Divisi Komunikasi

Dukung Rehabilitasi Mangrove yang Inklusif, Tim PPIU M4CR dan SPEAK Indonesia Selesaikan Riset GEDSI di Desa Pesisir Pangkalan Siata, Langkat

 

PANGKALAN SIATA, LANGKAT – Program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) bawah koordinasi Kementerian Kehutanan yang berkolaborasi dengan SPEAK Indonesia, baru saja menyelesaikan rangkaian Riset Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) di Desa Pangkalan Siata, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Riset yang berlangsung pada 21-23 September 2026 ini menyasar tiga Kelompok Tani Hutan (KTH) binaan, yakni KT Bakau Bangkit, KT Bakau Rindang, dan KT Bakau Bahari, serta melibatkan Sekretaris Desa Pangkalan Siata. Tujuannya adalah untuk menggali dinamika sosial, kesetaraan gender, dan inklusi kelompok rentan di tingkat tapak guna menyusun Strategi Komunikasi Rehabilitasi Mangrove yang responsif dan berbasis bukti.

Dedikasi Menembus Wilayah Pesisir 

Perjalanan tim riset yang terdiri dari Reiza Levy Nasution (Communication Strategy Assistant PPIU) dan Teruna Jaya Tarigan (Stakeholder Engagement SPEAK Indonesia) menuntut dedikasi tinggi. Untuk mencapai Desa Pangkalan Siata, tim harus menempuh perjalanan darat dari Medan menuju Pangkalan Susu, dilanjutkan dengan penyeberangan menggunakan sampan menembus perairan pesisir.

"Kondisi geografis yang menantang tidak menyurutkan semangat kami untuk mendengar langsung suara masyarakat akar rumput. Penyeberangan menggunakan sampan mengingatkan kami bahwa aksesibilitas adalah isu nyata yang harus dijawab oleh strategi komunikasi program ke depannya," ujar Reiza Levy Nasution di sela-sela kegiatan.

Temuan Strategis: Akses Terbuka, namun Kontrol dan Suara Perlu Diperkuat 

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan 7 narasumber (laki-laki, perempuan, dan satu orang tokoh lansia), riset ini menemukan beberapa poin krusial terkait kerangka Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM):

  1. Akses dan Manfaat Ekonomi yang Merata: Seluruh narasumber sepakat bahwa akses informasi, pelatihan (Sekolah Lapang), dan sumber daya berjalan setara. Dari sisi ekonomi, program M4CR terbukti meningkatkan pendapatan melalui upah rehabilitasi dan melimpahnya hasil tangkapan kepiting dan udang di area mangrove yang mulai tumbuh.
  2. Partisipasi Aktif dengan Catatan Budaya: Perempuan dan lansia sangat terlibat dalam pelaksanaan teknis (seperti penyemaian dan pengikatan ajir). Namun, dalam forum musyawarah perencanaan, perempuan dan lansia cenderung pasif dan lebih banyak mengikuti keputusan yang didominasi oleh laki-laki.
  3. Mekanisme Pengaduan (FGRM) Berbasis Kearifan Lokal: Temuan mengejutkan menunjukkan bahwa 100% narasumber belum mengetahui saluran pengaduan formal M4CR. Masyarakat lebih memilih menyelesaikan segala bentuk keluhan, perselisihan, hingga isu sensitif melalui musyawarah internal kelompok dan tokoh desa, serta enggan jika isu tersebut dikonsumsi oleh publik.
  4. Regenerasi dan Rekomendasi Program: Meskipun transfer pengetahuan ekosistem mangrove sudah berjalan ke masyarakat luas, regenerasi kader muda di dalam kelompok belum terbentuk karena seluruh anggota masih dianggap produktif.

Suara Perempuan: Butuh Pemberdayaan Ekonomi Spesifik 

Salah satu highlight terpenting dari riset ini adalah aspirasi langsung dari para perempuan di Pangkalan Siata. Mereka merekomendasikan agar ke depannya M4CR tidak hanya fokus pada rehabilitasi fisik, tetapi juga menyediakan program khusus pemberdayaan ekonomi perempuan, seperti Sekolah Lapang Livelihood (penganyaman tikar, pembuatan sirup pedada, dan olahan makanan).

"Keterlibatan perempuan di Pangkalan Siata sudah sangat baik secara teknis. Namun, temuan ini menjadi 'lampu hijau' bagi kami untuk merancang strategi komunikasi dan program pendampingan yang tidak hanya inklusif secara sosial, tetapi juga memberdayakan secara ekonomi melalui usaha pesisir yang ramah perempuan," pungkas Teruna Jaya Tarigan, Stakeholder Engagement SPEAK Indonesia sub Sumatera Utara.

Hasil dari riset di Langkat ini, bersama dengan data dari tiga provinsi lainnya (Riau, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara), akan diolah menjadi rekomendasi kebijakan dan Strategi Komunikasi Nasional M4CR yang lebih inklusif, memastikan tidak ada satu pun kelompok yang tertinggal dalam upaya memperkuat ketahanan pesisir Indonesia.