Sekolah Lapang Rehabilitasi Mangrove Sumatera Utara 2025: Membangun Ketahanan Ekosistem Pesisir Melalui Pemberdayaan Masyarakat

Pada tanggal 20–23 November 2025, M4CR PPIU Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan Sekolah Lapang Rehabilitasi Mangrove (SLRM) secara serentak di tiga kabupaten pesisir—Asahan, Langkat, dan LabuhanBatu Utara (Labura). Kegiatan ini merupakan bagian integral dari upaya nasional dalam memulihkan ekosistem mangrove yang terus mengalami tekanan akibat alih fungsi lahan, eksploitasi berlebihan, serta dampak perubahan iklim. Dengan melibatkan 21 kelompok masyarakat (KTH/ Kelompok Tani Hutan) dari 9 desa/kelurahan yang tersebar di 6 kecamatan, SLRM 2025 tidak hanya menjadi wadah edukasi teknis, tetapi juga sebagai sarana penguatan kapasitas lokal dan pengembangan kepemimpinan lingkungan berbasis komunitas.

Latar Belakang dan Urgensi Rehabilitasi Mangrove

Ekosistem mangrove memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan ekologis wilayah pesisir. Selain berfungsi sebagai penyangga alami terhadap abrasi pantai, badai, dan tsunami, hutan mangrove juga menjadi habitat penting bagi berbagai spesies ikan, krustasea, burung, dan satwa liar lainnya. Di sisi ekonomi, mangrove turut mendukung mata pencaharian masyarakat pesisir melalui sektor perikanan, ekowisata, dan hasil hutan bukan kayu.

Namun, data menunjukkan bahwa luasan mangrove di Sumatera Utara mengalami degradasi signifikan dalam dua dekade terakhir. Hal ini mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat untuk mengambil langkah konkret melalui pendekatan partisipatif. SLRM hadir sebagai respons strategis terhadap tantangan tersebut, dengan fokus pada peningkatan pengetahuan teknis, penguatan jejaring sosial, dan internalisasi nilai-nilai konservasi di tingkat akar rumput.

Pelaksanaan SLRM: Pendekatan Terpadu dan Inklusif

SLRM 2025 dilaksanakan di 11 cluster lokasi, mencakup desa-desa seperti Asahan Mati, Sei Sembilang, Sei Tempurung, Silo Baru, Lubuk Kertang, Kwala Serapuh, Simandulang, dan Tanjung Leidong. Setiap lokasi dirancang sebagai “kelas terbuka” di mana peserta belajar langsung dari praktik lapangan, diskusi kelompok, dan simulasi pemecahan masalah lingkungan. Metode ini memungkinkan peserta tidak hanya memahami teori rehabilitasi, tetapi juga menguasai teknik adaptif sesuai kondisi lokal—seperti pemilihan jenis mangrove yang tepat, metode penanaman di substrat lumpur, hingga strategi pemantauan pasca-tanam.

Total 329 peserta mengikuti kegiatan ini, terdiri dari 79 perempuan dan 249 laki-laki. Meskipun dominasi peserta laki-laki masih tinggi, kehadiran perempuan dalam jumlah signifikan—terutama di kelompok seperti KTH Merdesa (Tanjung Leidong) dan KTH Lestari Mangrove (Lubuk Kertang)—menandai kemajuan dalam inklusivitas gender. Perempuan pesisir, yang selama ini kerap menjadi pengumpul hasil hutan dan pengelola rumah tangga, kini mulai diberdayakan sebagai agen aktif dalam restorasi ekosistem.

Peran Strategis Kelompok Tani Hutan (KTH)

Keberhasilan SLRM sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif Kelompok Tani Hutan (KTH). Dari 21 kelompok yang terlibat, beberapa di antaranya telah memiliki rekam jejak panjang dalam pengelolaan mangrove, seperti KTH Harapan Abadi (Asahan Mati) dan KTH Cinta Mangrove (Silo Baru). Namun, banyak pula kelompok baru yang dibentuk khusus untuk merespons program ini, menunjukkan semangat kolektif yang tinggi di kalangan masyarakat.

