Kementerian Kehutanan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Sungai dan Rehabilitasi Mangrove menggelar rapat rehabilitasi hutan mangroves dalam skema Mangroves For Coastal Resilience (M4CR) Provinsi Sumatera Tahun 2025.
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2025 di Hotel Grand Mercure Maha Cipta Angkasa Medan dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta TNI-Polri.
Rapat ini bertujuan untuk menguatkan pelaksanaan program rehabilitasi mangrove yang sedang dan akan dilaksanakan. Acara dibuka oleh Ari Pandiangan yang mewakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Dalam sambutannya beliau menekankan pentingnya rehabilitasi mangrove untuk menjaga eksosistem mangrove karena memiliki peran yang penting mulai dari sumber pangan, penahan abrasi, hingga ekowisata. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, penanaman mangrove di kawasan sumatera utara telah mencapai 8933 Ha. Meskipun demikian banyaknya kerusakan mangrove menjadi tantangan yang signifikan dan perlu diperhatikan.
Dalam paparannya Dr.Ir.Suwignya Utama, MBA., selaku Koordinator Nasional Sustainable Mangrove Management M4CR, menyampaikan bahwa program ini tidak hanya menanam tapi juga sampai ke tahap pemeliharaan keberlanjutan agar habitat terjaga serta mangrove yang rusak dapat direhabilitasi. Target konservasi mangrove untuk Sumatera Utara disesuaikan menjadi 3.000 Ha dengan penambahan seluas 493 Ha. Program M4CR ditargetkan selesai pada Maret 2026, dengan kegiatan pemeliharaan hingga April 2027. Untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan mangrove dibutuhkan prakondisi sosial.
Senada dengan itu, Asep Pery M. Anthoriez dari Dinas LHK Provinsi menekankan pentingnya komitmen bersama dan partisipasi berbagai pihak, termasuk desa, untuk memastikan pengelolaan mangrove yang berkelanjutan.
Sejumlah perwakilan dari TNI Korem 022 Pantai Timur, Kepolisian Air dan Udara, serta akademisi turut menyampaikan tanggapan. Mereka menekankan pentingnya pendataan penanaman yang terintegrasi, komitmen lintas sektor, serta perlunya pendampingan berkelanjutan agar program tidak hanya berhenti pada penanaman, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perwakilan dari Universitas Sumatera Utara mengusulkan penggunaan teknologi drone untuk memantau keberhasilan rehabilitasi mangrove.
Kepala Kantor Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) dan Hutan Lindung Wampu Sei Ular, Sigit Budi Nugroho, S.Si., M.Sc. menyampaikan terbatasnya anggaran masih menjadi tantangan besar, termasuk dalam penyediaan bibit untuk kegiatan seremonial. Kepala BPDAS Asahan Barumun yang diwakili oleh Kristo Damanik, S.Hut, M.S.c mengusulkan program penguatan ekonomi yang lebih spesifik fokus pada pengembangan suatu komiditi sehingga ada output yang lebih besar.
Dalam penutupannya, Suwignya menyatakan bahwa semua saran dan usulan akan disampaikan ke pimpinan Kemenhut, dan memastikan bahwa semangat kolaborasi ini akan terus diperkuat hingga proyek berakhir.
