Mangrove rumpun berjarak simpul pertahanan abrasi pantai
Keseimbangan saling mengikat antara mangrove dan masyrakat pesisir.
Pengelolaan usaha dari rumah produksi hingga produk go internasional
Saling memberi kekuatan untuk membangun rumah baru bagi pesisir Sumatera Utara
Sekolah Lapang untuk peningkatan kapasitas kelompok usaha masyarakat
Program penanaman mangrove Tahun Anggaran 2025 di bawah M4CR PPIU Sumatera Utara merupakan kelanjutan dan penguatan dari kegiatan 2024, dengan fokus pada konsolidasi wilayah prioritas pesisir timur Sumatera Utara mencakup Program di 3 Kabupaten (Langkat, Asahan, Labuhanbatu Utara), 5 Kecamatan, 8 Desa, 20 Kelompok Masyarakat (KTH) dan Total anggota kelompok terlibat: Perempuan: 79 orang, Laki-laki: 220 orang dengan total: 299 orang
Program Penanaman Mangrove Tahun 2024 di Sumatera Utara merupakan bagian dari inisiatif Mangrove for Coastal Resilience (M4CR) yang bertujuan meningkatkan ketahanan pesisir melalui rehabilitasi dan pengelolaan mangrove berbasis masyarakat.
Kegiatan dilaksanakan di 4 kabupaten pesisir utama, yaitu:
Analisis akademis dan profesional terhadap mapping strategi komunikasi (strakom) Sumatera Utara dalam konteks jangkauan media massa untuk sosialisasi Proyek Mangrove for Coastal Resilience (M4CR), disusun dengan pendekatan komunikasi pembangunan, komunikasi lingkungan, dan perencanaan media berbasis demografi.
1.
Konteks Demografis dan Keruangan Program
Berdasarkan Data BPS Sumatera Utara 2025, wilayah sasaran proyek M4CR
mencakup kabupaten/kota pesisir dengan total populasi signifikan, khususnya:
Komposisi jenis kelamin relatif seimbang (±50:50), menandakan bahwa
strategi komunikasi tidak boleh bias gender, tetapi perlu mempertimbangkan pola
mobilitas dan konsumsi media yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.
Dari sisi mata pencaharian, desa-desa sasaran didominasi oleh:
Karakter ini menempatkan masyarakat dalam SES C–D/E sebagai kelompok
mayoritas, yang secara teori komunikasi pembangunan (Servaes, 2008) membutuhkan
media yang mudah diakses, berulang, dan berbasis lokal.
2. Lanskap Media Massa Sumatera Utara (2025)
Distribusi ini menegaskan bahwa TV dan Radio adalah backbone media
untuk komunikasi proyek lingkungan berskala regional.
3. Analisis Segmentasi Usia dan Relevansinya dengan Isu Mangrove
3.1 Kelompok Usia Dominan (35–64 Tahun)
Implikasi Strakom
Pesan M4CR harus menekankan:
Narasi ekologis harus dikaitkan langsung dengan risiko sosial-ekonomi, bukan hanya konservasi abstrak.
3.2 Usia Produktif Muda (25–34 Tahun)
Kelompok ini ideal untuk:
4. Analisis Gender dalam Jangkauan Media
Perempuan memiliki eksposur kuat pada TV dan radio, terutama di rumah
tangga pesisir.
Implikasi Strakom
Komunikasi M4CR perlu:
5. Analisis SES dan Akses Media
Implikasi Strakom
6. Evaluasi Spesifik Media terhadap Proyek M4CR
6.1 Radio – Media Strategis Pesisir
6.2 Televisi – Pembentuk Persepsi Publik
6.3 Surat Kabar – Opinion Leader & Elit Lokal
Meski jangkauan kecil, koran berpengaruh pada:
6.4 Billboard – Kesadaran Spasial
Peran:
7. Sintesis Strategis: Model Komunikasi Terpadu M4CR Sumut
8. Kesimpulan Akademik
Mapping strategi komunikasi Sumatera Utara menunjukkan bahwa:
Keberhasilan sosialisasi Proyek Mangrove for Coastal Resilience tidak ditentukan oleh luasnya jangkauan media semata, melainkan oleh kesesuaian kanal komunikasi dengan struktur demografis, sosial-ekonomi, dan budaya masyarakat pesisir.
Dengan dominasi SES menengah-bawah, usia produktif matang, dan mata pencaharian berbasis sumber daya alam, radio dan televisi tetap menjadi media paling rasional dan efektif, sementara billboard dan media cetak berfungsi sebagai penguat legitimasi dan kesadaran publik.
