Nah, Reiza juga sudah mengajukan ke manajer PPIU untuk membentuk
Comunications Support Team yang diambil dari rekan-rekan kerja disetiap divisi
untuk dapat membantu kegiatan di Divisinya, sehingga Divisi Komunikasi menjadi
tim yang memfilter dari berbagai divisi dan mempublikasikannya.
Kedua, ketiadaan pelatihan
profesional. Reiza menceritakan bagaimana ia nekat menyelenggarakan
pelatihan bertajuk Strakomline tanpa anggaran sepeser pun, hanya
bermodalkan jaringan pertemanan pribadi untuk mengundang praktisi dan akademisi
sebagai Narasumber. Strakomline memberikan pelatihan secara daring seperti: Cara Berkomunikasi yang baik dan mempengaruhi Orang lain, Cara Menulis Berita yang Baik, Dasar-dasar Photography, Dasar-dasar Public Speaking, Digital Marketing dan Safeguarding. "Butuhnya pelatihan yang memadai dengan pengajar yang
profesional untuk dapat memaksimalkan hasil," tambahnya.
Ketiga, minimnya peralatan
penunjang yang memaksa tim bekerja dengan perangkat pribadi. Tidak ada
kamera, tidak ada komputer dengan spesifikasi memadai di kantor PPIU Sumut.
Laptop dan ponsel berkualitas tinggi yang digunakan untuk pengambilan foto dan
video adalah milik pribadi yang dibeli sendiri. Bahkan untuk mencetak satu unit
banner saja, Reiza harus "mengemis-ngemis" meminta bantuan ke SPEAK
Indonesia. Karena situs web resmi M4CR hingga kini belum terbangun, ia
berinisiatif membuat blog gratisan agar berita kegiatan M4CR PPIU Sumatera
Utara tetap bisa dibaca masyarakat luas. "Disuruh bekerja menggarap sawah,
tapi kita nggak punya cangkul, nggak punya babat. Bagaimana kita harus
memaksimalkannya?" ungkap Reiza dengan metafora yang langsung membekukan
ruangan.
Keempat, keterbatasan anggaran
yang melumpuhkan mobilitas. Perjalanan dinas yang sangat minim memaksa tim
komunikasi untuk "mengemis-ngemis" ke divisi lain hanya agar
diikutsertakan dan mendapatkan Surat Tugas (ST) ke tingkat tapak. Tanpa
kehadiran di lapangan, mustahil menghasilkan liputan yang autentik dan
bermakna. Untuk publikasi dibeberapa media news online lokal, sekali lagi Reiza harus mempertaruhkan pertemanannya untuk dapat dimuat berita tentang proyek M4CR di beberapa Media Online lokal dan Nasional, juga talkshow yang dilakukan di beberapa Radio Publik dan Swasta di Medan.
Komunikasi sebagai Support
System, Bukan "Tumbal"
Pernyataan Reiza memperkuat
narasi dari Fajar Aryanto, Communication Outreach Specialist dari
PMO M4CR, yang menegaskan bahwa divisi komunikasi sejatinya adalah support
system — tulang punggung yang dibangun untuk menunjang seluruh divisi lain
dalam proyek M4CR. "Harusnya tim komunikasi ini dilibatkan dari awal,
sehingga begitu terjadi kendala di lapangan, tim divisi komunikasi tidak
menjadi tumbal yang berada di depan dari kendala tersebut," tegas Fajar.
Kalimat "tumbal" ini bukan hiperbola. Dalam praktik sehari-hari, tim komunikasi kerap baru dipanggil ketika masalah sudah terjadi — ketika publikasi tertunda, ketika pemberitaan negatif muncul, atau ketika pemangku kepentingan mempertanyakan mengapa kegiatan tidak terdokumentasi. Padahal, Sumatera Utara tercatat sebagai provinsi dengan jumlah aduan terbanyak dalam program M4CR, menjadikannya medan komunikasi yang paling menantang di antara empat provinsi program.