Perwakilan kelompok yang mengikuti SLRM ini berkisar antara 10–30 orang, dengan struktur organisasi yang jelas dan pembagian peran yang terkoordinasi. Selama SLRM, mereka tidak hanya belajar dari fasilitator, tetapi juga saling bertukar pengalaman—misalnya, bagaimana KTH Gemar Mangrove (Kwala Serapuh) mengatasi gangguan biota pemakan bibit, atau bagaimana KTH Pintu Air Bersama (Simandulang) mengintegrasikan rehabilitasi mangrove dengan sistem irigasi pertanian.

Suara dari Lapangan: Pentingnya Pembelajaran Kolaboratif

Menurut Al Rahmat Putra, Asisten Pelatihan Lingkungan PPIU Sumatera Utara, SLRM memiliki nilai strategis yang jauh melampaui aspek teknis. “Sekolah Lapang ini penting dilakukan untuk kelompok masyarakat dalam rangka menambah pengetahuan dan saling berbagi pengalaman sesama anggota kelompok,” ujarnya. “Dengan demikian, proses penanaman dan perawatan mangrove menjadi lebih efektif, karena didasarkan pada pemahaman bersama dan kearifan lokal.”

Lebih jauh, ia menekankan bahwa SLRM juga berperan dalam meningkatkan kesadaran ekologis. “Masyarakat bukan hanya menanam pohon, tetapi memahami bahwa mangrove adalah bagian dari identitas, budaya, dan masa depan mereka,” tambahnya.

Dampak Jangka Panjang dan Prospek Keberlanjutan

SLRM 2025 bukanlah akhir, melainkan awal dari gerakan restorasi berkelanjutan. Dengan terbentuknya jejaring komunitas peduli mangrove yang tersebar di tiga kabupaten, diharapkan akan muncul inisiatif lokal yang mandiri—mulai dari pembibitan komunitas, patroli ekosistem, hingga pengembangan ekowisata berbasis mangrove. Beberapa kelompok bahkan telah merancang rencana aksi pasca-SLRM, termasuk pemetaan partisipatif area kritis dan kampanye edukasi di Lingkungan mereka tinggal.

Selain itu, data partisipasi perempuan yang meningkat membuka peluang untuk integrasi program dengan pendekatan gender-responsive climate action, yang saat ini menjadi prioritas nasional dan global. Dengan dukungan kebijakan daerah dan pendampingan berkelanjutan, potensi transformasi sosial-ekologis di wilayah pesisir Sumatera Utara sangat besar.

Capaian Strategis dan Dampak Pelaksanaan

Penyelenggaraan SLRM pada November 2025 ini mencatatkan beberapa capaian signifikan:

Indikator Capaian	Detail Pelaksanaan
Integrasi Data	Sinergi 21 KTH dalam sistem pemantauan rehabilitasi terpadu.
Standardisasi Teknis	Penerapan metode pembibitan dan penanaman berbasis sains di 9 Desa.
Penguatan Kelembagaan	Peningkatan kapasitas manajerial kelompok dalam pemeliharaan pasca-tanam.
Kesadaran Ekologis	Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai fungsi mangrove sebagai mitigasi bencana dan penyerap karbon.

Penutup: Menuju Masa Depan yang Lebih Hijau dan Tangguh

Sekolah Lapang Rehabilitasi Mangrove 2025 di Sumatera Utara menjadi bukti nyata bahwa restorasi ekosistem tidak bisa dilakukan tanpa keterlibatan masyarakat. Melalui pendekatan yang partisipatif, inklusif, dan berbasis ilmu pengetahuan, program ini berhasil menyatukan niat baik, pengetahuan lokal, dan komitmen kolektif demi masa depan pesisir yang lebih hijau, sehat, dan tangguh.

Melalui 21 Kelompok Masyarakat yang telah teredukasi, Sumatera Utara kini memiliki tenaga ahli lokal yang mampu mengelola ekosistem mangrove secara mandiri. Sekolah Lapang ini membuktikan bahwa rehabilitasi lingkungan yang paling efektif dimulai dari pemberdayaan manusia.

Keberhasilan ini hendaknya menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia, sekaligus pengingat bahwa mangrove bukan hanya hutan di tepi laut, tetapi fondasi kehidupan yang harus kita jaga bersama. Dengan semangat gotong royong dan kearifan lokal, Sumatera Utara menunjukkan bahwa masa depan ekosistem pesisir ada di tangan masyarakatnya sendiri.