.jpeg)
Pada tanggal 20–23 November 2025, M4CR PPIU Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan Sekolah Lapang Rehabilitasi Mangrove (SLRM) secara serentak di tiga kabupaten pesisir—Asahan, Langkat, dan LabuhanBatu Utara (Labura). Kegiatan ini merupakan bagian integral dari upaya nasional dalam memulihkan ekosistem mangrove yang terus mengalami tekanan akibat alih fungsi lahan, eksploitasi berlebihan, serta dampak perubahan iklim. Dengan melibatkan 21 kelompok masyarakat (KTH/ Kelompok Tani Hutan) dari 9 desa/kelurahan yang tersebar di 6 kecamatan, SLRM 2025 tidak hanya menjadi wadah edukasi teknis, tetapi juga sebagai sarana penguatan kapasitas lokal dan pengembangan kepemimpinan lingkungan berbasis komunitas.
Latar Belakang dan Urgensi
Rehabilitasi Mangrove
Namun, data menunjukkan bahwa
luasan mangrove di Sumatera Utara mengalami degradasi signifikan dalam dua
dekade terakhir. Hal ini mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga
non-pemerintah, dan masyarakat untuk mengambil langkah konkret melalui
pendekatan partisipatif. SLRM hadir sebagai respons strategis terhadap
tantangan tersebut, dengan fokus pada peningkatan pengetahuan teknis, penguatan
jejaring sosial, dan internalisasi nilai-nilai konservasi di tingkat akar
rumput.
Pelaksanaan SLRM: Pendekatan
Terpadu dan Inklusif
.jpeg)
Total 329 peserta mengikuti
kegiatan ini, terdiri dari 79 perempuan dan 249 laki-laki. Meskipun dominasi
peserta laki-laki masih tinggi, kehadiran perempuan dalam jumlah
signifikan—terutama di kelompok seperti KTH Merdesa (Tanjung Leidong) dan KTH
Lestari Mangrove (Lubuk Kertang)—menandai kemajuan dalam inklusivitas gender.
Perempuan pesisir, yang selama ini kerap menjadi pengumpul hasil hutan dan
pengelola rumah tangga, kini mulai diberdayakan sebagai agen aktif dalam
restorasi ekosistem.
Peran Strategis Kelompok Tani
Hutan (KTH)
Keberhasilan SLRM sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif Kelompok Tani Hutan (KTH). Dari 21 kelompok yang terlibat, beberapa di antaranya telah memiliki rekam jejak panjang dalam pengelolaan mangrove, seperti KTH Harapan Abadi (Asahan Mati) dan KTH Cinta Mangrove (Silo Baru). Namun, banyak pula kelompok baru yang dibentuk khusus untuk merespons program ini, menunjukkan semangat kolektif yang tinggi di kalangan masyarakat.
Perwakilan kelompok yang
mengikuti SLRM ini berkisar antara 10–30 orang, dengan struktur organisasi yang
jelas dan pembagian peran yang terkoordinasi. Selama SLRM, mereka tidak hanya
belajar dari fasilitator, tetapi juga saling bertukar pengalaman—misalnya,
bagaimana KTH Gemar Mangrove (Kwala Serapuh) mengatasi gangguan biota pemakan
bibit, atau bagaimana KTH Pintu Air Bersama (Simandulang) mengintegrasikan
rehabilitasi mangrove dengan sistem irigasi pertanian.
Suara dari Lapangan:
Pentingnya Pembelajaran Kolaboratif
Lebih jauh, ia menekankan bahwa
SLRM juga berperan dalam meningkatkan kesadaran ekologis. “Masyarakat bukan
hanya menanam pohon, tetapi memahami bahwa mangrove adalah bagian dari
identitas, budaya, dan masa depan mereka,” tambahnya.
Dampak Jangka Panjang dan
Prospek Keberlanjutan
SLRM 2025 bukanlah akhir,
melainkan awal dari gerakan restorasi berkelanjutan. Dengan terbentuknya
jejaring komunitas peduli mangrove yang tersebar di tiga kabupaten, diharapkan
akan muncul inisiatif lokal yang mandiri—mulai dari pembibitan komunitas, patroli
ekosistem, hingga pengembangan ekowisata berbasis mangrove. Beberapa kelompok
bahkan telah merancang rencana aksi pasca-SLRM, termasuk pemetaan partisipatif
area kritis dan kampanye edukasi di Lingkungan mereka tinggal.