Titik Balik: Manajer PPIU
Sumut Ambil Keputusan Tegas
Kabar baik dari forum ini adalah
bahwa suara Reiza tidak jatuh ke ruang hampa. Aditya Wahyu Putra,
Manajer PPIU Sumatera Utara, yang turut menyimak paparan tersebut, mengakui
bahwa berbagai kendala struktural yang dihadapi divisi komunikasi telah menjadi
perhatiannya dalam kurun waktu terakhir. Kendala proyek M4CR yang terjadi di Sumatera Utara merupakan laporan aduan paling tertinggi dari Divisi Feedback and Grievance Redress Mechanism (FGRM) PIU. Dan harus melibatkan Divisi Komunikasi untuk bekerja keras mengawal permasalahan yang terjadi. Sebagai respons konkret, Aditya telah
mengeluarkan keputusan tegas: setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Divisi
Rehabilitasi, Divisi Matching Grants (MG), maupun Divisi Livelihood & Bisnis wajib melibatkan Divisi Komunikasi sejak tahap perencanaan.
Kebijakan ini diharapkan memutus siklus "tumbal" yang selama ini dialami tim komunikasi dan memastikan bahwa setiap kegiatan lapangan terdokumentasi, terpublikasi, dan tersampaikan kepada masyarakat luas secara tepat waktu.
Konteks Sumatera Utara: Bukan
Lagi Soal Menanam, Tapi Merawat dan Menjaga
Forum Co-Creation ini juga
memaparkan hasil scoping riset SPEAK Indonesia yang mengungkap bahwa
tantangan utama rehabilitasi mangrove di Sumatera Utara bukan lagi
penanaman, melainkan pemeliharaan, monitoring, dan regenerasi penjaga mangrove
lintas generasi. Dari total ±57.000 hektare potensi mangrove di Sumut,
sekitar ±10.000 hektare terdegradasi akibat alih fungsi tambak dan sawit,
dengan ±7.000 hektare dalam kondisi kritis menurut versi akademisi.
Persepsi masyarakat di lokasi
dampingan memang sudah membaik — hasil tangkapan ikan meningkat, ekosistem
mulai pulih — namun keberhasilan ini belum bisa digeneralisasi ke skala
regional. Ancaman pencurian kayu arang yang dinormalisasi sebagai "kenakalan
lokal," ketergantungan pada satu figur kunci sebagai sumber informasi,
serta belum jelasnya exit strategy pasca-program menjadi pekerjaan rumah
yang mendesak.
Merespons temuan tersebut,
strategi komunikasi M4CR untuk Sumatera Utara ke depan akan bertumpu pada
pendekatan yang sangat humanis dan berbasis kearifan lokal, antara lain:
- Memanfaatkan perwiritan mingguan dan jaringan tokoh agama sebagai saluran pesan utama yang sudah hidup, lintas gender, dan berfrekuensi tinggi;
- Mengkaderkan 5–10 tokoh komunikasi per desa (tokoh agama, pemuda, ibu-ibu, guru) agar penyebaran pesan tidak lagi bergantung pada satu orang;
- Membangun kanal informasi resmi berupa akun media sosial terkelola, grup WhatsApp desa, serta papan informasi di balai desa dan dermaga;
- Menyisipkan pesan mangrove ke forum warga yang sudah ada — pengajian, PKK, posyandu, musyawarah desa — alih-alih membuat forum baru;
- Mendorong konten bergaya Gen Z dan kolaborasi dengan kampus (BRIN, USU) untuk menarik minat generasi muda.
Pesan inti yang disepakati
bersama untuk Sumatera Utara sarat akan nilai kemanusiaan dan keberlanjutan:
"Mangrove adalah warisan bersama yang harus kita jaga dan manfaatkan secara berkelanjutan untuk hari ini dan generasi yang akan datang."
Tentang Kegiatan Co-Creation
Kegiatan Co-Creation Strategi
Komunikasi M4CR ini merupakan bagian dari proses penyusunan strategi komunikasi
yang partisipatif, kontekstual, dan berbasis bukti (evidence-based).
Dipandu oleh Direktur SPEAK Indonesia Wiwit Herris Mandari, S.Pd, M.Si
serta tim fasilitator Noviana Eva dan Deasy Sekar, forum ini menghadirkan
narasumber talkshow Giri Suryanta, S.Si, M.Sc, Teguh Priyo Adi
Sulistyo, serta perwakilan Task Team World Bank. Kegiatan ini
bertujuan menghasilkan draf strategi komunikasi M4CR yang komprehensif,
termasuk rumusan pesan kunci yang telah disepakati bersama para pemangku
kepentingan dari tingkat nasional hingga tapak.
