Badan Pengelola Dana Lingkungan
Hidup (BPDLH) bersama Yayasan Penabulu secara resmi membuka Lokakarya
Penguatan Penerapan Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI)
dalam Safeguard Pendanaan Iklim pada Senin (7/4/2026) di Hotel Lumire,
Jakarta. Kegiatan yang berlangsung hingga 10 April 2026 ini dihadiri oleh
perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, lembaga perantara (Lemtara),
unit pengelola proyek iklim, akademisi, serta pelaku usaha, termasuk Provincial
Project Implementation Unit (PPIU) M4CR Sumatera Utara sebagai salah satu
peserta kunci.
Lokakarya ini bertujuan
meningkatkan kapasitas peserta dalam mengubah pola pikir dan mendorong tindakan
nyata agar seluruh individu—terutama perempuan, penyandang disabilitas, dan
kelompok rentan—mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara
dalam program pendanaan iklim. Dengan mengusung prinsip "no one left
behind", kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk
menginternalisasi nilai-nilai kesetaraan dan inklusi sosial dalam setiap
tahapan proyek lingkungan hidup.
Sesi 1: Safeguard dan GEDSI –
Fondasi Perlindungan Sosial-Lingkungan
Pada sesi pertama, Tumbur
Harapan Jaya, Kepala Divisi Manajemen Risiko BPDLH, memaparkan materi "Safeguard
dan GEDSI: Kerangka Perlindungan Sosial–Lingkungan dalam Pendanaan Iklim".
Ia menjelaskan bahwa Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (ESMS) BPDLH yang
tertuang dalam 12 Prinsip Perlindungan Lingkungan dan Sosial (ISP) menjadi
landasan operasional untuk memastikan keberpihakan terhadap peningkatan
kualitas sosial masyarakat.
Khususnya ISP-12 yang fokus pada
kualitas sosial, pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan
perlindungan kelompok rentan, memiliki tiga tujuan utama:
- Memastikan keberpihakan terhadap peningkatan kualitas sosial masyarakat;
- Memitigasi dampak negatif terhadap aspek sosial, ekonomi, budaya, dan potensi konflik sosial;
- Memitigasi dampak negatif terhadap gender dan kelompok rentan dari kegiatan yang didanai BPDLH.
Tumbur menekankan bahwa penerapan
GEDSI dalam safeguard harus bersifat rasional, berbasis data, dan terintegrasi
dalam siklus proyek—mulai dari pemahaman aktivitas, identifikasi risiko,
penilaian dampak, mitigasi, hingga monitoring dan evaluasi.
"Pelibatan yang bermakna
bukan sekadar formalitas. Kita perlu membangun empati, berpikir secara makro,
kritis terhadap detail, dan merancang mitigasi yang memadai—bukan selalu ideal,
tetapi relevan dengan konteks lapangan," tegasnya.
Ia juga menyoroti keterkaitan
GEDSI dengan prinsip safeguard lainnya, seperti penyediaan mekanisme pengaduan
inklusif, fasilitas ramah gender dan disabilitas, pengaturan waktu distribusi
bantuan yang sensitif, serta non-diskriminasi dalam akses kesempatan kerja.
Sesi 2: Panel Diskusi – Dari
Kebijakan ke Praktik Implementasi GEDSI
Sesi panel kedua mengangkat tema "Dari
Kebijakan ke Praktik: Pembelajaran Implementasi GEDSI dalam Safeguard oleh
Sektor Swasta dan Lembaga Internasional", menghadirkan dua narasumber
berpengalaman:
1. Perwakilan Divisi
Sustainability/ESG/DEI Gojek
Memaparkan pengalaman integrasi kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam tata
kelola perusahaan digital. Poin kunci yang disampaikan meliputi:
- Pentingnya kebijakan internal yang inklusif, seperti cuti parental, fasilitas kerja ramah disabilitas, dan rekrutmen berbasis merit tanpa diskriminasi;
- Penggunaan data terpilah gender dan disabilitas untuk pengambilan keputusan strategis;
- Mekanisme pengaduan yang aman dan responsif terhadap keluhan berbasis gender;
- Kolaborasi dengan mitra eksternal untuk memperluas dampak sosial positif.
2. Nur Janah – Praktisi GEDSI,
Studi Kasus Program PETRA-UNDP di Nusa Tenggara Barat
Mengangkat pembelajaran dari Program PETRA (Programme for Earthquake and
Tsunami Infrastructure Reconstruction Assistance) pasca-gempa dan tsunami
2018 di Lombok. Program ini merehabilitasi 14 infrastruktur layanan dasar
(sekolah dan puskesmas) serta 8 infrastruktur ekonomi masyarakat.
Nur Janah memaparkan bahwa
integrasi GEDSI dilakukan secara sistematis melalui tiga tahapan:
- Pra-konstruksi: Konsultasi desain inklusif, panduan rekrutmen pekerja, dan peningkatan kapasitas calon pekerja perempuan dan difabel;
- Selama konstruksi: Penyetaraan upah sesuai UMK, penyediaan fasilitas kerja ramah gender (toilet terpisah, tenda istirahat, cuti haid berbayar), serta informasi jadwal kerja yang transparan;
- Pasca-konstruksi: Evaluasi akses pemanfaatan infrastruktur dan dampak sosial-ekonomi terhadap kelompok rentan.
Hasilnya, partisipasi pekerja
perempuan mencapai 36 orang (72% dari komunitas Sekolah Perempuan), dengan
testimoni positif dari kepala tukang dan perangkat desa yang menyatakan bahwa
pelibatan perempuan dalam pekerjaan konstruksi justru meningkatkan produktivitas
dan keberlanjutan proyek. Studi kasus usaha Ibu Sarah (Warung Sederhana)
dan Bapak Jumardi (UD. Pratama) juga menunjukkan bahwa rekonstruksi
infrastruktur yang inklusif mampu memulihkan ekonomi lokal secara signifikan.
"Konstruksi tahan gempa
adalah bagian dari aksi adaptasi iklim. Namun, tanpa prinsip GEDSI, proyek
berisiko memperlebar ketimpangan. Ketika perempuan dan difabel dilibatkan
secara bermakna, mereka bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga agen perubahan,"
ujar Nur Janah.
Partisipasi Aktif PPIU M4CR
Sumatera Utara
Sebagai salah satu unit pengelola
proyek di bawah Program Mangrove for Coastal Resilience (M4CR), PPIU Sumatera
Utara turut berpartisipasi aktif dalam lokakarya ini. Kehadiran mereka
mencerminkan komitmen untuk mengintegrasikan prinsip GEDSI dalam pengelolaan
ekosistem mangrove yang inklusif, memastikan bahwa masyarakat pesisir—termasuk
perempuan, nelayan tradisional, dan kelompok rentan—turut memperoleh manfaat
dari program adaptasi perubahan iklim.
Tindak Lanjut dan Harapan
Lokakarya hari pertama ditutup
dengan refleksi bersama dan komitmen peserta untuk menyusun rencana aksi
implementasi GEDSI di lembaga masing-masing. Kegiatan akan berlanjut pada hari
kedua dan ketiga dengan pendalaman isu disabilitas, perspektif keagamaan
terhadap keadilan iklim, serta simulasi penerapan GEDSI di lembaga perantara.
Melalui lokakarya ini, BPDLH dan
mitra berharap dapat memperkuat ekosistem pendanaan iklim Indonesia yang tidak
hanya efektif secara lingkungan, tetapi juga adil, inklusif, dan berkeadilan
sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.