Selain itu, data partisipasi
perempuan yang meningkat membuka peluang untuk integrasi program dengan
pendekatan gender-responsive climate action, yang saat ini menjadi prioritas
nasional dan global. Dengan dukungan kebijakan daerah dan pendampingan berkelanjutan,
potensi transformasi sosial-ekologis di wilayah pesisir Sumatera Utara sangat
besar.
Capaian Strategis dan Dampak
Pelaksanaan
Penyelenggaraan SLRM pada November 2025 ini mencatatkan beberapa capaian signifikan:
|
Indikator Capaian |
Detail Pelaksanaan |
|
Integrasi Data |
Sinergi 21 KTH dalam sistem pemantauan
rehabilitasi terpadu. |
|
Standardisasi Teknis |
Penerapan metode pembibitan dan penanaman
berbasis sains di 9 Desa. |
|
Penguatan Kelembagaan |
Peningkatan kapasitas manajerial kelompok dalam
pemeliharaan pasca-tanam. |
|
Kesadaran Ekologis |
Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai fungsi
mangrove sebagai mitigasi bencana dan penyerap karbon. |
Penutup: Menuju Masa Depan
yang Lebih Hijau dan Tangguh
Sekolah Lapang Rehabilitasi Mangrove 2025 di Sumatera Utara menjadi bukti nyata bahwa restorasi ekosistem tidak bisa dilakukan tanpa keterlibatan masyarakat. Melalui pendekatan yang partisipatif, inklusif, dan berbasis ilmu pengetahuan, program ini berhasil menyatukan niat baik, pengetahuan lokal, dan komitmen kolektif demi masa depan pesisir yang lebih hijau, sehat, dan tangguh.
Melalui 21 Kelompok Masyarakat yang telah teredukasi, Sumatera Utara kini memiliki tenaga ahli lokal yang mampu mengelola ekosistem mangrove secara mandiri. Sekolah Lapang ini membuktikan bahwa rehabilitasi lingkungan yang paling efektif dimulai dari pemberdayaan manusia.
Keberhasilan ini hendaknya
menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia, sekaligus pengingat bahwa
mangrove bukan hanya hutan di tepi laut, tetapi fondasi kehidupan yang harus
kita jaga bersama. Dengan semangat gotong royong dan kearifan lokal, Sumatera
Utara menunjukkan bahwa masa depan ekosistem pesisir ada di tangan
masyarakatnya sendiri.
Program Mangrove for Coastal Resilience (M4CR) yang dijalankan PPIU Sumatera Utara mencatat capaian penting sepanjang 2025 dengan rehabilitasi mangrove seluas 327 hektare di berbagai wilayah pesisir Sumatera Utara. Capaian ini menjadi fondasi kuat dalam membangun pesisir yang lebih tangguh sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Rehabilitasi mangrove tersebut tidak hanya berdampak pada pemulihan ekosistem, tetapi juga memperkuat perlindungan alami pantai dari abrasi, banjir rob, dan dampak perubahan iklim. Mangrove yang kembali tumbuh berfungsi sebagai benteng alami, habitat biota laut, serta penopang produktivitas perikanan masyarakat.
Di sisi sosial ekonomi, program ini melibatkan kelompok masyarakat (pokmas) secara langsung, mulai dari perencanaan, penanaman, hingga pemeliharaan. Pendekatan ini membuka lapangan kerja lokal, meningkatkan kapasitas warga, serta mendorong tumbuhnya usaha berbasis sumber daya pesisir.
“Capaian 327 hektare ini bukan sekadar angka. Ini adalah investasi jangka panjang untuk lingkungan pesisir dan penghidupan masyarakat,” ujar Manager PPIU Sumatera Utara, Aditya Wahyu Putra pada saat Rapat Koordinasi yang dilakukan secara online 20 Januari 2025.
Memasuki 2026, PPIU Sumatera Utara akan melanjutkan penguatan lokasi hasil penanaman 2025 melalui monitoring, perbaikan area yang kurang optimal, serta pengembangan program ekonomi masyarakat agar manfaat rehabilitasi mangrove dapat dirasakan secara berkelanjutan.
Melalui M4CR, PPIU Sumatera Utara menargetkan pesisir yang lebih aman, ekosistem yang pulih, dan masyarakat pesisir yang semakin mandiri.
Sebanyak 13 Kelompok Tani Hutan (Pokmas) asal Kabupaten Asahan resmi menyelesaikan proses Serah Terima Penanaman Mangrove Lanjutan melalui penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang digelar di Warung Kopi Soeta, Tanjung Balai, Jumat (16/1/2026).
