Kolaborasi Lintas Sektor dalam CoESDev 2026: Mendorong Tata Kelola Pesisir Berkelanjutan dan Ekonomi Biru di Sumatera Utara

 

Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia (YAKOPI) sukses menyelenggarakan konferensi internasional pertamanya bertajuk “1st CoESDev 2026: International Conference on Coastal Ecosystems and Sustainable Development” pada 18 April 2026 di Hotel Aryaduta, Medan. Acara strategis ini menjadi wadah dialog ilmiah dan kebijakan untuk menjawab tantangan degradasi ekosistem pesisir dan perubahan iklim global. Mengusung tema “Sustainable Development in Coastal Area”, ajang ini menjadi wadah strategis bagi para pemangku kepentingan untuk mengupas potensi Blue Economy, kebijakan tata kelola mangrove berkelanjutan, serta implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dan PROPER dalam rangka mitigasi perubahan iklim dan percepatan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Sinergi Multi-Pihak untuk Keberlanjutan

Konferensi ini sedianya dibuka oleh Gubernur Sumatera Utara, namun karena berhalangan, beliau diwakili oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Sumatera Utara, Heri Wahyudi Marpaung, S.STP., M.AP. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan NGO seperti YAKOPI dalam menjaga kelestarian mangrove sebagai benteng pertahanan pesisir.

Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, mulai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Desa, Pemerintah Daerah, akademisi, hingga sektor swasta dan perbankan. Mewakili Manager Provincial Project Implementation Unit (PPIU) Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) Sumatera Utara, hadir Communication Strategy Assistant untuk memperkuat koordinasi strategi komunikasi proyek nasional tersebut. 

Ringkasan Materi Para Pembicara Kunci

Konferensi menghadirkan tujuh pembicara utama dari institusi nasional dan internasional yang memaparkan perspektif multidisiplin:

1. Kartika Listriana, S.T., MPPM (Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian KKP): Beliau menyampaikan materi melalui online “Marine Spatial Planning as the Foundation for Integrating National Policy, Coastal Development, and Blue Carbon”. Beliau menekankan bahwa Tata Ruang Laut (MSP) adalah instrumen kunci untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi dan konservasi. Indonesia menargetkan penyelesaian Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Provinsi pada 2030, dengan fokus pada penangkapan terukur, perluasan kawasan konservasi (target 30%), dan penguatan tata kelola karbon biru. Beliau juga menyoroti potensi Indonesia menampung 20% mangrove dunia serta kerangka regulasi terbaru (Perpres tentang Nilai Ekonomi Karbon) yang membuka jalan bagi pasar karbon yang kredibel. Beliau juga menekankan Marine Spatial Planning (Tata Ruang Laut) sebagai fondasi integrasi kebijakan nasional, pembangunan pesisir, dan potensi Blue Carbon Indonesia yang mencapai 188 juta tCO2eq.
2. Prof. Ir. Zulkifli Nasution, M.Sc, Ph.D (USU & Founder YAKOPI): Memaparkan “Contribution to Land Evaluation and Soil Management for Sustainable Coastal Ecosystems”. Presentasi ini mengkritik paradigma evaluasi lahan konvensional yang dirancang untuk pertanian, yang tidak relevan diterapkan pada konservasi mangrove. Berdasarkan studi lapangan di Langkat, beliau menunjukkan bahwa Rhizophora apiculata menyimpan kandungan karbon tanah tertinggi. Beliau menegaskan bahwa tanah pesisir bersifat anaerob dan menyimpan karbon jangka panjang (Blue Carbon Ecosystem), sehingga perlindungannya harus diutamakan melalui perencanaan strategis, pengendalian alih fungsi lahan, dan penegakan hukum yang konsisten. Beliau juga menjelaskan pentingnya evaluasi lahan dan manajemen tanah yang tepat untuk memastikan keberhasilan restorasi mangrove, terutama dalam mengoptimalkan kandungan karbon organik tanah.
3. Prof. GS. Dr. Rosmadi Fauzi (Universiti Malaya, Malaysia): Membawakan topik “Using GIS and Spatial Data to Support Sustainable Coastal Communities”. Beliau menegaskan bahwa tantangan pesisir bersifat spasial, sehingga respons penanganannya juga harus berbasis lokasi. Melalui Participatory GIS (PGIS), pengetahuan lokal dan pengalaman masyarakat dapat diintegrasikan ke dalam peta kebijakan. Beliau menekankan etika dan inklusivitas dalam penggunaan data spasial, agar teknologi tidak hanya menjadi alat teknis, tetapi juga sarana pemberdayaan komunitas yang berada di garis depan perubahan iklim.
4. Dr. Meilinda Suryani Harefa, S.Pd, M.Si (Direktur Eksekutif YAKOPI & Universitas Negeri Medan): Menyampaikan visi YAKOPI dalam membangun kolaborasi pentahelix untuk restorasi mangrove, edukasi masyarakat, serta pemberdayaan perempuan dan generasi muda sebagai agen perubahan. Beliau menegaskan bahwa keberlanjutan ekosistem pesisir tidak hanya bergantung pada intervensi teknis, tetapi juga pada penguatan kapasitas sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Beliau juga memaparkan dampak proyek karbon mangrove terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui model ekonomi sirkular dan keterlibatan kelompok perempuan.
5. Prof. Kazuhiko Koike (Hiroshima University, Jepang): (Online) Menyoroti peran microphytobenthos di sedimen mangrove sebagai indikator kesehatan hutan dan simpanan karbon laut yang signifikan. Ia juga membagikan perspektif akademis internasional mengenai adaptasi ekosistem pesisir, transfer teknologi ramah lingkungan, serta pentingnya kemitraan riset lintas negara untuk memperkuat ketahanan kawasan pesisir Asia Tenggara terhadap dinamika iklim dan kenaikan muka air laut.
6. Anna Stablum (Business Development Director ClimeCo): (Online) Menjelaskan kesiapan pasar Blue Carbon sukarela di tahun 2026, di mana proyek mangrove berkualitas tinggi sangat diminati karena manfaat tambahan bagi biodiversitas dan komunitas. Ia juga mengulas strategi pengembangan bisnis dan mekanisme pendanaan iklim untuk proyek restorasi ekosistem. Beliau menyoroti peluang investasi swasta dalam skema karbon biru, serta pentingnya kemitraan publik-swasta untuk menskalakan solusi berbasis alam (nature-based solutions) di kawasan pesisir.
7. Amy Merril (Chief Executive Officer, ICVCM): Memaparkan peran Integrity Council for the Voluntary Carbon Market dalam memastikan standar integritas tinggi untuk kredit karbon sukarela. Beliau menekankan bahwa kredibilitas pasar karbon biru bergantung pada metodologi pengukuran, verifikasi independen, dan transparansi manfaat bagi masyarakat pesisir. Beliau juga memberikan wawasan mengenai standar integritas tinggi dalam pasar karbon global untuk memastikan pendanaan iklim benar-benar berdampak pada pelestarian ekosistem.

Melalui forum ini, YAKOPI menegaskan komitmennya bahwa perhelatan Konferensi CoESDev 2026 berhasil menjembatani ilmu pengetahuan, kebijakan publik, mekanisme pasar karbon, dan aksi lapangan. Dengan dukungan penuh dari pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan organisasi masyarakat, Sumatera Utara memiliki momentum kuat untuk menjadi laboratorium percontohan tata kelola pesisir berkelanjutan di Indonesia. Ke depan, kolaborasi yang terbangun dalam forum ini diharapkan dapat diterjemahkan ke dalam program restorasi mangrove terukur, skema pendanaan karbon biru yang inklusif, serta perencanaan tata ruang yang pro-lingkungan dan pro-masyarakat, menuju terwujudnya Ekonomi Biru yang adil dan resilien.