Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Program Mangrove for Coastal Resilience (M4CR) hari kedua tanggal 11 Februari 2026 yang digelar di Hotel Merlynn Park, Jakarta Pusat, menjadi ajang strategis dalam memantapkan peta jalan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Pertemuan ini menyoroti integrasi ekonomi kreatif berbasis mangrove dengan program nasional, khususnya untuk wilayah Sumatera Utara.
Acara dibuka dengan paparan komprehensif dari Ir. Cyprianus Nugroho Sulistyo Priyono, M.Sc., selaku Coastal Enterprise Coordinator, dan dilanjutkan dengan sesi presentasi para manajer PPIU serta diskusi yang dipandu oleh Ir. Suwignya Utama, MBA, selaku Sustainable Mangrove Management Coordinator.
Akselerasi Ekonomi Sumatera Utara: Menangkap Peluang Makan Bergizi Gratis
Sumatera Utara menjadi fokus utama dalam pembahasan pengembangan usaha
masyarakat pesisir. Langkah-langkah penguatan yang disepakati meliputi:
- Kepastian Pasar (Offtaker): Terobosan besar lahir dalam rapat ini dengan diproyeksikannya program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai offtaker utama bagi produk-produk kelompok masyarakat (pokmas) mangrove di Sumatera Utara. Sinergi ini menjamin keberlanjutan ekonomi masyarakat selama lima tahun ke depan melalui penyerapan produk lokal pesisir.
- Skema Bantuan Modal (Matching Grant): Pokmas di Sumut diarahkan untuk memanfaatkan tiga pintu bantuan (window):
- Window 1: Untuk kelompok usaha awal dengan legalitas minimal SK Kepala Desa.
- Window 2: Untuk pokmas yang sudah membentuk klaster dan berbentuk Koperasi agar memiliki daya tawar hukum yang kuat dan akses pasar yang lebih luas.
- Window 3: Peluang bagi LSM dan Perguruan Tinggi untuk menghadirkan inovasi teknologi pengembangan usaha mangrove.
- Kesiapan Lapangan: Pada bulan Februari ini, Sumut akan melaksanakan PADIATAPA hybrid seluas 116 hektar. Langkah ini krusial untuk memastikan persetujuan masyarakat dan kesiapan teknis sebelum penanaman masif dimulai.
Strategi Wilayah dan Teknis Nasional
Meskipun fokus pada Sumatera Utara, rapat juga menetapkan langkah
taktis untuk provinsi target lainnya guna mengejar target optimis rehabilitasi
nasional:
- Riau: Melaksanakan groundcheck hidrologi seluas 160 hektar untuk memastikan pemilihan lokasi penanaman yang tepat secara ilmiah.
- Kalimantan Timur: Penguatan akurasi pemetaan lahan seluas 3.500 Ha yang telah masuk basis data spasial, didukung oleh tenaga enumerator dari Universitas Mulawarman.
- Kalimantan Utara: Percepatan pemenuhan personel lapangan guna mendukung luasan target rehabilitasi yang sangat besar di wilayah tersebut.
Komitmen Tata Kelola dan Keselamatan
Dalam sesi diskusi yang dipandu Ir. Suwignya Utama, disepakati bahwa keberlanjutan program bergantung pada dua pilar utama: Legalitas Desa dan Keselamatan Kerja.
"Kita menargetkan minimal 50% desa intervensi telah mengintegrasikan pengelolaan mangrove ke dalam Peraturan Desa (Perdes). Ini adalah exit strategy agar saat proyek berakhir pada April 2027, desa memiliki kemandirian untuk menjaga ekosistemnya," tegas Ir. Suwignya Utama.
Terkait keselamatan, rapat memutuskan bahwa seluruh pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) dan asuransi kecelakaan bagi kelompok masyarakat akan ditarik dari anggaran Rancangan Kegiatan (RK) dan dibelanjakan langsung oleh PIU/PPK guna menjamin standar kualitas dan perlindungan maksimal bagi para pekerja di lapangan.
Pertemuan hari kedua ini menegaskan bahwa M4CR tidak hanya sekadar proyek lingkungan, melainkan gerakan ekonomi yang menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola yang profesional dan transparan.