Serah terima lanjutan ini merupakan tindak lanjut dari BAST sebelumnya yang telah dilaksanakan di Hotel Grand Mercure Medan, sekaligus menandai rampungnya komitmen penanaman mangrove oleh kelompok masyarakat di wilayah pesisir Asahan.
Adapun 13 Pokmas tersebut terdiri dari KTH Cinta Mangrove, KTH Harapan Jaya Abadi, KTH Panyongat Mangrove, KTH Belangkas Hijau, KTH Lestari Mangrove Indah, KTH Tugu Perjuangan, KTH Sarang Helang Sehati, KTH Jaya Abadi Bersama, KTH Sejahtera Jaya Abadi, KTH Sembilang Harapan Baru, KTH Sembilang Jaya Abadi, KTH Gending Sari Gamelan, dan KTH Maju Jaya Bersatu.
Rehabilitasi Mangrove Asisten PPIU Sumatera Utara, Sigit, menjelaskan bahwa penandatanganan BAST lanjutan dilakukan karena pada akhir masa verifikasi Desember 2025, penanaman oleh 13 Pokmas tersebut belum sepenuhnya mencapai 100 persen. “Saat ini penanaman telah dilengkapi, sehingga serah terima lanjutan dapat dilaksanakan,” ujarnya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh asisten, staf safeguard, koordinator lapangan, serta pendamping desa PPIU Sumatera Utara, sebagai bentuk pengawasan dan pendampingan berkelanjutan.
Melalui keterlibatan aktif kelompok masyarakat, penanaman mangrove di Asahan diharapkan memberikan perlindungan pesisir dari abrasi, meningkatkan kualitas lingkungan, serta membuka peluang ekonomi berbasis ekosistem mangrove bagi warga setempat. Program ini menegaskan bahwa rehabilitasi mangrove tidak hanya soal lingkungan, tetapi juga tentang keberlanjutan hidup masyarakat pesisir.
Medan, 29 Desember 2025. Program
Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) mencatatkan capaian penting di Provinsi
Sumatera Utara melalui agenda Serah Terima Hasil Pekerjaan Pemeliharaan Tahun
Pertama (P1) dari Kelompok Masyarakat (Pokmas) kepada Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) IV. Kegiatan serah terima pekerjaan pemeliharaan mangrove (P1)
berlangsung di Hotel Grand Mercure Medan ini melibatkan 15 Kelompok Tani Hutan
(KTH).
Parihutan Sagala, selaku
PPK IV wilayah Sumatera Utara, menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh
kelompok masyarakat dan kepala desa yang telah bekerja keras memastikan
keberhasilan fase pemeliharaan awal. “Terima kasih kepada pokmas dan kades yang
sudah membantu pemeliharaan pertama. Kita melakukan serah terima ini sebagai
tanda bahwa pekerjaan P1 telah diselesaikan dengan baik,” ujar Parihutan.
Beliau juga menekankan pentingnya kelengkapan laporan kegiatan sebagai basis
untuk melanjutkan ke tahap pemeliharaan tahun kedua (P2) di masa
mendatang.
Selaras dengan hal tersebut,
Manajer PPIU M4CR, Aditya Wahyu Putra, menegaskan bahwa penyelesaian
fase P1 merupakan fondasi utama bagi keberlanjutan ekosistem mangrove di
wilayah tersebut. “Selain apresiasi atas selesainya P1, kami berharap komitmen
ini terus terjaga agar rehabilitasi yang telah dilakukan dapat terealisasi dan
tumbuh dengan optimal demi manfaat jangka panjang,” tuturnya.
Terkait aspek administratif dan
finansial, Parihutan menjelaskan bahwa proses pembukaan blokir rekening
kelompok dilakukan secara akuntabel berdasarkan verifikasi tim lapangan yang
menyatakan pekerjaan telah selesai 100%. Meskipun terdapat tantangan teknis
seperti validasi NIK anggota kelompok di bank, pihak M4CR berkomitmen membantu
koordinasi dengan pihak Dukcapil dan BRI agar pendistribusian dana, baik untuk
belanja bahan maupun HOK, dapat berjalan lancar.(CW2025)
Selain acara serah terima, acara
ini juga diawali dengan diskusi yang dipimpin oleh Jonas Purba dari
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dengan narasumber Lariski Munthe
yang mewakili kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Asahan Barumun
(BPDAS Asbar). Dalam kesempatan ini Munthe menjelaskan bahwa mangrove sebagai
ekosistem yang penting termasuk mempunyai nilai budaya yang tinggi,
perlindungan pesisir, mendukung jasa perikanan, penyediaan bahan baku dan
sebagai regulasi iklim. Beliau juga menambahkan bahwa habitat mangrove
eksisting di wilayah kerja BPDAS Asbar seluas 28,635 ha dan yang berpotensi
seluas 14,382 ha.
