Divisi Komunikasi

Indonesia Perkuat Diplomasi Kehutanan Global melalui Rangkaian Pertemuan Bilateral di New York

 

New York, 12 Mei 2026 – Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, menutup rangkaian kunjungan kerjanya di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, dengan serangkaian pertemuan bilateral strategis. Pertemuan ini menegaskan posisi Indonesia sebagai mitra kunci global dalam pengelolaan hutan tropis berkelanjutan, ekonomi hijau, dan aksi iklim.

Kunjungan ini merupakan implementasi langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kolaborasi internasional guna mendukung pelestarian hutan, tata kelola karbon yang kredibel, serta peningkatan kontribusi sektor kehutanan terhadap pembangunan berkelanjutan dunia.

Kerja Sama Selatan-Selatan: Indonesia dan Kongo Sepakat Saling Belajar

Menteri Kehutanan bertemu dengan Menteri Ekonomi Kehutanan Republik Kongo, Rosalie Matondo, untuk memperkuat kerja sama Selatan-Selatan. Kongo menyatakan ketertarikan tinggi untuk mempelajari praktik terbaik Indonesia, antara lain:

  1. Sistem SVLK+ (Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian) sebagai model penelusuran kayu legal dan berkelanjutan
  2. Penguatan kelembagaan pembiayaan, termasuk pengalaman pengelolaan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
  3. Transformasi sektor kehutanan dari orientasi hasil kayu menuju pengembangan jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu yang bernilai ekonomi tinggi

Indonesia menyambut baik inisiatif ini dan berkomitmen memfasilitasi pertukaran pengetahuan sebagai bagian dari solidaritas negara pemilik hutan tropis.

Kemitraan dengan ITTO: Dorong Daya Saing Kayu Tropis Indonesia

Dalam pertemuan dengan Executive Director International Tropical Timber Organization (ITTO), Sheam Satkuru, Menteri Kehutanan menegaskan komitmen Indonesia untuk:

    • Memperkuat implementasi SVLK+ dengan integrasi teknologi geotagging guna meningkatkan transparansi rantai pasok dari hulu ke hilir.
    •  Mendorong pengakuan internasional terhadap SVLK+ di negara-negara konsumen utama
    • Mengembangkan proyek bersama ITTO dalam pengelolaan ekosistem gambut, restorasi mangrove, dan inovasi produk hasil hutan

ITTO mengapresiasi peran strategis Indonesia sebagai anggota kunci dengan kawasan hutan terbesar di Asia, serta berkomitmen terus mendukung inisiatif kehutanan Indonesia melalui pendanaan proyek-proyek prioritas.

Forest and Climate Leaders' Partnership: Indonesia Dipandang Sebagai Calon Pemimpin Global

Sekretariat Forest and Climate Leaders' Partnership (FCLP), diwakili oleh Emelyne Cheney, menyampaikan harapan besar agar Indonesia bergabung menjadi anggota FCLP. Organisasi ini menawarkan fleksibilitas bagi Indonesia untuk memilih fokus kerja sama yang paling strategis, meliputi:

    • Penguatan kolaborasi dalam ekonomi lahan berkelanjutan dan rantai pasok hijau
    • Mobilisasi pembiayaan publik, donor, dan transformasi pembiayaan swasta
    • Dukungan terhadap masyarakat adat dan komunitas local
    • Pengembangan pasar karbon kehutanan berintegritas tinggi
    • Kemitraan internasional untuk menjaga hutan bernilai konservasi tinggi

FCLP juga menyatakan dukungan terhadap inisiatif World Mangrove Center dan menawarkan jejaring 38 negara anggota serta Uni Eropa untuk memperkuat kolaborasi restorasi mangrove global. Indonesia didorong untuk mempertimbangkan pencalonan sebagai Co-Chair FCLP periode mendatang.


UNEP: Perkuat REDD+ dan Pasar Karbon Berintegritas

Bersama Martin Krause, Direktur Divisi Perubahan Iklim United Nations Environment Programme (UNEP), Menteri Kehutanan membahas penguatan kemitraan Indonesia-UNEP dalam:

    • Implementasi REDD+ dan program Green for Riau sebagai model pendekatan yurisdiksional
    • Pengembangan pasar karbon kehutanan berbasis Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026
    • Skema pembiayaan inovatif untuk taman nasional melalui Satgas yang dibentuk dengan Keppres Nomor 8 Tahun 2026

Menteri Kehutanan menekankan bahwa regulasi terbaru Indonesia memberikan kepastian hukum dan transparansi bagi investor, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai calon global carbon hub.

FAO: Indonesia Mitra Kehutanan Paling Strategis di Dunia

Dalam pertemuan dengan Zhimin Wu, Assistant Director-General FAO, Indonesia mendapat apresiasi tinggi atas capaian pengelolaan hutan berkelanjutan. FAO menyebut Indonesia sebagai mitra kehutanan paling strategis dan memuji keberhasilan Indonesia sebagai co-host Global Forest Observations Initiative (GFOI) 2025 di Bali.

FAO juga mengundang Menteri Kehutanan untuk menghadiri Sidang Committee on Forestry ke-28 (COFO28) di Roma, Italia, pada September-Oktober 2026. Indonesia berencana mempublikasikan The State of Indonesia's Forests (SOIFO) 2026 dalam forum tersebut sebagai referensi global tentang kebijakan rehabilitasi hutan, perhutanan sosial, dan tata kelola karbon.

Pesan Kunci: Kolaborasi, Integritas, dan Dampak Nyata

Melalui rangkaian pertemuan ini, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan tiga pesan utama:

  1. Kolaborasi adalah kunci – Tidak ada negara yang dapat mengatasi krisis iklim sendirian. Kemitraan multipihak, transfer teknologi, dan mobilisasi pendanaan inovatif diperlukan untuk mempercepat aksi nyata.
  2. Integritas sistem adalah fondasi – Indonesia berkomitmen penuh terhadap tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berstandar internasional, termasuk melalui SVLK+, MRV yang kuat, dan pasar karbon berintegritas tinggi.
  3. Dampak bagi masyarakat adalah tujuan akhir – Setiap kebijakan kehutanan harus memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat lokal, masyarakat adat, dan generasi mendatang.

"Indonesia tidak menawarkan bantuan, melainkan kemitraan strategis yang didukung komitmen politik, kepastian regulasi, dan potensi sumber daya hutan tropis terbesar di dunia. Mari kita wujudkan hutan lestari untuk bumi yang lebih hijau dan inklusif," tegas Menhut Raja Juli Antoni.

Delegasi Republik Indonesia yang mendampingi Menteri Kehutanan dalam rangkaian pertemuan bilateral ini turut hadir: Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Laksmi Wijayanti, Direktur Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan, Dyah Murtiningsih, Penasehat Utama Menteri Kehutanan, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, Ristianto Pribadi.