Mengawali tahun anggaran 2026, Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) menggelar Rapat Koordinasi Teknis Program Mangrove for Coastal Resilience (M4CR). Acara ini diadakan 2 hari dari tanggal 10 hingga 11 Februari 2026 yang berlangsung di Hotel Merlynn Park, Jakarta Pusat. Rapat hari pertama ini langsung dibuka secara resmi oleh Dr. Muhammad Zainal Arifin, S.Hut., M.Si. selaku Sekretaris Ditjen PDASRH sekaligus Executive Director M4CR.
Dalam arahannya, Dr. Muhammad Zainal Arifin menekankan pentingnya efisiensi organisasi dan percepatan realisasi fisik di lapangan mengingat target besar yang harus dicapai sebelum berakhirnya masa pinjaman pada April 2027.
Fokus Utama dan Optimalisasi Personel
Dalam sesi koordinasi, Dr. Zainal memberikan perhatian khusus pada beberapa poin strategis:
- Akselerasi di Sumatera Utara: Manajer PPIU Sumut, Aditya Wahyu Putra, S.Hut melaporkan rencana kerja seluas 466 Ha yang melibatkan 22 kelompok masyarakat (pokmas), di mana 354 Ha saat ini sedang dalam proses pengesahan.
- Mitigasi Dampak & Safeguard: Menanggapi isu tumpang tindih lahan dengan perkebunan sawit di Sumatera Utara, Sekretaris Ditjen meminta tim Environmental Safeguard, PIU dan PPIU untuk lebih terbuka dalam berbagi informasi guna meminimalisir dampak proyek terhadap lingkungan dan sosial.
- Mobilisasi Tenaga Ahli: Mengingat beban kerja yang masif di Kalimantan Utara, akan dilakukan pergeseran personel dari Riau dan Sumatera Utara guna mendukung wilayah yang kekurangan tenaga lapangan.
- Rasionalisasi Kinerja: Berdasarkan catatan Bank Dunia dan Inspektorat Jenderal, akan dilakukan penataan personel dan rasionalisasi tenaga ahli (expert) berdasarkan kinerja yang terukur demi efektivitas proyek.
Kesiapan Anggaran dan Digitalisasi
Pemerintah telah menyiapkan dukungan finansial yang kuat untuk
mendukung operasional tahun ini. "Saya baru saja menandatangani Rencana
Penarikan Dana (RPD) senilai Rp210 Miliar untuk periode Januari–April 2026,
dengan alokasi terbesar senilai Rp150 Miliar pada bulan April," ujar Dr.
Zainal. Beliau juga menginstruksikan percepatan digitalisasi administrasi
keuangan dan penataan aset BMN sebagai persiapan pendampingan oleh BPK RI pada
pertengahan semester mendatang.
Rapat ini juga menghadirkan empat narasumber kunci yang memaparkan
strategi akselerasi 2026:
- Teguh Prio Adi Sulistyo, M.Si. (National Project Manager M4CR) menyampaikan target realistis 23.236 hektar dan target optimis 27.634 hektar rehabilitasi mangrove hingga penyelesaian proyek pada April 2027 sesuai Loan Agreement revisi;
- Riha Ali Muhammad (Community Based Mangrove Rehabilitation Coordinator) memaparkan roadmap penanaman 12.060 hektar pada 2026 melalui tiga tahap SPKS (4.306 ha, 2.766 ha, dan 4.872 ha) serta strategi mitigasi dinamika sosial dan ketersediaan bibit;
- Muhammad Yusuf (Community Based Livelihood Coordinator) menjelaskan pelaksanaan Sekolah Lapang Livelihood bagi 246 pokmas di empat provinsi untuk penguatan mata pencaharian berbasis ekosistem pesisir;
- Ir. Suwignya Utama, MBA (Sustainable Mangrove Management Coordinator) menekankan integrasi Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RURHL) ke dalam perencanaan spasial provinsi serta percepatan pengesahan 77 Peraturan Desa (Perdes) melalui program Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM).
Hingga akhir 2025, proyek M4CR telah merehabilitasi 15.574 hektar (38%
dari target awal 41.000 hektar) dan melibatkan 17.146 penerima manfaat,
termasuk 32,72% perempuan. Capaian ini menjadi fondasi optimisme untuk memenuhi
target 12.060 hektar penanaman pada 2026.
Sekdit Zainal juga menekankan pentingnya tertib administrasi dan
digitalisasi sistem pertanggungjawaban keuangan mengingat pendampingan BPK RI
yang akan berlangsung pada pertengahan semester. “Volume pekerjaan 2026 lebih
besar dibanding tahun sebelumnya. Kita harus lebih cepat, namun tetap tertib
administrasi. Kinerja tenaga ahli akan dievaluasi secara ketat—apabila tidak
terukur, akan dilakukan rasionalisasi sesuai rekomendasi Bank Dunia dan
Inspektorat Jenderal,” tegasnya. Ia juga mengumumkan telah diresmikannya kantor
baru M4CR di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 6 sebagai wujud komitmen
peningkatan efisiensi koordinasi.
Rapat koordinasi ini menjadi momentum krusial untuk menyelaraskan
langkah teknis, administratif, dan sosial guna memastikan keberhasilan
rehabilitasi mangrove yang tidak hanya mengembalikan fungsi ekologis, tetapi
juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir melalui pendekatan
berkelanjutan dan berkeadilan.
Tentang Proyek M4CR
Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) adalah program kolaborasi Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia senilai total USD 419 juta untuk memperkuat ketahanan wilayah pesisir melalui rehabilitasi mangrove skala besar, pengembangan kelembagaan pengelolaan berkelanjutan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis ekosistem. Proyek dilaksanakan di 34 provinsi dengan fokus utama pada empat provinsi prioritas: Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara, dengan jangka waktu pelaksanaan hingga April 2027.
.jpeg)