Pada sesi tanya jawab Rohman
dari KTH Lestari Mangrove, Lubuk kertang, Langkat mengatakan bahwa pada tahun
2009, KTH Lestari Mangrove sudah melakukan rehabilitasi terhadap mangrove,
tetapi hasil yang dilakukan selalu dirusak oleh pengusaha arang. Jonas Purba
mewakili M4CR PPIU Sumatera Utara menjawab untuk semua pihak saat ini
bersama-sama menjaga termasuk yang sudah dilakukan penanaman (P0) saat ini.
Selain itu, Zahri Aritonang
dari KTH Sembilang Jaya abadi memberitahukan bahwa ada lahan penanaman tahun
2018 di daerah Sei Sembilang, tapi kini penanaman itu telah gundul. Zahri
bertanya apakah pokmas dapat mengajukan penanaman lagi di daerah itu. Dalam
jawabannya Lariski Munthe mengatakan bahwa untuk pengajuan boleh dilakukan lagi
setelah 10 tahun dan tentunya dapat mengirim data dan kronologis daerah
penanaman tersebut ke BPDAS Asbar.
Pada acara ini 18 lurah dan kepala desa serta 35 kelompok masyarakat yang turut diundang. Diantara kelompok itu hanya 6 Pokmas yang melakukan BAST P0 yang terdiri dari KTH Tani dan Nelayan Lestari Mangrove, KTH Bahagia Giat Bersama, KTH Bina Rimba Raya, KTH Bolo Hutan Basamo, KTH Pintu Air Bersama dan KTH Bina Hutan Kita.(CSA2025)
Rapat review rancangan Kegiatan Rehabilitasi Mangrove Proyek M4CR hari kedua tanggal 26 September 2025 ini dibuka oleh Sigit Prasetyo selaku Asisten Rehabilitasi Mangrove M4CR PPIU Sumatera Utara. Rapat ini dihadiri oleh Jonner E.D Sipahutar selaku Kepala KPH III Kisaran, Elvin Situngkir selaku Kepala KPH I Binjai, Oding Affandi selaku perwakilan TRMD Sumatera Utara, Perwakilan Dinas LHK ProvSU, PIU M4CR dan PPIU Sumatera Utara.
Tentang pembagian pokmas didalam
satu desa menjadi perhatian yang alot saat Kepala KPH III bertanya dalam forum
ini. Isu-isu yang berkembang tentang adanya beberapa peserta didalam beberapa
pokmas merupakan kekhawatiran semua pihak.
Dinas LHK yang diwakili oleh
Susilo, SP, M.Si memberikan masukan kedepannya bagi pokmas yang teregistrasi
untuk segera dibentuknya Gabungan Kelompok Petani Hutan (Gapoktanhut) supaya
lebih mempermudah kordinasi antar KTH-KTH di setiap desa.
Aditya Wahyu Putra selaku Manager
PPIU Sumut memberi masukan perubahan untuk kalimat Percepatan Rehabilitasi
Mangrove menjadi Rehabiliasi Mangrove saja, karena kalimat percepatan merupakan
slogan yang dipakai oleh BRGM dan senada dengan itu Oding Affandi menambahkan
ada kalimat kronologis transisi dari M4CR BRGM ke M4CR Kementerian Kehutanan
dalam kata pengantar setiap RK yang dibuat, supaya jelas bahwa RK yang dibuat
dan disahkan ini memiliki kekuatan hukum.
Berita acara RK Rehabilitasi
Mangrove ini disepakati bersama untuk menjadi pedoman dasar dalam melakukan
rehabilitasi yang akan dilakukan proyek M4CR dengan bersinkronisasi pada
lembaga seperti BPDAS Wampu Sei Ular, Asahan Barumun, Dinas LHK Provinsi Sumatera
Utara, KPH I Binjai, KPH III Kisaran, TRMD dan semua lembaga yang terkait.
Medan, 29 Desember 2025. Program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) mencatatkan capaian penting di Provinsi Sumatera Utara melalui agenda Serah Terima Hasil Pekerjaan Pemeliharaan Tahun Pertama (P1) dari Kelompok Masyarakat (Pokmas) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) IV. Kegiatan serah terima pekerjaan pemeliharaan mangrove (P1) berlangsung di Hotel Grand Mercure Medan ini melibatkan 15 Kelompok Tani Hutan (KTH).
Parihutan Sagala, selaku PPK IV
wilayah Sumatera Utara, menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh kelompok
masyarakat dan kepala desa yang telah bekerja keras memastikan keberhasilan
fase pemeliharaan awal. “Terima kasih kepada pokmas dan kades yang sudah
membantu pemeliharaan pertama. Kita melakukan serah terima ini sebagai tanda
bahwa pekerjaan P1 telah diselesaikan dengan baik,” ujar Parihutan. Beliau juga
menekankan pentingnya kelengkapan laporan kegiatan sebagai basis untuk
melanjutkan ke tahap pemeliharaan tahun kedua (P2) di masa mendatang.
Selaras dengan hal tersebut,
Manajer PPIU M4CR, Aditya Wahyu Putra, menegaskan bahwa penyelesaian fase P1
merupakan fondasi utama bagi keberlanjutan ekosistem mangrove di wilayah
tersebut. “Selain apresiasi atas selesainya P1, kami berharap komitmen ini
terus terjaga agar rehabilitasi yang telah dilakukan dapat terealisasi dan
tumbuh dengan optimal demi manfaat jangka panjang,” tuturnya.
Terkait aspek administratif dan
finansial, Parihutan menjelaskan bahwa proses pembukaan blokir rekening
kelompok dilakukan secara akuntabel berdasarkan verifikasi tim lapangan yang
menyatakan pekerjaan telah selesai 100%. Meskipun terdapat tantangan teknis
seperti validasi NIK anggota kelompok di bank, pihak M4CR berkomitmen membantu
koordinasi dengan pihak Dukcapil dan BRI agar pendistribusian dana, baik untuk
belanja bahan maupun HOK, dapat berjalan lancar.(CW2025)
%20dengan%20BBKSDA%20untuk%20Pemenuhan%20Aspek%20Safeguard.jpg)
Diskusi Biodiversity Management Plan (BMP) ini diadakan secara hybrid di Kantor M4CR PPIU Sumatera Utara Jalan Sei Bengawan Medan yang dibuka langsung oleh Eqy Sindhu Wibowo, S.Hut. selaku Social and Environmental Safeguard Assistant M4CR PPIU Sumut.
Nani Sri Sudharmini selaku
Environmental Safeguard Expert mengaitkan pada BMP Suaka Margasatwa Karang
Gading Sumut yang sudah mempunyai draft RK yang bersumber data dari BKSDA,
IBATH, Data dasar Safeguard dan RK. Untuk penyusunan BMP yang tujuannya adalah
untuk membentuk Perdes Pengelolaan Mangrove, Nani juga mengingatkan bahwa BMP
harus selesai dulu sebelum melakukan penanaman Mangrove di desa tersebut.
Selama ini diketahui bahwa Kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading merupakan Kawasan Ekosistem. Kawasan Suaka Margasatwa yang berada di Langkat Timur Laut yang merupakan satu-satunya kawasan konservasi dengan tipe ekosistem mangrove di Provinsi Sumatera Utara sebelum ditetapkan sebagai Suaka Margasatwa, hutan di Langkat Timur Laut oleh Kerajaan Negeri Deli ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan Zelfbestuur besluit (ZB) Nomor 148/PK tanggal 6 Agustus 1932, yang disahkan dengan Besluit Seripadoeka Toean Besar Goeverneur dari Pesisir Timoer Poela Pertja tanggal 24 September 1932 seluas 9.520 hektar. Sedangkan hutan di Karang Gading ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan ZB Nomor 138 tanggal 8 Agustus 1935 seluas 6.245 hektar. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 811/Kpts/Um/ 11/1980 tanggal 5 Nopember 1980, kedua kawasan tersebut ditunjuk sebagai Suaka Alam Cq. Suaka Margasatwa.
Ir. Bremsen Marpaung selaku
Kepala Bidang Teknis BBKSDA Sumatera Utara menginfokan bahwa di Kawasan
Suaka Margasatwa Karang Gading ada juga kegiatan yang pendanaannya dari Bank
Jerman. Dengan adanya kegiatan ini, semoga tidak ada tumpang tindih pekerjaan
dan diharapkan memiliki standar yang sama terkait safeguard.
Konflik 2 kelompok yang timbul di
daerah SM Karang Gading ini antara KTH Karang Gading dan Gading Hijau, menurut Bobby
Noprandi, S.Hut., M.A., selaku Kepala Seksi KSDA Wilayah II Stabat
menyatakan bahwa kondisi saat ini cukup stabil dan Kedua kelompok ini sudah
siap melakukan penanaman.
Tanggal 11 hingga 13 November
2025 sesuai rencana yang telah disepakati akan dilakukan pertemuan lebih konsen
antar tim PIU, PPIU dan BBKSDA Sumatera Utara untuk membahas tentang tentang
code of conduct terkait law enforcement untuk melaksanakan kegiatan proyek M4CR
dengan baik.
Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam pemulihan dan perlindungan ekosistem mangrove melalui peluncuran Program Rehabilitasi Mangrove Nasional pada tahun 2020. Program ini menargetkan rehabilitasi 600.000 hektare mangrove pada periode 2021- 2024, didukung oleh alokasi anggaran lebih dari USD 50 juta sebagai bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca COVID-19. Pendekatan padat karya (cash for work) diterapkan untuk mendorong pemulihan ekosistem sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) dirancang untuk memperkuat ketahanan wilayah pesisir melalui peningkatan kapasitas penyerapan, adaptasi, dan transformasi pemerintah, lembaga, serta masyarakat. Proyek ini mengintegrasikan perlindungan dan rehabilitasi ekosistem mangrove dengan pengurangan risiko bencana, penguatan mata pencaharian, dan pembangunan pesisir yang hijau, tangguh, dan inklusif.
M4CR mendukung reformasi kebijakan dan kelembagaan, rehabilitasi mangrove berskala besar pada kawasan terdegradasi, serta pengelolaan lanskap mangrove yang berkelanjutan. Proyek ini juga berfokus pada penguatan kapasitas di tingkat nasional, subnasional, dan desa untuk perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi mangrove berbasis data, sains, dan partisipasi masyarakat.
Pelaksanaan proyek M4CR mencakup empat provinsi dengan luasan dan tingkat degradasi mangrove yang signifikan, yaitu Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Pada periode 2021 hingga Desember 2024, M4CR berada di bawah Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), sesuai Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2020. Sejak Januari 2025, pelaksanaan proyek dilanjutkan di bawah Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (Ditjen PDASRH).
Kementerian Kehutanan bertindak sebagai Badan Pelaksana Proyek, dengan Ditjen PDASRH sebagai Badan Pelaksana Program. Pelaksanaan teknis dikoordinasikan oleh Project Implementation Unit (PIU) dengan dukungan Project Management Office (PMO), yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan, koordinasi, serta pemantauan pelaksanaan proyek, khususnya pada komponen rehabilitasi mangrove, peningkatan mata pencaharian masyarakat pesisir, dan manajemen proyek.
Di tingkat daerah, Provincial Project Implementation Unit (PPIU) Sumatera Utara pada tahun 2026 melaksanakan proyek di Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Asahan, dan Labuhan Batu Utara, dengan perluasan wilayah kerja ke Kabupaten Batu Bara dan Kabupaten Labuhan Batu. Implementasi ini diharapkan memperkuat dampak rehabilitasi mangrove dan meningkatkan ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologis masyarakat pesisir di Sumatera Utara.
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2025 di Hotel Grand Mercure Maha Cipta Angkasa Medan dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta TNI-Polri.
Rapat ini bertujuan untuk menguatkan pelaksanaan program rehabilitasi mangrove yang sedang dan akan dilaksanakan. Acara dibuka oleh Ari Pandiangan yang mewakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Dalam sambutannya beliau menekankan pentingnya rehabilitasi mangrove untuk menjaga eksosistem mangrove karena memiliki peran yang penting mulai dari sumber pangan, penahan abrasi, hingga ekowisata. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, penanaman mangrove di kawasan sumatera utara telah mencapai 8933 Ha. Meskipun demikian banyaknya kerusakan mangrove menjadi tantangan yang signifikan dan perlu diperhatikan.
Dalam paparannya Dr.Ir.Suwignya Utama, MBA., selaku Koordinator Nasional Sustainable Mangrove Management M4CR, menyampaikan bahwa program ini tidak hanya menanam tapi juga sampai ke tahap pemeliharaan keberlanjutan agar habitat terjaga serta mangrove yang rusak dapat direhabilitasi. Target konservasi mangrove untuk Sumatera Utara disesuaikan menjadi 3.000 Ha dengan penambahan seluas 493 Ha. Program M4CR ditargetkan selesai pada Maret 2026, dengan kegiatan pemeliharaan hingga April 2027. Untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan mangrove dibutuhkan prakondisi sosial.
Senada dengan itu, Asep Pery M. Anthoriez dari Dinas LHK Provinsi menekankan pentingnya komitmen bersama dan partisipasi berbagai pihak, termasuk desa, untuk memastikan pengelolaan mangrove yang berkelanjutan.
Sejumlah perwakilan dari TNI Korem 022 Pantai Timur, Kepolisian Air dan Udara, serta akademisi turut menyampaikan tanggapan. Mereka menekankan pentingnya pendataan penanaman yang terintegrasi, komitmen lintas sektor, serta perlunya pendampingan berkelanjutan agar program tidak hanya berhenti pada penanaman, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perwakilan dari Universitas Sumatera Utara mengusulkan penggunaan teknologi drone untuk memantau keberhasilan rehabilitasi mangrove.
Kepala Kantor Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) dan Hutan Lindung Wampu Sei Ular, Sigit Budi Nugroho, S.Si., M.Sc. menyampaikan terbatasnya anggaran masih menjadi tantangan besar, termasuk dalam penyediaan bibit untuk kegiatan seremonial. Kepala BPDAS Asahan Barumun yang diwakili oleh Kristo Damanik, S.Hut, M.S.c mengusulkan program penguatan ekonomi yang lebih spesifik fokus pada pengembangan suatu komiditi sehingga ada output yang lebih besar.
Dalam penutupannya, Suwignya menyatakan bahwa semua saran dan usulan akan disampaikan ke pimpinan Kemenhut, dan memastikan bahwa semangat kolaborasi ini akan terus diperkuat hingga proyek berakhir.
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni melakukan kick off Mangroves for Coastal Resilience di Medan, Sumatera Utara. Menhut menyebut ditargetkan rehabilitasi mangrove dengan luasan mencapai 15.387 hektar akan dilakukan di 4 provinsi selama 2025. Dalam kunjungannya, Menhut didampingi oleh Wamenhut Sulaiman Umar, beserta jajaran Kementerian Kehutanan.
Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) merupakan inisiatif strategis nasional yang bertujuan untuk mengatasi degradasi ekosistem mangrove di Indonesia melalui rehabilitasi skala besar yang berfokus pada pendekatan berbasis komunitas dan keberlanjutan lingkungan. Rehabilitasi mangrove M4CR berlangsung di 4 provinsi prioritas yaitu Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan utara dengan target luasan 41.000 hektar hingga tahun 2027.
Rehabilitasi mangrove melalui M4CR di Sumatera Utara telah berlangsung sejak tahun 2024, seluas 636 hektar yang tersebar di tiga kabupaten, yakni Kabupaten Langkat, Deli Serdang, dan Serdang Bedagai. Tahun ini diperkirakan pelaksanaan rehabilitasi mangrove M4CR seluas 1.924 hektar, diperkirakan hingga 2026 kegiatan rehabilitasi mencapai 3.332 hektar.
Kick - off M4CR ini dilaksanakan di kawasan Batubara Mangrove Park, lokasi ini sebelumnya merupakan bekas areal tambang kuarsa sehingga terjadi abrasi. Raja Antoni mengatakan dengan penanaman Mangrove yang dilakukan oleh masyarakat, kini tutupan vegetasi mangrove sudah semakin pulih.
“Saya mengapresiasi upaya rehabilitasi mangrove yang dilakukan oleh masyarakat, dimana kawasan ini dulu merupakan bekas areal-areal tambang kuarsa yang masif hingga menyebabkan abrasi, namun sekarang tutupan vegetasi mangrove sudah semakin pulih,” ujar Menhut Raja Antoni.
Raja Antoni menyebut hal ini membuktikan pentingnya kolaborasi dan kerjasama dalam menjaga kelestarian hutan. Tidak hanya antar kementerian dan lembaga baik pusat maupun daerah, namun peran masyarakat disebut menjadi kunci keberhasilan.
“Ini membuktikan pentingnya kolaborasi antara kementerian dan lembaga, khususnya partisipasi masyarakat. Bahwa peran masyarakat begitu strategis untuk turut menjaga kelestarian hutan mangrove kita,” tuturnya.
Dalam kunjungannya Menhut juga melakukan diskusi bersama kelompok masyarakat hingga melakukan panen kepiting bersama masyarakat. Menhut juga meninjau persemaian bibit dan penanaman Mangrove.
